Tangani Corona, Sri Mulyani Rombak APBN 2020
Tangani Corona, Sri Mulyani Rombak APBN 2020
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana merombak dan menyusun ulang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan wabah virus corona. Sri Mulyani menyampaikan pemerintah berencana melakukan perubahan APBN 2020.
Dalam postur APBN yang baru akan mencakup tiga hal, mulai dari dampak kesehatan hingga efeknya terhadap perekonomian Indonesia.
"Ini yang sedang kita susun. Postur APBN baru, kami masih menginventarisasi 3 hal tadi, kesehatan nanti kita lihat kebutuhan pusat dan daerah. Daerah-daerah juga mulai menjelaskan pariwisata turun, PAD juga turun, makanya mereka mengatakan kemampuan beda-beda. Kita lihat keseluruhan aspek ini," ujar Sri Mulyani dalam teleconfrence, Selasa (24/3/2020).
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga mendengarkan keluhan-keluhan dari berbagai pihak termasuk para pengusaha yang terdampak pandemi corona. Hal ini penting sebagai landasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan insentif kepada para pelaku usaha.
"Insentif pajak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Dalam situasi ini, kita harus membuat postur APBN sesudah terjadinya krisis pandemi ini. Postur berubah dan landasan hukum yang dipakai untuk akomodasi emergency dan urgensi yang sudah dilakukan," ucapnya.
Namun, lanjut Sri Mulyani, ada beberapa stimulus yang tidak bisa dimasukan ke dalam APBN perubahan tersebut. Misalnya saja pada relaksasi kredit karena tidak ada kaitannya kepada penerimaan negara.
"Kalau ingin memberikan bantuan untuk lembaga keuangan seperti negara lain, yakni meberikan jaminan agar mereka tetap salurkan kredit dan relaksasi, mungkin bentuknya beda. Dan berapa kebutuhannya, masih identifikasi," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, dalam penyusunan APBN Perubahan ini, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka defisit agar tidak melebihi angka 3% dari PDB. Hal ini penting untuk kelanjutan keuangan negara di jangka menengah dan jangka panjang.
"Kami tetap melakukan koridor untuk bisa merespon situasi ini, termasuk relaksasi defisit bisa di atas 3%. Namun tetap bertanggung jawab dan prudent dalam jangka menengah dan panjang. Ini sedang diformulasikan," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini hanya difokuskan untuk 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, dirinya berharap agar permasalahan corona ini bisa segera rampung secepatnya.
"Banyak negara melakukan. Kita lakukan dengan intensifkan 3-6 bulan karena dianggap risiko tinggi maka semua kebijakan betul-betul fokus untuk 3-6 bulan. Kita berharap tidak lebih dari 6 bulan persoalan Covid-19 sehingga mulai masuk ke fase pemulihan," jelasnya.
Dalam postur APBN yang baru akan mencakup tiga hal, mulai dari dampak kesehatan hingga efeknya terhadap perekonomian Indonesia.
"Ini yang sedang kita susun. Postur APBN baru, kami masih menginventarisasi 3 hal tadi, kesehatan nanti kita lihat kebutuhan pusat dan daerah. Daerah-daerah juga mulai menjelaskan pariwisata turun, PAD juga turun, makanya mereka mengatakan kemampuan beda-beda. Kita lihat keseluruhan aspek ini," ujar Sri Mulyani dalam teleconfrence, Selasa (24/3/2020).
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga mendengarkan keluhan-keluhan dari berbagai pihak termasuk para pengusaha yang terdampak pandemi corona. Hal ini penting sebagai landasan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan insentif kepada para pelaku usaha.
"Insentif pajak perusahaan yang sedang mengalami kesulitan. Dalam situasi ini, kita harus membuat postur APBN sesudah terjadinya krisis pandemi ini. Postur berubah dan landasan hukum yang dipakai untuk akomodasi emergency dan urgensi yang sudah dilakukan," ucapnya.
Namun, lanjut Sri Mulyani, ada beberapa stimulus yang tidak bisa dimasukan ke dalam APBN perubahan tersebut. Misalnya saja pada relaksasi kredit karena tidak ada kaitannya kepada penerimaan negara.
"Kalau ingin memberikan bantuan untuk lembaga keuangan seperti negara lain, yakni meberikan jaminan agar mereka tetap salurkan kredit dan relaksasi, mungkin bentuknya beda. Dan berapa kebutuhannya, masih identifikasi," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, dalam penyusunan APBN Perubahan ini, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka defisit agar tidak melebihi angka 3% dari PDB. Hal ini penting untuk kelanjutan keuangan negara di jangka menengah dan jangka panjang.
"Kami tetap melakukan koridor untuk bisa merespon situasi ini, termasuk relaksasi defisit bisa di atas 3%. Namun tetap bertanggung jawab dan prudent dalam jangka menengah dan panjang. Ini sedang diformulasikan," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini hanya difokuskan untuk 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, dirinya berharap agar permasalahan corona ini bisa segera rampung secepatnya.
"Banyak negara melakukan. Kita lakukan dengan intensifkan 3-6 bulan karena dianggap risiko tinggi maka semua kebijakan betul-betul fokus untuk 3-6 bulan. Kita berharap tidak lebih dari 6 bulan persoalan Covid-19 sehingga mulai masuk ke fase pemulihan," jelasnya.
(ven)
Explore More