Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diminta Dahulukan Penanganan Corona

Sabtu, 21 Maret 2020 - 10:28 WIB
Rupiah Terpuruk, Pemerintah...
Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diminta Dahulukan Penanganan Corona
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anis Byarwati, menilai pelemahan rupiah kali ini bukan cerminan dari current account, dan juga bukan cerminan dari trade balance. Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penyebab menurunnya rupiah kali ini lebih karena tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar yang turun.

"Tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada perekonomian Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2020).

Anis menyikapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang sempat menembus di atas Rp16.000,00 per USD. Anis menegaskan, tekanan terhadap rupiah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan pelaku pasar pada pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid-19).

Sejauh ini, kata dia, pemerintah baru memberikan imbauan dan belum memberikan arahan berupa langkah-langkah tegas yang harus dilakukan masyarakat. Akibatnya, lanjut dia, pelaku pasar berspekulasi sangat negatif terhadap ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, kata Anis, tanpa terkena wabah Covid-19 pun, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 5%. Hal itu saat corona baru melanda China. Bahkan pernah ada perkiraan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hanya di kisaran 4,3%-4,8%.

Dengan situasi seperti itu, secara alami investor asing di pasar keuangan Indonesia kabur. "Flight to safety, kabur mencari tempat aman. Begitu asing kabur, pelaku domestik pun ikut-ikutan, sehingga menimbulkan efek spiral," kata Anis.

Maka itu, dia menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi memutuskan untuk lebih mengutamakan penanganan Covid-19, dibanding dampak ekonominya. "Indonesia harus ambil prioritas yang benar. Yaitu cegah wabah corona dulu. Ekonomi menyusul kemudian," katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus membuktikan kebijakan yang mendorong kepercayaan dari pelaku usaha. "Jangan sampai mereka melihat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini dianggap tidak optimal atau penanganan Covid-19 ini tidak optimal," pungkasnya.
(ven)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Eksistensi Satgas Lawan...
Eksistensi Satgas Lawan Pandemi DPR Dinilai Efektif Tekan Corona
DPR Dorong Pemerintah...
DPR Dorong Pemerintah Buka Data Persebaran PDP dan ODP Corona
Reses, Puan Imbau Anggota...
Reses, Puan Imbau Anggota DPR Perkuat Daya Tahan Rakyat Hadapi Corona
Bantu Atasi Covid-19,...
Bantu Atasi Covid-19, KPPI Suplai Kebutuhan Medis Puskesmas
New Normal, Puan: Kesehatan...
New Normal, Puan: Kesehatan dan Ekonomi Harus Diperkuat Bersamaan
Komisi IX DPR Kritisi...
Komisi IX DPR Kritisi Konsistensi Pemerintah dan Masyarakat Cegah Corona
Berita Terkini
Jakarta Fair 2026 Diserbu...
Jakarta Fair 2026 Diserbu 6 Juta Pengunjung, Nilai Transaksi Cetak Rp8,2 Triliun
1 jam yang lalu
Laporan Menkop ke Prabowo:...
Laporan Menkop ke Prabowo: 15.845 Koperasi Merah Putih Sudah Berdiri, 19 Ribu Masih Dibangun
2 jam yang lalu
Pengawasan DMO Diperketat,...
Pengawasan DMO Diperketat, PLN Didorong Kebut Kontrak Pasokan Batu Bara
5 jam yang lalu
Garuda Terapkan Bagasi...
Garuda Terapkan Bagasi Piece Concept, Bawaan Penumpang Bisa hingga 64 Kg
6 jam yang lalu
Selat Hormuz Kembali...
Selat Hormuz Kembali Ditutup Total, Siap-siap Harga Minyak Bisa Meroket
7 jam yang lalu
Bandara Banda Neira...
Bandara Banda Neira Bakal Dibangun Ulang, Pesawat Kapasitas Besar Bisa Mendarat
9 jam yang lalu
Infografis
Bersiap Perang, 450...
Bersiap Perang, 450 Juta Warga Uni Eropa Diminta Timbun Makanan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved