Serius Lakukan KPBU, Ditjen Hubdat Gelar FGD Proving Ground BPLJSKB Bekasi
Jum'at, 15 November 2019 - 11:29 WIB
Serius Lakukan KPBU, Ditjen Hubdat Gelar FGD Proving Ground BPLJSKB Bekasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi di Hotel Borobudur, Jakarta Kamis (14/11/2019).
Melalui kesempatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi menyampaikan bahwa proving ground dengan skema KPBU ini merupakan pengalaman pertama bagi Ditjen Hubdat.
"Kalau selama ini yang menjalani KPBU adalah Ditjen Perkeretaapian, kami baru pertama kali. Ini suatu program besar yang akan dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan, dengan memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat pengguna/pemilik kendaraan bermotor bahwa kendaraannya telah laik jalan dan memenuhi ketentuan/persyaratan teknis yang mendasar sesuai dengan standar internasional maupun kepentingan nasional," terang Dirjen Budi.
Proving Ground adalah fasilitas pengujian kendaraan bermotor di luar ruangan yang dinamis untuk menyimulasikan pengujian sebagaimana kondisi jalan yang sebenarnya. Terdapat 26 item pengujian tipe kendaraan bermotor yang akan dibangun sesuai dengan standar internasional dan standar United National Regulation.
Salah satu item pengujian yang akan dibangun adalah pengujian kendaraan listrik. Perkiraan CAPEX Proyek KPBU Proving Ground BPLJSKB Bekasi sebesar Rp1,64 triliun, perkiraan OPEX sebesar Rp84 miliar per tahun. Proyek ini menggunakan skema pengembalian ketersediaan layanan (availability payment) sebesar Rp320 miliar per tahun selama masa kerja sama dengan lingkup kerja sama yaitu Design–Build–Finance–Maintenance–Transfer (DBFMT).
Plt Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo saat memberikan sambutannya menyatakan, "Kami mendapatkan mandat untuk melakukan pendampingan pelaksanaan penyiapan proyek KPBU yang sudah diawali sejak bulan Agustus lalu dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Kemenhub dengan Kementerian Keuangan. Saat ini kami dalam proses untuk menyiapkan fasilitas penjaminan pemerintah. Untuk itu kami berharap bahwa pelaksanaan proyek ini lancar karena proyek ini sangat berguna bagi keselamatan transportasi di jalan."
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, M. Risal Wasal menjelaskan FGD ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai proyek KPBU mengenai pembangunan proving ground BPLJSKB serta mengharapkan saran dan masukan untuk kerja sama ini.
Acara hari ini dihadiri oleh Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Caroline Noorida, perwakilan Kementerian Keuangan, serta perwakilan Kementerian Perindustrian.(hs/ptr/ei)
Melalui kesempatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi menyampaikan bahwa proving ground dengan skema KPBU ini merupakan pengalaman pertama bagi Ditjen Hubdat.
"Kalau selama ini yang menjalani KPBU adalah Ditjen Perkeretaapian, kami baru pertama kali. Ini suatu program besar yang akan dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan, dengan memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat pengguna/pemilik kendaraan bermotor bahwa kendaraannya telah laik jalan dan memenuhi ketentuan/persyaratan teknis yang mendasar sesuai dengan standar internasional maupun kepentingan nasional," terang Dirjen Budi.
Proving Ground adalah fasilitas pengujian kendaraan bermotor di luar ruangan yang dinamis untuk menyimulasikan pengujian sebagaimana kondisi jalan yang sebenarnya. Terdapat 26 item pengujian tipe kendaraan bermotor yang akan dibangun sesuai dengan standar internasional dan standar United National Regulation.
Salah satu item pengujian yang akan dibangun adalah pengujian kendaraan listrik. Perkiraan CAPEX Proyek KPBU Proving Ground BPLJSKB Bekasi sebesar Rp1,64 triliun, perkiraan OPEX sebesar Rp84 miliar per tahun. Proyek ini menggunakan skema pengembalian ketersediaan layanan (availability payment) sebesar Rp320 miliar per tahun selama masa kerja sama dengan lingkup kerja sama yaitu Design–Build–Finance–Maintenance–Transfer (DBFMT).
Plt Dirut PT PII Muhammad Wahid Sutopo saat memberikan sambutannya menyatakan, "Kami mendapatkan mandat untuk melakukan pendampingan pelaksanaan penyiapan proyek KPBU yang sudah diawali sejak bulan Agustus lalu dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Kemenhub dengan Kementerian Keuangan. Saat ini kami dalam proses untuk menyiapkan fasilitas penjaminan pemerintah. Untuk itu kami berharap bahwa pelaksanaan proyek ini lancar karena proyek ini sangat berguna bagi keselamatan transportasi di jalan."
Direktur Prasarana Transportasi Jalan, M. Risal Wasal menjelaskan FGD ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai proyek KPBU mengenai pembangunan proving ground BPLJSKB serta mengharapkan saran dan masukan untuk kerja sama ini.
Acara hari ini dihadiri oleh Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Caroline Noorida, perwakilan Kementerian Keuangan, serta perwakilan Kementerian Perindustrian.(hs/ptr/ei)
(alf)
Lihat Juga :
