Strategi Menkop UKM Teten Masduki Dorong Pengembangan Industri Halal

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan, bahwa dalam perkembangan industri syariah global, Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 2 untuk busana Muslim, dan ranking 10 untuk keuangan syariah. Terkait hal itu, Ia menyatakan akan menjalankan beberapa program strategis dalam pengembangan industri halal di Indonesia.

"Sedangkan untuk produk makanan halal, kita belum masuk 10 besar dunia, yang masih diduduki UEA, Malaysia, Brazil, Oman, Jordan, Australia, Brunei, Pakistan, Sudan, dan Qatar," ujar Teten di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Menkop menjelaskan startegi pertama, yakni melakukan perluasan pasar produk dan jasa dengan fokus pada sektor busana Muslim. Kedua, akselerasi pembiayaan dan investasi, dengan fokus pada keuangan syariah.

"Kita akan mendongkrak penyaluran dana bergulir dengan prinsip syariah melalui LPDB KUMKM, fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur KUR, hingga fasilitasi KSPPS untuk menjadi penyalur kredit Ultra Mikro," paparnya.

Selanjutnya terang Teten yakni memberikan kemudahan dan kesempatan berusaha. Di antaranya, dengan deregulasi, omnibus law, HAKI, kebijakan afirmasi untuk perpajakan, pengupahan, dan sertifikasi. "Di samping itu, kita akan memasukkan produk UMKM ke dalam e-katalog. Intinya, kita akan menerapkan pelayanan satu pintu", ucap Teten.

Ke empat, meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fokus halal food. Dalam hal ini, Kemenkop akan membuka konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal. Kelima, pengembangan kapasitas manajemen SDM dengan fokus halal travel.

"Kita akan mengembangkan wellness tourism berbasis inklusif business, peningkatan kapasitas usaha di bifang ecotourism, dan pengembangan SDM pengelola homestay", kata Menkop seraya berharap Pemda gencar membangun homestay agar pariwisata memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Strategi keenam adalah koordinasi lintas sektor. "Kita akan terus menggaungkan strategi nasional pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui kebijakan satu pintu," tukas Teten.