Jokowi Bandingkan Inklusi Keuangan RI dengan Negara ASEAN, Masih Rendah
Jokowi Bandingkan Inklusi Keuangan RI dengan Negara ASEAN, Masih Rendah
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi agar inklusi keuangan Indonesia terus digenjot, meski trennya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi terang dia, angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya.
“Indeks inklusi keuangan dari 67,8% di 2016 jadi 76,19% di 2019. Saya ingin bandingkan, inklusi keuangan di negara lain. Di ASEAN saja, Singapura sampai 98%. Kita masih di angka 70%, Malaysia 85%, Thailand 82%. Kita masih di bawah mereka sedikit,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (28/1/2020).
Dia pun meminta agar jasa keuangan memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Dia juga meminta agar lembaga keuangan mikro juga diperluas. “Sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” ungkapnya.
Selain itu dia meminta layanan digital berbasis internet terus dikembangkan sehingga akan dapat meningkatkan layanan keuangan di seluruh wilayah tanah air. Indonesia yang merupakan negara kepulauan diakui Jokowi sehingga perlu layanan keuangan digital berbasis internet.
“Hal ini juga didukung oleh penetrasi pengguna internet relatif tinggi 64,8% atau kurang lebih 170 juta orang dari total penduduk indonesia. Fintech, digitalisasi keuangan bisa jadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat dan tercatat. Outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp. 12,18 triliun atau meningkat 141% di November 2019,” paparnya.
Lebih lanjut Jokowi menekankan, pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi jasa keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dana pensiun. Dia meminta agar dapat memanfaatkan uang yang ada agar ekonomi nasional dapat tertolong pendanaan dari investor domestik.
“Terakhir perlindungan nasabah dan konsumen sehingga masyarakat mudah, aman dan nyaman mengakses keuangan formal. Sehingga kepercayaan masyarakat hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa dan keuangan,” pungkasnya.
“Indeks inklusi keuangan dari 67,8% di 2016 jadi 76,19% di 2019. Saya ingin bandingkan, inklusi keuangan di negara lain. Di ASEAN saja, Singapura sampai 98%. Kita masih di angka 70%, Malaysia 85%, Thailand 82%. Kita masih di bawah mereka sedikit,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (28/1/2020).
Dia pun meminta agar jasa keuangan memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Dia juga meminta agar lembaga keuangan mikro juga diperluas. “Sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan,” ungkapnya.
Selain itu dia meminta layanan digital berbasis internet terus dikembangkan sehingga akan dapat meningkatkan layanan keuangan di seluruh wilayah tanah air. Indonesia yang merupakan negara kepulauan diakui Jokowi sehingga perlu layanan keuangan digital berbasis internet.
“Hal ini juga didukung oleh penetrasi pengguna internet relatif tinggi 64,8% atau kurang lebih 170 juta orang dari total penduduk indonesia. Fintech, digitalisasi keuangan bisa jadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat dan tercatat. Outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp. 12,18 triliun atau meningkat 141% di November 2019,” paparnya.
Lebih lanjut Jokowi menekankan, pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi jasa keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dana pensiun. Dia meminta agar dapat memanfaatkan uang yang ada agar ekonomi nasional dapat tertolong pendanaan dari investor domestik.
“Terakhir perlindungan nasabah dan konsumen sehingga masyarakat mudah, aman dan nyaman mengakses keuangan formal. Sehingga kepercayaan masyarakat hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa dan keuangan,” pungkasnya.
(akr)
Explore More