PNS Bekerja di Luar Kantor 2020, Ini Strategi Bappenas Percontohan Smart Office
PNS Bekerja di Luar Kantor 2020, Ini Strategi Bappenas Percontohan Smart Office
A
A
A
JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan amanat dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar menjadi percontohan bagi smart office di Indonesia. Guna mewujudkan hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merencanakan sejumlah strategi di antaranya membebaskan pegawai fungsional untuk bekerja di mana saja, tidak harus bekerja di kantor.
Menteri Suharso akan mengubah ruangan menteri bagian atas menjadi pusat data dengan mengandalkan teknologi cloud sehingga pekerjaan tertentu tidak harus dilakukan di kantor. “Jadi nanti pekerjaan bisa dilakukan di mana saja, dan menggunakan flexible time schedule,” ujar Menteri Suharso saat memimpin rapat dengan Kedeputian Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas beberapa waktu lalu.
Suharso akan membentuk model baru dalam bekerja dengan tajuk "workation" atau work vacation yang artinya bekerja sambil wisata. “Nanti bisa bekerja sambil masak di rumah, tanpa harus takut dengan direkturnya sehingga bisa lebih refresh dengan ide-ide segar yang baru," ucapnya.
Untuk itu, beliau menekankan pentingnya komunikasi antar lembaga dan antar individu sehingga meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi pekerjaan tetap bisa selesai. "Yang paling penting dari itu semua adalah assignment sehingga pendelegasian pekerjaan bisa optimal. Misalnya, pegawai harus punya ukuran pekerjaan yang pasti, dan bisa dikontrol,” kata Menteri PPN.
Dalam konsep smart office, komitmen dan tanggung pekerjaan tetap yang utama. Artinya, setiap pegawai harus siap dipanggil setiap saat, meski bekerja tidak di kantor. “Maksudnya siap itu, misalnya ada jika dibutuhkan atau misalnya ada yang masuk dari jam 06.00 sampai 14.00 siang, yang penting adalah deliverable, yang harus didesain oleh para direktur itu assigment-nya," ungkapnya.
"Jadi setiap pekerjaan itu transfer saja, tidak disimpan atau tidak posesif dengan pekerjaan. Jadi, skema assignment itu nanti saya usulkan seperti pendekatan prodi di universitas. Prodi ini guru besarnya siapa dan seterusnya, biar jelas. Termasuk Direktur juga punya prodi. Selain menyelesaikan prodi, juga menyelesaikan tugas di bawahnya. Saya minta nanti berkompetisi di tiap kedeputian,” kata Menteri Suharso.
Program bekerja dari jauh dan tidak perlu ke kantor atau work vacation atau bekerja sambil jalan-jalan itu rencananya akan dimulai per 1 Januari 2020 mendatang. “Presiden setuju Bappenas sebagai contoh smart office, jadi management by objective. Yang penting deliver, nanti kita sedang susun aplikasinya, memakai cloud, semua dikirim ke sana. Tidak perlu lagi pakai flashdisk, retrieve, kirim balik. Saya mau pakai itu mulai 1 Januari 2020. Kita tes, siapa kedeputian yang siap duluan," paparnya.
Menteri PPN Suharso juga menyampaikan rencana sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 ke daerah yang telah disetujui Presiden. “Saya sampaikan kepada Presiden bahwa RPJMN nanti kita bikin sosialisasinya di daerah tertentu, di provinsi tertentu yang menjadi fokus agenda pembangunan. Nanti kita datangi, supaya program-program yang dibiayai oleh APBD provinsi atau kabupaten/kota itu inline dan konvergen dengan APBN,” pungkasnya.
Menteri Suharso akan mengubah ruangan menteri bagian atas menjadi pusat data dengan mengandalkan teknologi cloud sehingga pekerjaan tertentu tidak harus dilakukan di kantor. “Jadi nanti pekerjaan bisa dilakukan di mana saja, dan menggunakan flexible time schedule,” ujar Menteri Suharso saat memimpin rapat dengan Kedeputian Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas beberapa waktu lalu.
Suharso akan membentuk model baru dalam bekerja dengan tajuk "workation" atau work vacation yang artinya bekerja sambil wisata. “Nanti bisa bekerja sambil masak di rumah, tanpa harus takut dengan direkturnya sehingga bisa lebih refresh dengan ide-ide segar yang baru," ucapnya.
Untuk itu, beliau menekankan pentingnya komunikasi antar lembaga dan antar individu sehingga meskipun tidak bertemu secara fisik, tapi pekerjaan tetap bisa selesai. "Yang paling penting dari itu semua adalah assignment sehingga pendelegasian pekerjaan bisa optimal. Misalnya, pegawai harus punya ukuran pekerjaan yang pasti, dan bisa dikontrol,” kata Menteri PPN.
Dalam konsep smart office, komitmen dan tanggung pekerjaan tetap yang utama. Artinya, setiap pegawai harus siap dipanggil setiap saat, meski bekerja tidak di kantor. “Maksudnya siap itu, misalnya ada jika dibutuhkan atau misalnya ada yang masuk dari jam 06.00 sampai 14.00 siang, yang penting adalah deliverable, yang harus didesain oleh para direktur itu assigment-nya," ungkapnya.
"Jadi setiap pekerjaan itu transfer saja, tidak disimpan atau tidak posesif dengan pekerjaan. Jadi, skema assignment itu nanti saya usulkan seperti pendekatan prodi di universitas. Prodi ini guru besarnya siapa dan seterusnya, biar jelas. Termasuk Direktur juga punya prodi. Selain menyelesaikan prodi, juga menyelesaikan tugas di bawahnya. Saya minta nanti berkompetisi di tiap kedeputian,” kata Menteri Suharso.
Program bekerja dari jauh dan tidak perlu ke kantor atau work vacation atau bekerja sambil jalan-jalan itu rencananya akan dimulai per 1 Januari 2020 mendatang. “Presiden setuju Bappenas sebagai contoh smart office, jadi management by objective. Yang penting deliver, nanti kita sedang susun aplikasinya, memakai cloud, semua dikirim ke sana. Tidak perlu lagi pakai flashdisk, retrieve, kirim balik. Saya mau pakai itu mulai 1 Januari 2020. Kita tes, siapa kedeputian yang siap duluan," paparnya.
Menteri PPN Suharso juga menyampaikan rencana sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 ke daerah yang telah disetujui Presiden. “Saya sampaikan kepada Presiden bahwa RPJMN nanti kita bikin sosialisasinya di daerah tertentu, di provinsi tertentu yang menjadi fokus agenda pembangunan. Nanti kita datangi, supaya program-program yang dibiayai oleh APBD provinsi atau kabupaten/kota itu inline dan konvergen dengan APBN,” pungkasnya.
(akr)
Explore More