Di WEF Davos, Luhut Undang Investor Kembangkan Pendanaan Karbon
Di WEF Davos, Luhut Undang Investor Kembangkan Pendanaan Karbon
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengundang investor dan kalangan ekonomi dunia untuk mengembangkan pendanaan karbon di Indonesia, dalam forum Tri Hita Karana, yang menjadi rangkaian Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.
Dalam forum WEF itu, Luhut memamerkan bahwa Indonesia memiliki keajaiban modal alam dunia karena melimpahnya potensi alam yang ada.
"Kekayaan alam adalah modal Indonesia dan sangat bernilai bagi karbon kredit. Hilangnya karbon tidak dapat dipulihkan. Sekali hilang, mereka tidak dapat dipulihkan dalam skala waktu yang berarti bagi krisis alam saat ini," ujar Luhut dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta.
Menyikapi krisis iklim akhir-akhir ini, Luhut mengungkapkan Indonesia merupakan rumah bagi salah satu hutan hujan terakhir yang tersisa, dengan potensi hutan hujan tropis terbesar ketiga, dan sekitar 200 ton karbon yang tidak dapat dipulihkan per hektar, lebih besar dibandingkan dengan Hutan Amazon dengan potensi 100 ton karbon per hektar.
“60 juta orang juga bergantung langsung pada ekosistem alami ini. Oleh karenanya, kita harus menemukan cara untuk menyediakan mata pencaharian, sementara kita menghargai dan melestarikan jasa ekosistem hutan dan laut,” tambahnya.
Adapun, Forum Tri Hita Karana yang diketuai Cherry Salim, mengeksplorasi instrumen keuangan campuran, hijau dan biru yang dapat digunakan untuk menghasilkan pembiayaan pembangunan yang melestarikan sumber daya alam sekaligus menciptakan lapangan kerja atau pendapatan lokal.
“Oleh karenanya, kami mengundang Anda untuk bekerja bersama kami untuk mengembangkan mekanisme pendanaan karbon yang kuat untuk melindungi habitat berharga yang tak tergantikan ini. Presiden Joko Widodo juga telah mengumumkan moratorium pembukaan hutan hujan primer yang telah menyebabkan pengurangan signifikan dalam deforestasi,” ujar Menko Luhut.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya dengan melakukan berbagai inovasi, seperti misalnya penerbitan obligasi penggunaan lahan berkelanjutan pertama di dunia pada tahun 2018, dengan nilai cukup fantastis yaitu USD95 juta.
"Kami mendukung solusi untuk perikanan berkelanjutan dengan "Blue Halo Sustainable". Banyak dari Anda di ruangan ini bekerja pada inisiatif untuk membiayai Hutan Hujan Indonesia yang utuh di Aceh, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Dan kami telah mempelopori Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon yang menyediakan peta jalan untuk pertumbuhan rendah karbon yang berkelanjutan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut yang mewakili pemerintah Indonesia juga mengumumkan “Dewan Penasihat Internasional tentang Modal Alam dan Kredit Karbon”. Ketua Dewan ini adalah Guido Schmidt-Traub, Direktur Eksekutif Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB atau "SDSN".
Indonesia adalah rumah bagi SDSN cabang Asia Tenggara, yang dipimpin oleh Ketua Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia Jatna Supriatna dan Presiden United in Diversity Foundation, Mari Elka Pangestu. Mitra pendiri dewan yang diundang termasuk Bank Dunia, WEF, WRI, Conservation International dan IDH.
Dalam forum WEF itu, Luhut memamerkan bahwa Indonesia memiliki keajaiban modal alam dunia karena melimpahnya potensi alam yang ada.
"Kekayaan alam adalah modal Indonesia dan sangat bernilai bagi karbon kredit. Hilangnya karbon tidak dapat dipulihkan. Sekali hilang, mereka tidak dapat dipulihkan dalam skala waktu yang berarti bagi krisis alam saat ini," ujar Luhut dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta.
Menyikapi krisis iklim akhir-akhir ini, Luhut mengungkapkan Indonesia merupakan rumah bagi salah satu hutan hujan terakhir yang tersisa, dengan potensi hutan hujan tropis terbesar ketiga, dan sekitar 200 ton karbon yang tidak dapat dipulihkan per hektar, lebih besar dibandingkan dengan Hutan Amazon dengan potensi 100 ton karbon per hektar.
“60 juta orang juga bergantung langsung pada ekosistem alami ini. Oleh karenanya, kita harus menemukan cara untuk menyediakan mata pencaharian, sementara kita menghargai dan melestarikan jasa ekosistem hutan dan laut,” tambahnya.
Adapun, Forum Tri Hita Karana yang diketuai Cherry Salim, mengeksplorasi instrumen keuangan campuran, hijau dan biru yang dapat digunakan untuk menghasilkan pembiayaan pembangunan yang melestarikan sumber daya alam sekaligus menciptakan lapangan kerja atau pendapatan lokal.
“Oleh karenanya, kami mengundang Anda untuk bekerja bersama kami untuk mengembangkan mekanisme pendanaan karbon yang kuat untuk melindungi habitat berharga yang tak tergantikan ini. Presiden Joko Widodo juga telah mengumumkan moratorium pembukaan hutan hujan primer yang telah menyebabkan pengurangan signifikan dalam deforestasi,” ujar Menko Luhut.
Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya dengan melakukan berbagai inovasi, seperti misalnya penerbitan obligasi penggunaan lahan berkelanjutan pertama di dunia pada tahun 2018, dengan nilai cukup fantastis yaitu USD95 juta.
"Kami mendukung solusi untuk perikanan berkelanjutan dengan "Blue Halo Sustainable". Banyak dari Anda di ruangan ini bekerja pada inisiatif untuk membiayai Hutan Hujan Indonesia yang utuh di Aceh, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Dan kami telah mempelopori Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon yang menyediakan peta jalan untuk pertumbuhan rendah karbon yang berkelanjutan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luhut yang mewakili pemerintah Indonesia juga mengumumkan “Dewan Penasihat Internasional tentang Modal Alam dan Kredit Karbon”. Ketua Dewan ini adalah Guido Schmidt-Traub, Direktur Eksekutif Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB atau "SDSN".
Indonesia adalah rumah bagi SDSN cabang Asia Tenggara, yang dipimpin oleh Ketua Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia Jatna Supriatna dan Presiden United in Diversity Foundation, Mari Elka Pangestu. Mitra pendiri dewan yang diundang termasuk Bank Dunia, WEF, WRI, Conservation International dan IDH.
(ven)
Explore More