BUMN Mendominasi, Roadmap Erick Thohir Tata Perusahaan Pelat Merah Didukung
Jum'at, 17 Januari 2020 - 06:17 WIB
BUMN Mendominasi, Roadmap Erick Thohir Tata Perusahaan Pelat Merah Didukung
A
A
A
JAKARTA - Roadmap yang disusun Menteri BUMN Erick Thohir untuk menata wajah BUMN di Indonesia ke depan mendapatkan dukungan dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia menerangkan, dari serapan aspirasi dan pengaduan kalangan dunia usaha, selama ini BUMN dirasa menguasai dan mempersempit ruang gerak swasta.
"BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” urai mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu.
Ditambahkan LaNyalla, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI. Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan. “Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.
LaNyalla berharap roadmap yang disusun Erick Thohir mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Salah satunya dengan mengikuti tender pekerjaan di luar negeri sehingga memasok devisa negara. ”Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Erick Thohir mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BUMN tidak akan mematikan pengusaha swasta. ”Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini,” tukasnya.
Ia juga menyatakan Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk menutup atau memerger perusahaan pelat merah yang ada. “Ini salah satu bagian dari cara untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business,” tandasnya.
Sebab, menurut Erick, dari Rp210 triliun keuntungan BUMN, ternyata hanya disumbang oleh tidak lebih dari 10 BUMN saja. “Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan program re-orientasi beberapa BUMN sehingga tidak malah menjadi kompetitor swasta/UKM. Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata.
”Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner,” ujarnya.
Pelabuhan ini selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” tandasnya.
"BUMN yang paling banyak mendapat pengaduan dari kalangan dunia usaha selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Artinya masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” urai mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu.
Ditambahkan LaNyalla, beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO juga pernah mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI. Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan. “Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.
LaNyalla berharap roadmap yang disusun Erick Thohir mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global. Salah satunya dengan mengikuti tender pekerjaan di luar negeri sehingga memasok devisa negara. ”Seperti sudah pernah dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Erick Thohir mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BUMN tidak akan mematikan pengusaha swasta. ”Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini,” tukasnya.
Ia juga menyatakan Menteri BUMN memiliki kewenangan untuk menutup atau memerger perusahaan pelat merah yang ada. “Ini salah satu bagian dari cara untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business,” tandasnya.
Sebab, menurut Erick, dari Rp210 triliun keuntungan BUMN, ternyata hanya disumbang oleh tidak lebih dari 10 BUMN saja. “Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” ungkapnya.
Dirinya mencontohkan program re-orientasi beberapa BUMN sehingga tidak malah menjadi kompetitor swasta/UKM. Erick juga memaparkan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata.
”Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya. Sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner,” ujarnya.
Pelabuhan ini selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
