Sentil Direksi, Erick: BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Moyang Lu
Rabu, 26 Februari 2020 - 14:49 WIB
Sentil Direksi, Erick: BUMN Bukan Badan Usaha Milik Nenek Moyang Lu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyentil beberapa direksi BUMN yang masih menganggap perusahaan negara adalah suatu kepemilikan. Erick menegaskan bahwa tugas para direksi adalah mengelola BUMN sebaik mungkin.
"Ada yang mempersepsikan kita ini pemilik. Bukan. Kita ini pengelola. BUMN itu bukan badan usaha milik nenek moyang lu! Ini adalah lembaga negara yang harus kita kelola, bukan milik pribadi. Dan kita itu pengelola dan pengelola itu ada batasannya," geram Erick dalam acara Indonesia Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Erick menekankan bahwa kesalahan persepsi ini harus terus diperbaiki. Bahkan, ia telah menyampaikan kesalahan persepsi ini kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Ini yang harus kita betulkan dan saya sudah bicarakan langsung ke Presiden dan ibu Sri Mulyani, bahwa kita ini pengelola," ungkapnya.
Dia melanjutkan pengelolaan BUMN tidak bisa disamakan dengan pengelolaan perusahaan swasta. Karena itu, kata Erick, harus ada batasan-batasan yang dipahami oleh para jajaran direksi perusahaan BUMN.
"Ada yang mempersepsikan kita ini pemilik. Bukan. Kita ini pengelola. BUMN itu bukan badan usaha milik nenek moyang lu! Ini adalah lembaga negara yang harus kita kelola, bukan milik pribadi. Dan kita itu pengelola dan pengelola itu ada batasannya," geram Erick dalam acara Indonesia Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Erick menekankan bahwa kesalahan persepsi ini harus terus diperbaiki. Bahkan, ia telah menyampaikan kesalahan persepsi ini kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Ini yang harus kita betulkan dan saya sudah bicarakan langsung ke Presiden dan ibu Sri Mulyani, bahwa kita ini pengelola," ungkapnya.
Dia melanjutkan pengelolaan BUMN tidak bisa disamakan dengan pengelolaan perusahaan swasta. Karena itu, kata Erick, harus ada batasan-batasan yang dipahami oleh para jajaran direksi perusahaan BUMN.
(ven)
Lihat Juga :
