BPH Migas Desak Pertamina Percepat Digitalisasi SPBU
Rabu, 18 Desember 2019 - 15:21 WIB
BPH Migas Desak Pertamina Percepat Digitalisasi SPBU
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong PT Pertamina (Persero) mempercepat realisasi program digitalisasi nozzle pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia. Tujuannya supaya pengisian takaran bensin lebih akurat sehingga pasokan dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat terukur dengan tepat.
“Kami minta Pertamina dapat segera menyelesaikan program digitalisasi nozzle SPBU. Dengan digitalisasi SPBU maka perhitungan akan lebih akurat dan terukur dengan tepat,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di sela acara Kesiapan Pasokan BBM Nataru, di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Menurut dia digitalisasi SPBU akan menekan terjadinya penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar maupun penugasan jenis premium. Adapun mekanismenya didata berdasarkan nomor polisi kemudian ditulis sebelum melakukan pengisian BBM solar ataupun premium secara harian.
“Sehingga, apabila terjadi pembelian di atas batas maksimun, maka kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci,” jelasnya.
Dia mengatakan, melalui digitalisasi nozzle tersebut sistem pembatasan penjualan BBM berlaku setiap pengguna kendaraan bukan setiap transaksi pembelian. Untuk melaksanakan aturan tersebut saat ini BPH Migas tengah menyiapkan regulasinya.
“BPH Migas akan mengeluarkan aturan besaran pembatasan pembelian BBM subsidi dan penugasan. Kami minta supaya data digitalisasi SPBU dapat diakses oleh BPH Migas melalui integrasi system to system dengan database sehingga dapat di monitor langsung oleh BPH Migas,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengatakan bahwa saat ini terdapat 2.378 SPBU sudah melaksanakan program digitalisasi nozzle SPBU dari target keseluruhan sebanyak 5.518 SPBU. Pihaknya menargetkan program digitalisasi SPBU akan selesai pada Juni 2020 mendatang. “Sisanya akan diselesaikan hingga Juni 2020,” kata dia.
Terkait pembatasan penjualan solar subsidi dan premium perlu adanya pengintegrasian tangki penyimpanan BBM dengan sensor ATG (Automatic Tannk Gauge). Mas’ud menyebut ada sekitar 24.346 tanki penyimpanan yang harus diintegrasikan dengan sensor ATG. Sementara itu untuk menerapkan pembatasan penjualan per nomor kendaraaan, instalasi Electric Data Center (EDC) harus selesai terlebih dahulu dengan target 23.580 EDC harus terpasang.
“Perlu ada perubahan culture dari masyarakat untuk membayar terlebih dahulu sebelum mengisi BBM agar profil pengguna dapat teridentifikasi menggunakan EDC, serta menggunakan cashless untuk dapat dibatasi konsumsi BBM-nya,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian bersubsidi jenis solar dan penugasan jenis premium agar tepat sasaran, BPH Migas telah meminta Pertamina selaku badan usaha yang mendapat penugasan penyaluran BBM subsidi dan premium untuk menyiapkan teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen secara online untuk dapat diakses dan diterima oleh BPH Migas.
Penyiapan teknologi terpadu ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 38/P3JBT/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kepada PT. Pertamina (Persero).
Melalui Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018, Menteri ESDM meminta Menteri BUMN agar mengintruksikan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk segera melaksanakan pencatatan penjualan JBT sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 melalui pencatatan elektronik/digitalisasi nozzle.
Sebagai tindak lanjut, pada 31 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan kerja sama Program Digitalisasi Nozzle antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Program digitalisasi nozzle yang merupakan sinergi BUMN untuk meningkatkan pengawasan BBM besubsidi dan BBM penugasan dengan melaksanakan program digitalisasi pada 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, BPH Migas memastikan bahwa pasokan BBM aman menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ifan menyatakan bahwa BPH Migas telah bersinergi dengan Pertamina membangun posko BBM khususnya di seluruh operasional ruas jalur tol.
Berdasarkan laporan Pertamina terdapat 1525 SPBU, 4 Kios Kemasan Pertamax, 19 motor kemasan, 123 Kantong BBM SPBU dan 45 SPBU modular. Sementara ketahanan BBM telah disiapkan Pertamina untuk gasolin 19 hari, gasoil 16 hari avtur 15 hari dan gas elpiji 17 hari. “Intinya pasokan aman dan posko sudah disiapkan sejak 1 bulan lalu untuk mengamankan distribusi. Khususnya di jalur tol perlu antisipasi,” ujar dia.
“Kami minta Pertamina dapat segera menyelesaikan program digitalisasi nozzle SPBU. Dengan digitalisasi SPBU maka perhitungan akan lebih akurat dan terukur dengan tepat,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di sela acara Kesiapan Pasokan BBM Nataru, di Gedung BPH Migas, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Menurut dia digitalisasi SPBU akan menekan terjadinya penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar maupun penugasan jenis premium. Adapun mekanismenya didata berdasarkan nomor polisi kemudian ditulis sebelum melakukan pengisian BBM solar ataupun premium secara harian.
“Sehingga, apabila terjadi pembelian di atas batas maksimun, maka kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci,” jelasnya.
Dia mengatakan, melalui digitalisasi nozzle tersebut sistem pembatasan penjualan BBM berlaku setiap pengguna kendaraan bukan setiap transaksi pembelian. Untuk melaksanakan aturan tersebut saat ini BPH Migas tengah menyiapkan regulasinya.
“BPH Migas akan mengeluarkan aturan besaran pembatasan pembelian BBM subsidi dan penugasan. Kami minta supaya data digitalisasi SPBU dapat diakses oleh BPH Migas melalui integrasi system to system dengan database sehingga dapat di monitor langsung oleh BPH Migas,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengatakan bahwa saat ini terdapat 2.378 SPBU sudah melaksanakan program digitalisasi nozzle SPBU dari target keseluruhan sebanyak 5.518 SPBU. Pihaknya menargetkan program digitalisasi SPBU akan selesai pada Juni 2020 mendatang. “Sisanya akan diselesaikan hingga Juni 2020,” kata dia.
Terkait pembatasan penjualan solar subsidi dan premium perlu adanya pengintegrasian tangki penyimpanan BBM dengan sensor ATG (Automatic Tannk Gauge). Mas’ud menyebut ada sekitar 24.346 tanki penyimpanan yang harus diintegrasikan dengan sensor ATG. Sementara itu untuk menerapkan pembatasan penjualan per nomor kendaraaan, instalasi Electric Data Center (EDC) harus selesai terlebih dahulu dengan target 23.580 EDC harus terpasang.
“Perlu ada perubahan culture dari masyarakat untuk membayar terlebih dahulu sebelum mengisi BBM agar profil pengguna dapat teridentifikasi menggunakan EDC, serta menggunakan cashless untuk dapat dibatasi konsumsi BBM-nya,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam rangka pengawasan penyediaan dan pendistribusian bersubsidi jenis solar dan penugasan jenis premium agar tepat sasaran, BPH Migas telah meminta Pertamina selaku badan usaha yang mendapat penugasan penyaluran BBM subsidi dan premium untuk menyiapkan teknologi informasi terpadu yang dapat merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen secara online untuk dapat diakses dan diterima oleh BPH Migas.
Penyiapan teknologi terpadu ini sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPH Migas No. 38/P3JBT/BPH Migas/Kom/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 kepada PT. Pertamina (Persero).
Melalui Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018, Menteri ESDM meminta Menteri BUMN agar mengintruksikan kepada PT. Pertamina (Persero) untuk segera melaksanakan pencatatan penjualan JBT sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 melalui pencatatan elektronik/digitalisasi nozzle.
Sebagai tindak lanjut, pada 31 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan kerja sama Program Digitalisasi Nozzle antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Program digitalisasi nozzle yang merupakan sinergi BUMN untuk meningkatkan pengawasan BBM besubsidi dan BBM penugasan dengan melaksanakan program digitalisasi pada 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, BPH Migas memastikan bahwa pasokan BBM aman menghadapi Natal dan Tahun Baru. Ifan menyatakan bahwa BPH Migas telah bersinergi dengan Pertamina membangun posko BBM khususnya di seluruh operasional ruas jalur tol.
Berdasarkan laporan Pertamina terdapat 1525 SPBU, 4 Kios Kemasan Pertamax, 19 motor kemasan, 123 Kantong BBM SPBU dan 45 SPBU modular. Sementara ketahanan BBM telah disiapkan Pertamina untuk gasolin 19 hari, gasoil 16 hari avtur 15 hari dan gas elpiji 17 hari. “Intinya pasokan aman dan posko sudah disiapkan sejak 1 bulan lalu untuk mengamankan distribusi. Khususnya di jalur tol perlu antisipasi,” ujar dia.
(fjo)
Lihat Juga :
