Perbaiki Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi ASDP, Kemenhub Gelar Rakor

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tengah mengupayakan peningkatan pelayanan, keselamatan, dan keamanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP).

Berkenaan dengan hal tersebut Ditjen Perhubungan Darat mengadakan rapat koordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta kejelasan kewenangan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Rabu(8/1/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan, bila melihat yang sudah terjadi, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, misalnya pada tahun 2018 telah terjadi tenggelamnya KMP Sinar Bangun dan KMP Lestari Maju yang menelan banyak korban jiwa.

"Ini menyadarkan semua pihak bahwa kejadian seperti ini tidak seharusnya terjadi kembali apabila baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat bersama-sama memperbaiki,” kata Dirjen Budi.

Guna mengurangi kecelakaan kapal penumpang yang menimbulkan banyak korban jiwa, Ditjen Perhubungan Darat membentuk direktorat khusus yang menangani transportasi ASDP. "Kami selaku regulator akan melakukan peningkatan baik dari segi sumber daya manusia, penyusunan regulasi dalam hal keselamatan SDP, serta peningkatan prasarana SDP.”

Dirjen Budi menjelaskan, kendala-kendala yang harus diselesaikan adalah seperti fasilitas pelabuhan penyeberangan yang tidak bisa digunakan, kapal yang sudah dibangun tidak dapat mempertahankan standar pelayanan minimal, minimnya kepedulian dalam merawat pelabuhan penyeberangan serta banyak kapal yang mangkrak karena operator tidak mengelola dengan baik.

“Pemerintah hadir dalam mengupayakan peningkatan pelayanan, keselamatan dan keamanan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) untuk mendukung program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan arahan Menteri Perhubungan, kami sedang mencanangkan program prioritas di beberapa pelabuhan, sungai, danau, dan penyeberangan dengan langkah-langkah yang diselesaikan dalam target waktu tertentu,” ucap Dirjen Budi.

Terdapat 8 lokasi yang termasuk dalam program KSPN yakni Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Lembongan dan Nusa Penida Bali, Juata Laut di Kabupaten Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Likupang Provinsi Sulawesi Utara, Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daruba di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara dan Asmat Provinsi Papua yang nantinya semua akan mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD).

”Pemerintah memiliki peran dalam menjamin pelayanan pada wilayah terluar, tertinggal, terpencil, dan perbatasan dengan melakukan subsidi Keperintisan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang sudah dilakukan sejak tahun 1992 awalnya pada 9 lintas yang hingga saat ini sudah 230 lintas,” kata Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi pengaruh dari beroperasinya kapal penyeberangan yang ada di wilayah tersebut berdampak terhadap inflasi harga barang, jika kapal penyeberangan tidak beroperasi maka akan terjadi kenaikan inflasi dan harga barang naik.

“Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu berjalannya angkutan SDP seperti PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Saya juga mengajak seluruh masyakat untuk berfikir out of the box demi kemajuan bangsa ini,” tutup Dirjen Budi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspita Dewi, Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beserta jajarannya.