Antisipasi Dampak Wabah Corona, Pemerintah Buat Kebijakan Paket Ekonomi

BANK Indonesia dan pemerintah berkoordinasi mengambil langkah-langkah tertentu guna meredam dampak virus corona terhadap perekonomian nasional. Kalau ekonomi China turun, tentu akan berdampak terhadap kita.

Kurs rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) pasca-pengumuman masuknya virus corona ke Tanah Air berangsur-angsur mulai menguat kembali. Dalam pembukaan pasar saham pada Kamis, 5 Maret 2020, IHSG dibuka menguat ke posisi 5.688. Pencapaian itu naik sekitar 5,23% dibanding perdagangan Senin, 2 Maret lalu ketika IHSG ditutup pada angka 5.405.

Demikian juga dengan kurs rupiah. Kamis lalu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) menunjukkan nilai tukar mata uang Garuda berada di angka Rp14.167,5 per dolar. Bandingkan dengan ketika Presiden Joko Widodo selesai mengumumkan masuknya virus corona, rupiah jeblok di level Rp14.421.

Pulihnya indeks dan rupiah harus diakui tak lepas dari berbagai faktor. Pertama, perilaku pelaku pasar yang sudah melakukan aksi profit taking (ambil untung). “Mereka sudah melihat level tinggi dalam waktu singkat,” kata Farial Anwar, pengamat pasar keuangan, Kamis pekan lalu.

Selain itu, tentu saja karena kebijakan BI yang melakukan intervensi guna meredam keguncangan di pasar keuangan. Bank sentral mengambil kebijakan untuk menstabilkan pasar keuangan dan memitigasi dampak virus corona terhadap perekonomian.

“Ada lima kebijakan lanjutan yang akan dilakukan BI untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan,” kata Perry Warjiyo, Gubernur BI.
Pertama, meningkatkan intensitas triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar.

BI akan mengoptimalkan strategi intervensi di pasar domestic non-deliverable forward (DNDF), pasar spot, dan pasar surat berharga negara (SBN) guna meminimalkan risiko peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah. “Intensitas maksudnya meningkatkan volume agar pasar percaya bahwa BI ada terus di pasar,” tambah Perry.

Kedua, menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing bank umum konvensional dan syariah dari semula 8% menjadi 4%. Penurunan rasio GWM valas ini akan meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekitar US$3,2 miliar dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas. Ketiga, menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan ekspor-impor.

Keempat adalah memperluas jenis underlying transaksi bagi investor asing sehingga mampu memberikan alternatif dalam rangka lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Kelima, menegaskan kembali bahwa investor global bisa menggunakan bank kustodi global dan domestik dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

Terkait harga barang-barang, BI tetap optimistis mampu menjaga inflasi di tingkat rendah, tepatnya di sasaran 3% plus minus 1% sepanjang tahun ini. Inflasi ini perlu dijaga lantaran terkait dengan tingkat konsumsi masyarakat. Sebelumnya, BI sudah memangkas suku bunganya (BI 7-Day Repo Rate) menjadi 4,75%. Dengan pemangkasan itu, harapannya masyarakat lebih agresif memanfaatkan uang, baik pinjaman ataupun simpanan di bank.

Bagaimana pun, konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar untuk PDB Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 sebesar 56,62%.

Stimulus

Tentu saja BI tak sendirian dalam mengantisipasi dampak virus korona terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga akan segera meluncurkan paket stimulus fiskal jilid II. Stimulus ini mengutamakan kemudahan perizinan ekspor dan impor. “Integrasi dari sistem perdagangan, perhubungan, dan bea cukai agar dokumentasi ekspor itu lebih sederhana,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.

Saat ini, rencana stimulus itu telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi dan sedang dalam tahap finalisasi. Nantinya akan ada delapan paket di dalam kebijakan stimulus tersebut. Rinciannya, empat kebijakan akan terkait prosedur dan empat kebijakan lainnya akan berkaitan dengan fiskal.

Terkait prosedur, kebijakan akan berkaitan dengan penyederhanaan aturan larangan pembatasan dan tata niaga ekspor—termasuk pengurangan larangan pembatasan—serta tata niaga terhadap impor. Selain itu, akan ada percepatan proses impor untuk 500 perusahaan importir yang bereputasi baik serta efisiensi proses logistik.

Sementara itu, kebijakan stimulus di bidang fiskal akan meliputi relaksasi pajak penghasilan dan relaksasi bea masuk. “Kami siapkan delapan paket kebijakan dan kami akan komunikasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu),” kata Airlangga.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penundaan pungutan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 demi menekan dampak meluasnya wabah virus korona di Indonesia. Penundaan pungutan pajak PPh 21 pernah dilakukan pada 2008–2009 ketika dunia sedang mengalami krisis moneter. “Kami bisa masuk ke perusahaan melalui penundaan, seperti yang dulu pernah kami lakukan. PPh 21-nya bisa ditunda,” katanya.

Sebelum diterapkan, Sri masih akan mengkaji perkembangan dampak virus korona terhadap dunia usaha. Saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang membaca dan meneliti feedback (respons) dari dunia usaha. Tujuannya tak lain mendapatkan penilaian yang tepat; kira-kira akan seperti apa situasi dalam dua atau tiga bulan ke depannya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa opsi kebijakan untuk memitigasi wabah virus korona, seperti penambahan anggaran Kartu Sembako sebesar Rp50.000 dan diskon tarif tiket pesawat. Upaya itu dimungkinkan mengingat fiskal kita bisa fleksibel. “Kami juga bisa berikan ke konsumen lewat jalur lain yang sekarang sedang kami pelajari, mana yang paling efektif,” jelas Sri.

Pemerintah memang memandang perlu adanya diskon tarif pesawat yang merupakan bagian dari insentif untuk sektor pariwisata. Efektivitas pemberian insentif di sektor ini masih perlu dilihat dari setiap variabel. Jadi, tidak semua subbagian dari sektor pariwisata akan mendapatkan insentif dari pemerintah.

Insentif untuk wisatawan mancanegara (wisman) akhirnya ditunda karena akan ditinjau ulang. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan dana Rp298,5 miliar untuk mendatangkan turis asing ke Indonesia. Penjatahannya Rp98,5 miliar untuk maskapai dan agen travel, promosi wisata Rp103 miliar, kegiatan pariwisata Rp25 miliar, dan influencer Rp72 miliar.

Sementara itu, insentif pengampunan pajak hotel dan restoran akan tetap diberlakukan. Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan dan membahasnya bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. “Penurunan pajak hotel dan restoran tetap kami lakukan. Untuk tarif diskon lainnya, kami lihat sesuai persiapan,” kata Menteri Sri.

Ia memastikan bahwa pemerintah akan mengerahkan instrumen fiskal lainnya guna menguatkan berbagai sektor, mulai dari konsumsi hingga produksi. Instrumen fiskal itu akan memainkan peran dalam rangka memitigasi seluruh peraturan guna mencegah dampak negatif semaksimal mungkin.

Sebagai pihak yang paling terdampak dari masalah virus corona, kalangan dunia usaha berpandangan bahwa saat ini yang terpenting adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mempertahankan pertumbuhan pasar domestik. “Jadi, saat ini tujuan kita bukan ekspansi, tetapi upaya-upaya defensif untuk mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam,” kata Shinta Widjaja Kamdani, Wakil Ketua Umum Apindo.

Kondisi itu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi di bawah 5%. Penyebabnya, pertumbuhan investasi secara agregat akan turun dibanding Q4 2019, terutama karena banyaknya foreign capital withdrawal di pasar modal sejak virus korona kian meluas. “Kinerja perdagangan juga sepertinya akan minus lebih besar karena banyak disrupsi rantai pasokan dan disrupsi logistik ke dan dari Tiongkok,” tambahnya.

Kondisi China memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Soalnya, setiap pelemahan ekonomi China sebesar 1%, ekonomi nasional ikut terdampak sebesar 0,3% hingga 0,6%. Jadi, kalau ekonomi China sampai anjlok ke angka 5%, dampaknya terhadap Indonesia akan sangat signifikan. Ekonomi Indonesia bisa turun ke angka 4,42%.

Pangkalnya, hubungan ekonomi antara Indonesia dan China terbilang besar. Pada 2019, nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$29,76 miliar atau 17% dari seluruh total ekspor Indonesia. Kunjungan wisman China ke Indonesia mencapai 2,07 juta orang dengan pangsa 12,9%, sedangkan nilai investasinya sebesar US$4,7 miliar atau 16%.

Agar dunia usaha tidak mengalami kerugian terlalu besar, mereka mengharapkan pemerintah melakukan beberapa langkah. Salah satunya mencari alternatif input produksi untuk menggantikan suplai yang terdisrupsi lantaran gangguan produksi di Tiongkok atau negara lain. “Agar produksi nasional tidak berhenti,” kata Shinta.
Ya, semoga saja berbagai upaya mengadang dampak korona yang dilakukan oleh pemerintah menuai hasil positif. (Husni Isnaini/Efi Susiyanti)