Putera Mahkota UEA Jadi Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengabarkan bahwa Putera Mahkota Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) telah menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia.

Dalam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, MBZ akan mengadakan dana abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF), dengan mengundang rekan-rekannya sesama investor dunia, termasuk Masayoshi Son dari Softbank Jepang dan pengusaha asal Amerika Serikat, Adam Bohler. Pembentukan dana abadi ini akan dirampungkan pada akhir Januari ini di Tokyo.

"Finalisasi dana abadi akan dilakukan Menteri BUMN dan wakilnya, ada dari tim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta penasehat hukum. Kami melibatkan ahli hukum karena kami berencana membuat regulasinya. Dana ini kan melibatkan dana luar negeri, auditnya pun akan dilakukan auditor internasional yang independen dan kredibel sehingga tidak merusak kepercayaan para pemilik dana," kata Luhut di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Ia berharap, setelah finalisasi, SWF bisa dimulai sekitar pertengahan tahun ini dan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. Selain itu, SWF akan digunakan pada sektor lain, seperti infrastruktur dan investasi.

"Uni Emirat Arab sudah berpengalaman mengelola SWF di negara lain, seperti Mesir dan India sehingga mereka bisa mengantisipasi masalah apa saja yang biasanya muncul," jelasnya.

SWF pada intinya adalah lembaga yang bertugas untuk mengelola dana abadi yang berasal dari dana tabungan sebuah negara. Menko Luhut menambahkan dirinya dan pemerintah akan terus mengawal ini agar sukses.

"Hal seperti ini tidak bisa berhasil jika kita tidak melakukan apa-apa. Kerjasama dengan UEA ini berhasil setelah puluhan atau ratusan kali bertelepon atau melalui pesan singkat dengan Menteri Suhail atau Putra Mahkota, atau berkali-kali saya datang langsung ke sana menemui mereka. Seperti yang sudah sering saya sampaikan sebagai pejabat kita tidak bisa hanya duduk saja menunggu orang datang. Kita yang harus menjemput bolanya," jelasnya.

Luhut menjelaskan hal ini terbukti, dengan kerjasama ekonomi Indonesia-Uni Emirat Arab dengan nilai USD22,89 miliar, dimana partisipasi Pemerintah UEA sekitar 33% (USD6,8 miliar) dapat disepakati dalam waktu enam bulan.

"Komunikasi yang mudah juga tidak mudah terjadi, kita harus membangun trust dan harus tahu bagaimana memposisikan diri," ujarnya.