Perombakan di BUMN Sah, Asal Punya Kemampuan Leadership
A
A
A
JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, perombakan direksi dan komisaris di lingkungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai sah-sah saja selama memiliki kemampuan leadership mumpuni. Menurut dia, Menteri BUMN sebagai pembantu Presiden punya kewenangan penuh terkait perombakan tersebut.
"Saya kira sah-sah saja dan tidak ada masalah. Karena apa yang diinginkan Presiden melalui perpanjangan tangan Menteri BUMN bahwa susunan direksi maupun komisaris bukan hanya diukur berdasarkan kemampuan saja namun juga mempertimbangkan unsur politis," ucapnya kepada SINDO di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Menurutnya, bagaimanapun formasi atau susunan dewan direksi pada perusahaan-perusahaan BUMN yang diputuskan melalui Kementerian BUMN harus memiliki kemampuan leadership yang baik. "Meski itu tak sesuai bidang kerja yang harus adaptif dengan cepat mengejar target yang diinginkan Presiden," ujarnya.
Dia menambahkan, pergantian direksi maupun komisaris sesuatu yang wajar. Selama target bisa tercapai dan tidak memiliki benturan politik yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.
"BUMN ini nilai asetnya ratusan triliun rupiah, tentu ada banyak potensi disitu kalau dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan transparansi tata kelola good and governance. Untuk BUMN yang merah, tentu saya kira harus menjadi catatan tersendiri," pungkasnya.
"Saya kira sah-sah saja dan tidak ada masalah. Karena apa yang diinginkan Presiden melalui perpanjangan tangan Menteri BUMN bahwa susunan direksi maupun komisaris bukan hanya diukur berdasarkan kemampuan saja namun juga mempertimbangkan unsur politis," ucapnya kepada SINDO di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Menurutnya, bagaimanapun formasi atau susunan dewan direksi pada perusahaan-perusahaan BUMN yang diputuskan melalui Kementerian BUMN harus memiliki kemampuan leadership yang baik. "Meski itu tak sesuai bidang kerja yang harus adaptif dengan cepat mengejar target yang diinginkan Presiden," ujarnya.
Dia menambahkan, pergantian direksi maupun komisaris sesuatu yang wajar. Selama target bisa tercapai dan tidak memiliki benturan politik yang kuat diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan BUMN.
"BUMN ini nilai asetnya ratusan triliun rupiah, tentu ada banyak potensi disitu kalau dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan transparansi tata kelola good and governance. Untuk BUMN yang merah, tentu saya kira harus menjadi catatan tersendiri," pungkasnya.
(ven)