Pajak Hotel dan Restoran Dibebaskan, Pusat Kucuri Pemda Rp3,3 Triliun
Pajak Hotel dan Restoran Dibebaskan, Pusat Kucuri Pemda Rp3,3 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat menyatakan siap mengganti kehilangan penerimaan pajak pemerintah daerah (pemda) dengan diberlakukannya kebijakan pembebasan sementara pajak hotel dan restoran, sebagai antisipasi dampak wabah virus corona.
Berdasarkan kebijakan stimulus tersebut, sebanyak 33 daerah yang menaungi 10 destinasi wisata tidak memungut pajak dan restoran selama enam bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, jumlah yang akan dibayarkan pemerintah pusat ke daerah adalah Rp3,3 triliun.
"Kalau pajak restoran dan hotel ditarik, maka pemda kan ada potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp3,3 triliun. Nah ini yang diganti oleh pemerintah," jelas Airlangga di Jakarta, Jumat (6/3/2020).
(Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Supaya Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, dengan ditanggungnya pembayaran pajak hotel dan restoran tersebut diharapkan arus kas pebisnis hotel dan restoran tetap terjaga di tengah menurunnya kedatangan wisatawan akibat dampak wabah corona. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata diharapkan dapat dicegah.
"Ya makanya pemerintah memberikan saluran keleluasaa untuk pembayaran pajak perhotelan dan restoran. Diharapkan dari situ ada cash flow tambahan untuk menahan PHK," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa hal ini bagian dari pemberian insentif pemerintah yang diberikan kepada hotel dan restoran. Akan ada ula dana sebesar Rp147,7 miliar dana alokasi khusus (DAK) fisik pariwisata yang saat ini belum mampu digunakan daerah akan dikonversi menjadi hibah ke daerah. "Sehingga daerah bisa memacu pariwisatanya dengan anggaran Rp147,7 miliar itu," tuturnya.
Airlangga Hartarto menerangkan, dari anggaran sebesar Rp147,7 miliar tersebut, sebanyak Rp50,79 miliar sudah ada rencana penggunaannya. "Sehingga ada Rp96,8 miliar yang bisa dialokasikan dan sifatnya diubah menjadi hibah pemerintah untuk 10 destinasi wisata," jelasnya.
Berdasarkan kebijakan stimulus tersebut, sebanyak 33 daerah yang menaungi 10 destinasi wisata tidak memungut pajak dan restoran selama enam bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, jumlah yang akan dibayarkan pemerintah pusat ke daerah adalah Rp3,3 triliun.
"Kalau pajak restoran dan hotel ditarik, maka pemda kan ada potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp3,3 triliun. Nah ini yang diganti oleh pemerintah," jelas Airlangga di Jakarta, Jumat (6/3/2020).
(Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Supaya Tak Ada PHK)
Dia mengatakan, dengan ditanggungnya pembayaran pajak hotel dan restoran tersebut diharapkan arus kas pebisnis hotel dan restoran tetap terjaga di tengah menurunnya kedatangan wisatawan akibat dampak wabah corona. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata diharapkan dapat dicegah.
"Ya makanya pemerintah memberikan saluran keleluasaa untuk pembayaran pajak perhotelan dan restoran. Diharapkan dari situ ada cash flow tambahan untuk menahan PHK," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa hal ini bagian dari pemberian insentif pemerintah yang diberikan kepada hotel dan restoran. Akan ada ula dana sebesar Rp147,7 miliar dana alokasi khusus (DAK) fisik pariwisata yang saat ini belum mampu digunakan daerah akan dikonversi menjadi hibah ke daerah. "Sehingga daerah bisa memacu pariwisatanya dengan anggaran Rp147,7 miliar itu," tuturnya.
Airlangga Hartarto menerangkan, dari anggaran sebesar Rp147,7 miliar tersebut, sebanyak Rp50,79 miliar sudah ada rencana penggunaannya. "Sehingga ada Rp96,8 miliar yang bisa dialokasikan dan sifatnya diubah menjadi hibah pemerintah untuk 10 destinasi wisata," jelasnya.
(fjo)
Explore More