Wakil Ketua MPR: Lockdown Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional
Selasa, 17 Maret 2020 - 14:06 WIB
Wakil Ketua MPR: Lockdown Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jazilul Fawaid, menyatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan lockdown secara nasional dalam mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia.
"Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," ujar Jazilul Fawaid di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, apabila lockdown diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiaatan perekonomian akan terhenti dan hal tersebut bakal memunculkan kepanikan baru.
Dia menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan lockdown. Terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.
Jazil mengusulkan, bila mau melakukan lockdown, saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif suspect corona. Tetapi dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif.
"Jadi lockdown hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya," kata politikus PKB ini.
Di sisi lain, Jazilul mengimbau masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan. "Bila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip virus corona, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus corona ini bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan virus corona harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona)," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
Jokowi pun memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown. Untuk itu, Jokowi, menyatakan pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
"Kalau seluruh Indonesia, saya pikir belum perlu karena akan menyentuh stabilitas ekonomi. Sekarang ini baru mengurangi aktivitas masyarakat yang berkumpul seperti di kantor, kampus, di ruang rapat dan sekolah," ujar Jazilul Fawaid di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, apabila lockdown diumumkan menjadi darurat nasional maka semua kegiaatan perekonomian akan terhenti dan hal tersebut bakal memunculkan kepanikan baru.
Dia menilai pemerintah dan masyarakat belum siap dengan semua risiko yang akan muncul akibat diberlakukan lockdown. Terutama di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang merupakan pusat perekonomian nasional dan pusat pemerintahan.
Jazil mengusulkan, bila mau melakukan lockdown, saat ini cukup di beberapa daerah kabupaten atau kota yang warganya positif suspect corona. Tetapi dengan perhitungan matang terhadap dampak yang akan ditimbulkan baik positif maupun negatif.
"Jadi lockdown hanya di beberapa daerah yang dianggap menjadi pintu keluar dan masuk orang dengan penjagaan ketat serta diberikan fasilitas khusus mengecek kesehatannya," kata politikus PKB ini.
Di sisi lain, Jazilul mengimbau masyarakat Indonesia agar dapat menciptakan ketenangan serta menjunjung tinggi rasa gotong royong serta kebersamaan. "Bila ada tetangga atau teman yang terkena gejala mirip virus corona, jangan panik karena akan membuat kerugian. Dan yang perlu ditekankan bahwa virus corona ini bukan hanya di Indonesia saja," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan virus corona harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona)," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
Jokowi pun memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown. Untuk itu, Jokowi, menyatakan pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut.
(ven)
Lihat Juga :
