Mari Elka Ajak Uni Eropa Berantem Soal Diskriminasi Sawit RI

JAKARTA - Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu bakal siap berantem dengan Uni Eropa (UE) di World Trade Oganization (WTO) demi kelapa sawit Indonesia yang diskiriminasi. Hal ini seiring sikap UE yang bersikeras tidak menerima bahan bakar berbasis kelapa sawit dari Indonesia. Padahal beberapa negara lainnya yang berbasis kelapa sawit diperbolehkan.

"Biofuel berbasis kelapa sawit dilarang, tapi yang lain tidak dilarang. Itu tidak adil. Namanya diskriminasi, dari segi fairness of trade. Harus fight di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Oganization/WTO)," ujar Mari Elka di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Dia pun merasa heran mengenai sorotan negatif terhadap penggunaan kelapa sawit dalam biofuel yang diproduksi Indonesia. Padahal penggunaan kelapa sawit untuk makanan dan kosmetik belum terlalu negatif.

"Ini harus dipelajari, ke depan mau seperti apa. Menurut saya, kalau mau menggunakan kelapa sawit sebagai sektor yang dikembangkan, harus dipikirkan untuk penggunaan yang lain. Selain untuk makanan dan biofuel, mau apa lagi. Inovasi ini," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menuturkan, telah mendapat dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga (K/L) terkait, asosiasi dan pelaku usaha serta pratiksi hukum dalam menghadapi Uni Eropa ke panel WTO. Seperti diketahui pemerintah Indonesia bersiap menggugat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO).

Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE). Selain itu, hal ini adalah tindakan yang diskriminatif dan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit atau biofuel Indonesia ke Uni Eropa dan akan memberikan citra buruk terhadap produk kelapa sawit di perdagangan global.

"Kita menentang diskriminasi sawit. Itu sesuatu yang tidak adil dan bertentangan dengan prinsip free trade dan mempertanyakan mengapa Uni Eropa yang selama ini yang katanya mengadvokasi free trade justru malah memblok salah satu produk," jelasnya

Dia melanjutkan, pihaknya juga tengah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan menjadi bahan dalam tuntutan ke WTO. "Tanggal 10 Januari list of question sudah siap. Tanggal 14 Januari sudah di submit pertanyaannya, sehingga setelah itu 28-29 Januari, kami sudah siap dan semangat untuk membawa ini ke jalur internasional melalui WTO," ungkapnya.