Minta Ijin Keramaian Dibuka Lagi, Asperapi: Kita Ikuti Kaidah

JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) meminta pemerintah segera membuka kembali ijin keramaian dan menetapkan kaidah yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan kegiatan (event) guna mencegah penyebaran virus corona Covid-19.

Saat ini para pelaku industri pameran atau MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition) dan Event khususnya di Ibukota tengah gundah sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprof) DKI Jakarta yang sementara waktu tidak mengeluarkan ijin keramaian . Langkah ini menyusul pengumuman presiden tentang dua pasien positif corona di Indonesia pada Senin (2/3).

"Banyak teman kami di asosiasi bertanya gimana nasib event saya, apalagi yang akan digelar dalam waktu dekat. Kita semua masih menunggu," ujar Ketua Umum Asperapi, Hosea Andres Runkat, di sela Rapat Kerja Nasional Asperapi di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (6/3/2020).

Menurut dia, hingga kemarin pihaknya mendapat laporan dari sejumlah pengelola gedung (venue) pameran yang mengeluhkan perijinan belum keluar. Bahkan, event yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan pun belum mendapat ijin keramaian.

“Saya mendapat laporan jika Balai Kartini untuk perijinan event-nya di minggu ini dan minggu depannya belum keluar. Begitu juga dengan JCC,” ungkap Andreas yang juga menjabat direktur di JCC.

Tidak hanya pengelola gedung, pihak penyelenggara kegiatan (organizer) pun mengeluhkan hal yang sama. Menurut Andreas, belum keluarnya ijin untuk pameran dan event ini karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih mengacu pada arahan Gubernur DKI Jakarta saat ada pengumuman warga Indonesia yang positif terinfeksi Covid 19.

Andreas menyayangkan arahan tersebut. Pasalnya, dengan tidak dikeluarkan ijin otomatis suatu event tidak akan bisa digelar. Apalagi, ijin tersebut tidak disertai dengan kategorisasi yang rinci dan detil, hanya dilihat secara umum.

Penyelenggaraan event, kata Andreas, memiliki krakteristik yang beragam dan tidak dapat digeneralisasi. Ada event yang dikategorikan berisiko tinggi (high risk) dan ada yang berisiko rendah (low risk). "Harusnya dilihat karakteristik event-nya, jangan dipukul rata," cetusnya.

Dia memahami faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam kebijakan tersebut. Namun, Andreas meminta sisi ekonomi juga tidak diabaikan. Menurut dia, perijinan sebaiknya tetap dibuka dan pemerintah tinggal membuat aturan atau kaidah yang harus dipatuhi. Pada akhirnya, aturanlah yang akan menentukan suatu event layak atau tidak diberikan ijin.

“Saya bandingkan dengan Malaysia. Mereka tidak ada larangan untuk menyelenggarakan event semenjak ada Covid 19. Selama penyelenggara memenuhi kaidah-kaidah yang harus dipatuhi seperti mengacu pada standar WHO dan kaidah yang berlaku di negaranya,” tuturnya.

Andreas menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dan memberi masukan kepada pemerintah DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan mengenai aturan atau kaidah yang harus dipatuhi oleh penyelenggara ataupun peserta/pengunjung event. Antara lain untuk penyelenggara wajib menyediakan hand sanitizer, melakukan pengecekan suhu tubuh, dan menyiapkan masker sebanyak 10% dari jumlah peserta.

"Yang penting juga adalah mendata orang yang masuk-keluar gedung atau ruangan dalam suatu acara, sehingga kalau ada yang kena (positif corona) kita mudah melacaknya," tuturnya.

Andreas melanjutkan, kegiatan yang jumlah peserta atau pengunjungnya lebih dari 5.000 orang dikategorikan high risk. Namun, hal ini juga jadi dilema karena banyak pameran besar di Jakarta yang peserta/pengunjungnya bisa lebih dari 5.000 orang per hari. "Akhirnya pemprof DKI dan Dinkes memutuskan meniadakan persyaratan ini karena kalau arahnya kesitu bubar semua event kita," ucapnya.

Selain itu, konser musik tipe festival juga tergolong high risk karena biasanya penonton sangat padat bahkan saling berhimpitan, sehingga jarak aman minimal satu meter sudah pasti sulit dipenuhi.

"Untuk mengurangi risiko penularan, konser musik tetap bisa diakomodir tapi mungkin konsepnya diubah, penontonnya disiapkan tempat duduk sehingga tetap ada jarak. Kalau dia mau berdiri ya tinggal berdiri saja di tempatnya," tuturnya.

Andreas berharap masukan dari pelaku industri MICE dan event bisa diakomodir dan ijin keramaian bisa kembali dibuka. Pihaknya berharap ini hanya kekagetan sesaat karena kepanikan, dan Pemprof DKI sedang menindaklanjuti dengan menyusun SOP-nya.

"Sambil menunggu itu ya kita jalanin dan meyakinkan pemerintah bahwa kita nggak cuma mikirin bisnis saja tapi juga peduli pada peserta, pengunjung, dan pekerja supaya tidak terjangkit virus. Kita menunggu kabar baik, semoga minggu depan perijinan sudah normal lagi," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan larangan penyelenggaraan event. Namun, memang ada yang harus dikategorisasikan event seperti apa yang berisiko tinggi dan yang berisiko rendah.

Untuk ijin event dengan potensi berisiko tinggi ini yang masih dirumuskan. Misalnya, setingan penonton konser musik yang tidak aman adalah jenis festival. Kemudian seminar yang jarak antar pesertanya masih longgar bisa diselenggarakan. “Jadi harus kita klasifikasi dulu kategorisasinya. Ini sedang dirumuskan dengan asosiasi terkait,” ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani mengatakan, dibalik wabah Covid-19 ini ada hikmahnya juga yaitu untuk konsolidasi memperbaiki internal (pelaku pariwisata dalam negeri) untuk saling berkoordinasi antar lembaga dari pemerintahan maupun suasta dalam menentukan setrategi ke depannya.

“Kita akan melakukan rapat-rapat dengan asosiasi MICE, profesi, dengan Kementerian/KL terkait bagaimana membuat event ini lebih baik. Ini yang akan kita lakukan yaitu koordinasi, kolaborasi. Ayo kita buat rencana bersama,” ajaknya.

Pihaknya bersama sejumlah asosiasi seperti Asperapi terus dan saling memantau perkembangan, seperti untuk mendapat masukan atau info event seperti apa saja yang batal dan yang masih berjalan.

“Ini yang sedang kami data. Kita masih berharap semoga di semester kedua banyak event besar yang tetap berjalan, baik itu yang insentif, konvensi maupun pameran,” pungkasnya.