Erick Thohir Akan Fokuskan CSR BUMN ke Pendidikan dan Lingkungan
Sabtu, 14 Desember 2019 - 20:01 WIB
Erick Thohir Akan Fokuskan CSR BUMN ke Pendidikan dan Lingkungan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong perusahan pelat merah untuk memfokuskan penyebaran dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) ke sektor pendidikan dan lingkungan. Menurut catatan Erick, alokasi dana CSR dari BUMN di sektor pendidikan hanya 22% tiap tahunnya. Bahkan, di sektor lingkungan, porsinya hanya 1%.
"CSR BUMN yang selama ini spread out-nya ke mana-mana mau saya betulkan, fokus ke pendidikan dan lingkungan hidup," ujar Erick di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Dia melanjutkan, selain porsi pendidikan dan lingkungan yang masih sedikit dalam bantuan CSR, Erick juga melihat penyebarannya juga masih Jawa-sentris. "Padahal banyak anak-anak di luar Jawa perlu mendapatkan pendidikan yang sama," tandasnya.
Oleh sebab itu, Erick menyebut porsi dana CSR pendidikan dan lingkungan harus ditingkatkan karena bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terlebih setiap BUMN memiliki dana CSR yang besar, terutama pada perusahaan yang berpendapatan tinggi.
"Kalau bisa porsi pendidikan jadi 30% dan di lingkungan menjadi 5% dalam lima tahun kedepan. Boleh dong menteri yang baru ingin shift lebih banyak ke pendidikan, supaya generasi muda Indonesia punya kemampuan yang lebih baik," tegasnya.
Menurutnya, contoh CSR pendidikan yang bisa diberikan, adalah kolaborasi dengan universitas. Dia mengatakan, BUMN tak perlu membangun universitas melainkan bersinergi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada lebih dulu.
Dia menyinggung PT Pertamina (Persero) yang memiliki lembaga pendidikan formal yakni Universitas Pertamina di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. "Ngapain BUMN punya sekolah? Lebih baik sinergi dengan universitas yang ada. Apakah (misalnya) Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Supaya bisa upgrade dosen dan fasilitasnya, jadi bisa jadi world player," tandasnya.
Meski demikian, dia menekankan bukan berarti kebijakan CSR di era Menteri BUMN sebelumnya merupakan hal yang salah. Menurut Erick, dirinya hanya melakukan perubahan untuk bisa alokasi dana CSR bisa lebih berdampak langsung pada masyarakat.
"Ini bukan persoalan salah dan benar menteri sebelumnya, tapi kita harus moving forward, refocus. Setiap pemimpin kan ada kelebihan dan kekurangannya," tandasnya.
"CSR BUMN yang selama ini spread out-nya ke mana-mana mau saya betulkan, fokus ke pendidikan dan lingkungan hidup," ujar Erick di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Dia melanjutkan, selain porsi pendidikan dan lingkungan yang masih sedikit dalam bantuan CSR, Erick juga melihat penyebarannya juga masih Jawa-sentris. "Padahal banyak anak-anak di luar Jawa perlu mendapatkan pendidikan yang sama," tandasnya.
Oleh sebab itu, Erick menyebut porsi dana CSR pendidikan dan lingkungan harus ditingkatkan karena bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terlebih setiap BUMN memiliki dana CSR yang besar, terutama pada perusahaan yang berpendapatan tinggi.
"Kalau bisa porsi pendidikan jadi 30% dan di lingkungan menjadi 5% dalam lima tahun kedepan. Boleh dong menteri yang baru ingin shift lebih banyak ke pendidikan, supaya generasi muda Indonesia punya kemampuan yang lebih baik," tegasnya.
Menurutnya, contoh CSR pendidikan yang bisa diberikan, adalah kolaborasi dengan universitas. Dia mengatakan, BUMN tak perlu membangun universitas melainkan bersinergi dengan lembaga pendidikan yang sudah ada lebih dulu.
Dia menyinggung PT Pertamina (Persero) yang memiliki lembaga pendidikan formal yakni Universitas Pertamina di Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. "Ngapain BUMN punya sekolah? Lebih baik sinergi dengan universitas yang ada. Apakah (misalnya) Pertamina dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Supaya bisa upgrade dosen dan fasilitasnya, jadi bisa jadi world player," tandasnya.
Meski demikian, dia menekankan bukan berarti kebijakan CSR di era Menteri BUMN sebelumnya merupakan hal yang salah. Menurut Erick, dirinya hanya melakukan perubahan untuk bisa alokasi dana CSR bisa lebih berdampak langsung pada masyarakat.
"Ini bukan persoalan salah dan benar menteri sebelumnya, tapi kita harus moving forward, refocus. Setiap pemimpin kan ada kelebihan dan kekurangannya," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
