Pemerintah Diharapkan Lebih Kreatif Menangani Defisit BPJS

Jum'at, 29 November 2019 - 11:24 WIB
Pemerintah Diharapkan...
Pemerintah Diharapkan Lebih Kreatif Menangani Defisit BPJS
A A A
JAKARTA - Persoalan defisit BPJS memasuki babak baru. Solusi defisit ini ditanggulangi dengan menaikkan iuran BPJS. Namun solusi tersebut dikritik Fraksi Partai NasDem DPR RI.

Anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Rico Sia memberikan idenya terkait solusi permasalahan defisit BPJS. Solusi defisit BPJS bisa diselesaikan dengan cara kreatif yaitu dibebankan sebagai pajak atau iuran tambahan dari barang-barang premium.

Contohnya bahan bakar kelas atas seperti pertamax turbo. Harga pertamax turbo dinaikkan namun tidak boleh melebihi harga kompetitornya. Selisih harga ini akan digunakan untuk pembayaran defisit BPJS.

“Saya rasa pemakai mobil mewah di Indonesia juga tidak keberatan dengan kenaikan harga bensin sekelas pertamax turbo untuk membantu menutupi defisit BPJS,” katanya dalam seminar “Quo Vadis Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan: Solusi Defisit atau Amanah Konstitusi Jaminan Kesehatan Warga Negara” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Rico menegaskan apa yang dicontohkannya itu merupakan salah satu cara kreatif untuk mengatasi defisit BPJS. Jangan sampai permasalahan defisit BPJS justru dibebankan ke masyarakat melalui kenaikan iuran. “Apabila pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS, harus diimbangi dengan menaikkan upah minimum regional (UMR)," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Rico Sia juga memberi masukkan kepada BPJS terkait dengan data BPJS yang tidak tersinergi dengan data Dukcapil. Khususnya dalam hal penggratisan iuran BPJS. “Saya merupakan contoh nyata kekacauan data ini. Saya yang tinggal di kawasan perumahan menengah atas justru mendapatkan fasilitas iuran gratis BPJS. Saya melapor ke BPJS pun tidak ada perubahan. Ini kan kacau," tandasnya.

Ia pun mengimbau warga yang mampu secara ekonomi juga melaporkan ke BPJS agar nantinya iuran gratis tersebut dapat dialihkan bagi mereka yang lebih membutuhkan. Di sisi lain, BPJS juga harus mengecek alamat tempat tinggal yang menerima iuran gratis. “Jangan sampai tinggal di perumahan mewah namun BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah,” ujarnya.
(poe)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Iuran BPJS Naik, Andre...
Iuran BPJS Naik, Andre Rosiade Minta Pemerintah Tak Tambah Beban Rakyat
Pekan Depan Komisi IX...
Pekan Depan Komisi IX DPR Wawancara 20 Calon Anggota Dewas BPJS
DPR Desak Pemerintah...
DPR Desak Pemerintah Percepat Pelaksanaan Putusan MA Soal Iuran BPJS Kesehatan
RUU Kesehatan Rampas...
RUU Kesehatan Rampas Hak Rakyat akan Jaminan Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan...
Iuran BPJS Kesehatan Naik, DPD RI: Pemerintah Bebani Masyarakat dan Abaikan Putusan MA
Pelayanan BPJS Kesehatan...
Pelayanan BPJS Kesehatan Tetap Prima di Tengah Pandemi Covid-19
Berita Terkini
Jakarta Fair 2026 Diserbu...
Jakarta Fair 2026 Diserbu 6 Juta Pengunjung, Nilai Transaksi Cetak Rp8,2 Triliun
1 jam yang lalu
Laporan Menkop ke Prabowo:...
Laporan Menkop ke Prabowo: 15.845 Koperasi Merah Putih Sudah Berdiri, 19 Ribu Masih Dibangun
2 jam yang lalu
Pengawasan DMO Diperketat,...
Pengawasan DMO Diperketat, PLN Didorong Kebut Kontrak Pasokan Batu Bara
5 jam yang lalu
Garuda Terapkan Bagasi...
Garuda Terapkan Bagasi Piece Concept, Bawaan Penumpang Bisa hingga 64 Kg
6 jam yang lalu
Selat Hormuz Kembali...
Selat Hormuz Kembali Ditutup Total, Siap-siap Harga Minyak Bisa Meroket
7 jam yang lalu
Bandara Banda Neira...
Bandara Banda Neira Bakal Dibangun Ulang, Pesawat Kapasitas Besar Bisa Mendarat
9 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved