BPIP Dorong Pelaku UKM Kembangkan Ekonomi Kerakyatan
Jum'at, 22 November 2019 - 06:03 WIB
BPIP Dorong Pelaku UKM Kembangkan Ekonomi Kerakyatan
A
A
A
SEMARANG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya mendorong para pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk memperkokoh dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sebagai implementasi sila ke lima Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala BPIP, Profesor Hariyono, pihaknya juga mendorong agar kepemilikan dan pengembangan ekonomi yang selama ini masih didominasi pengusaha besar, ke depannya diharapkan tidak terlalu mendominasi.
"Hal ini sebagai upaya pemerataan dan kemakmuran bersama, baik kalangan pengusaha, pelaku ekonomi kerakyatan maupun masyarakat,” kata Hariyono di sela Diskusi Kelompok Terpumpun bertema "Aktualisasi Pancasila pada Organisasi Masyarakat Jawa Tengah" yang diselenggarakan Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Semarang, Kamis (21/11/2019).
Kegiatan diskusi ini dihadiri sejumlah dekan dan dosen ekonomi serta bisnis dari berbagai perguruan tinggi, serta 150 pelaku usaha kecil menengah (UKM) di bawah binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jawa Tengah.
"Ini untuk kebutuhan bersama bahwa dalam ekonomi Pancasila itu jelas tidak boleh dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha besar, tapi sekelompok ekonomi kerakyatan tidak boleh pasif, harus aktif sehingga gotong royong antara pemerintah, swasta, rakyat bisa tumbuh," tegasnya.
Dia menyatakan BPIP ingin ekonomi kerakyatan yang berkembang di Indonesia tidak berjalan secara konvensional sehingga pihaknya menggandeng kalangan akademisi di bidang ekonomi dan para pelaku UKM agar mau terlibat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
"Kami mencoba mensinergikan berbagai pihak, termasuk pelaku UKM agar tidak terjerat pengetahuan kognitif bersifat teoritik dan kami berharap kalangan akademisi ekonomi melihat praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat," terang dia.
Hariyono mengutarakan, selama ini permodalan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan UKM terutama yang menyangkut ekonomi kerakyatan.
Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina, menyampaikan perlu ada pemetaan persoalan jika pemerintah ingin mengangkat pelaku UKM pada berbagai program-program pemerintah.
"Oleh sebab itu, kami pertemukan kelompok-kelompok UKM supaya bisa mengarusutamakan Pancasila secara gotong royong," tukasnya.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala BPIP, Profesor Hariyono, pihaknya juga mendorong agar kepemilikan dan pengembangan ekonomi yang selama ini masih didominasi pengusaha besar, ke depannya diharapkan tidak terlalu mendominasi.
"Hal ini sebagai upaya pemerataan dan kemakmuran bersama, baik kalangan pengusaha, pelaku ekonomi kerakyatan maupun masyarakat,” kata Hariyono di sela Diskusi Kelompok Terpumpun bertema "Aktualisasi Pancasila pada Organisasi Masyarakat Jawa Tengah" yang diselenggarakan Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Semarang, Kamis (21/11/2019).
Kegiatan diskusi ini dihadiri sejumlah dekan dan dosen ekonomi serta bisnis dari berbagai perguruan tinggi, serta 150 pelaku usaha kecil menengah (UKM) di bawah binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Jawa Tengah.
"Ini untuk kebutuhan bersama bahwa dalam ekonomi Pancasila itu jelas tidak boleh dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha besar, tapi sekelompok ekonomi kerakyatan tidak boleh pasif, harus aktif sehingga gotong royong antara pemerintah, swasta, rakyat bisa tumbuh," tegasnya.
Dia menyatakan BPIP ingin ekonomi kerakyatan yang berkembang di Indonesia tidak berjalan secara konvensional sehingga pihaknya menggandeng kalangan akademisi di bidang ekonomi dan para pelaku UKM agar mau terlibat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.
"Kami mencoba mensinergikan berbagai pihak, termasuk pelaku UKM agar tidak terjerat pengetahuan kognitif bersifat teoritik dan kami berharap kalangan akademisi ekonomi melihat praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat," terang dia.
Hariyono mengutarakan, selama ini permodalan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan UKM terutama yang menyangkut ekonomi kerakyatan.
Deputi Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Rima Agristina, menyampaikan perlu ada pemetaan persoalan jika pemerintah ingin mengangkat pelaku UKM pada berbagai program-program pemerintah.
"Oleh sebab itu, kami pertemukan kelompok-kelompok UKM supaya bisa mengarusutamakan Pancasila secara gotong royong," tukasnya.
(ven)
Lihat Juga :
