Belum Efisien, Sektor Logistik Indonesia Tertinggal di ASEAN
A
A
A
BANDUNG - Sektor logistik di Indonesia dinilai belum efisien, ditandai dengan biaya logistik yang masih cukup tinggi. Bahkan bila dibandingkan negara ASEAN, sektor logistik Indonesia terus tertinggal.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, sektor logistik Indonesia dalam 5 tahun terakhir masih belum efisien yang ditandai dengan biaya logistik yang tinggi. Kinerja sektor logistik Indonesia juga tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Tidak hanya di bawah Singapore, Thailand, dan Malaysia, bahkan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun 2018 di bawah Vietnam.
Menurutnya diperlukan perubahan pembenahan sektor logistik Indonesia. Di samping untuk peningkatan efisiensi dan kinerja, pembenahan fundamental diperlukan karena sektor logistik Indonesia menghadapi tantangan untuk memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan struktur industri, serta peningkatan daya saing produk dan komoditas.
"Sektor logistik Indonesia yang multistakeholder setidaknya membutuhkan figur pimpinan dengan kemampuan yang memadai untuk mengkoordinasikan para pihak terkait dari sejumlah kementerian/lembaga terkait dan badan usaha dari berbagai sektor, hingga pemerintah daerah," ungkap Setijadi di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Selain harus mempunyai integritas yang tinggi, figur tersebut harus terbuka menerima pandangan dan pemikiran dari berbagai pihak. Termasuk dari para pelaku usaha serta lembaga penelitian dan pengembangan sektor logistik. Pandangan dan pemikiran itu sangat penting sebagai masukan dalam perbaikan dan pengembangan sistem logistik yang sangat dinamis.
Figur tersebut juga harus independen dan tidak terafiliasi dengan pihak-pihak lain. Misalnya asosiasi atau lembaga tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Program pembangunan logistik sangat diperlukan juga untuk menghadapi berbagai tantangan pada saat ini dan masa depan dalam bentuk digitalisasi, sharing economy, internet of things, cloud logistics, dan blockchain," jelas dia.
Menurut dia, SCI merekomendasikan koordinasi sektor logistik dipegang oleh pejabat eselon I. Caranya, pemerintah membentuk lembaga logistik permanen dalam bentuk badan logistik nasional dan regulasi yang kuat agar perencanaan dan implementasi pengembangan sektor logistik lebih efektif.
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan, sektor logistik Indonesia dalam 5 tahun terakhir masih belum efisien yang ditandai dengan biaya logistik yang tinggi. Kinerja sektor logistik Indonesia juga tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Tidak hanya di bawah Singapore, Thailand, dan Malaysia, bahkan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada tahun 2018 di bawah Vietnam.
Menurutnya diperlukan perubahan pembenahan sektor logistik Indonesia. Di samping untuk peningkatan efisiensi dan kinerja, pembenahan fundamental diperlukan karena sektor logistik Indonesia menghadapi tantangan untuk memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, penguatan struktur industri, serta peningkatan daya saing produk dan komoditas.
"Sektor logistik Indonesia yang multistakeholder setidaknya membutuhkan figur pimpinan dengan kemampuan yang memadai untuk mengkoordinasikan para pihak terkait dari sejumlah kementerian/lembaga terkait dan badan usaha dari berbagai sektor, hingga pemerintah daerah," ungkap Setijadi di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Selain harus mempunyai integritas yang tinggi, figur tersebut harus terbuka menerima pandangan dan pemikiran dari berbagai pihak. Termasuk dari para pelaku usaha serta lembaga penelitian dan pengembangan sektor logistik. Pandangan dan pemikiran itu sangat penting sebagai masukan dalam perbaikan dan pengembangan sistem logistik yang sangat dinamis.
Figur tersebut juga harus independen dan tidak terafiliasi dengan pihak-pihak lain. Misalnya asosiasi atau lembaga tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Program pembangunan logistik sangat diperlukan juga untuk menghadapi berbagai tantangan pada saat ini dan masa depan dalam bentuk digitalisasi, sharing economy, internet of things, cloud logistics, dan blockchain," jelas dia.
Menurut dia, SCI merekomendasikan koordinasi sektor logistik dipegang oleh pejabat eselon I. Caranya, pemerintah membentuk lembaga logistik permanen dalam bentuk badan logistik nasional dan regulasi yang kuat agar perencanaan dan implementasi pengembangan sektor logistik lebih efektif.
(akr)