Selalu Disudutkan, Duit Tembakau Ternyata Ikut Berjasa Tanggulangi Corona
Selalu Disudutkan, Duit Tembakau Ternyata Ikut Berjasa Tanggulangi Corona
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) dalam rangka Penanggulangan virus corona (Covid-19).
PMK 19/2020 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 16 Maret 2020 ini berlaku sampai dengan September 2020. Dalam klausul PMK tersebut, dinyatakam bahwa DBH cukai hasil tembakau (CHT) bisa dialokasikan untuk bidang Kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam PMK No 7/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT yang dapat digunakan untuk penanggulangan virus corona.
Menyikapi PMK 19/2020 tersebut, ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji berpendapat, langkah pemerintah yang mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk penanggulangan corona sangat bagus. Sebab, tujuannya adalah untuk kesehatan rakyat Indonesia.
"Kami petani tembakau bersyukur bisa memberikan sumbangsih melalui DBHCHT terhadap penanggulangan wabah virus corona yang merupakan permasalahan negara saat ini," kata Agus Parmuji yang dihubungi di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Terkait dengan itu, Agus Parmuji mewanti-wanti pentingya pemerintah untuk berimbang menempatkan komoditas strategis tembakau yang merupakan perkebunan rakyat. Agus mengingatkan, faktanya tembakau mampu memberikan banyak manfaat bagi negara, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga kesehatan masyarakat.
"Bayangkan, di saat situasi seperti sekarang ini, wabah corona, pencegahan stunting, dan masih banyak lagi. Negara butuh duit untuk progam penanggulangan kesehatan masyarakat. Disitulah besarnya kontribusi sektor pertembakauan," tuturnya.
Agus Parmuji menambahkan, hal ini paling tidak membuka hati pihak-pihak yang selama ini selalu menyudutkan komoditas tembakau. "Faktanya, meski selalu di sudutkan, pertembakauan justru membantu menangani masalah darurat negara," tandasnya.
PMK 19/2020 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 16 Maret 2020 ini berlaku sampai dengan September 2020. Dalam klausul PMK tersebut, dinyatakam bahwa DBH cukai hasil tembakau (CHT) bisa dialokasikan untuk bidang Kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam PMK No 7/2020 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH CHT yang dapat digunakan untuk penanggulangan virus corona.
Menyikapi PMK 19/2020 tersebut, ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji berpendapat, langkah pemerintah yang mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk penanggulangan corona sangat bagus. Sebab, tujuannya adalah untuk kesehatan rakyat Indonesia.
"Kami petani tembakau bersyukur bisa memberikan sumbangsih melalui DBHCHT terhadap penanggulangan wabah virus corona yang merupakan permasalahan negara saat ini," kata Agus Parmuji yang dihubungi di Jakarta, Rabu (18/3/2020).
Terkait dengan itu, Agus Parmuji mewanti-wanti pentingya pemerintah untuk berimbang menempatkan komoditas strategis tembakau yang merupakan perkebunan rakyat. Agus mengingatkan, faktanya tembakau mampu memberikan banyak manfaat bagi negara, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga kesehatan masyarakat.
"Bayangkan, di saat situasi seperti sekarang ini, wabah corona, pencegahan stunting, dan masih banyak lagi. Negara butuh duit untuk progam penanggulangan kesehatan masyarakat. Disitulah besarnya kontribusi sektor pertembakauan," tuturnya.
Agus Parmuji menambahkan, hal ini paling tidak membuka hati pihak-pihak yang selama ini selalu menyudutkan komoditas tembakau. "Faktanya, meski selalu di sudutkan, pertembakauan justru membantu menangani masalah darurat negara," tandasnya.
(fjo)
Explore More