Upaya Tingkatkan Ekonomi Petani, Kementan Perkuat Program Padat Karya

JAKARTA - Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional memegang peranan penting. Selain menyediakan pangan bagi seluruh masyarakat, pertanian juga merupakan sektor penggerak perekonomian terutama di perdesaan. Ini bisa dilihat dari sebagian besar masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian.

Kementerian Pertanian (Kementan) turut berupaya menekan angka kemiskinan sekaligus menyejahterakan petani melalui program padat karya. Padat karya juga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam mengentaskan pengangguran.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta jajarannya agar anggaran tahun 2020 untuk program pemberdayaan warga dan program padat karya yang memberikan kesempatan kerja bagi warga miskin serta menganggur. “Utamakan program padat karya dan berikan kesempatan kerja bagi mereka yang miskin, yang menganggur di desa dengan model cash for work,” katanya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap pasar kerja. TPT mengalami penurunan dari 2015 sampai dengan 2019 sebesar 0,90%. TPT pada 2018 sebesar 5,34% turun menjadi 5,28% pada 2019. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada 2019 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu pertanian 27,33%, perdagangan 18,81% dan industri pengolahan 14,96%.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, program padat karya berbasis pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan, khususnya di desa serta mengangkat kesejahteraan petani,” kata Mentan SYL.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, program padat karya merupakan suatu kegiatan produktif yang dilaksanakan dalam memberikan kesempatan kerja dan menambah penghasilan bagi penganggur serta setengah penganggur pada saat musim sepi panen/kerja.

“Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan bisa menyentuh langsung kebutuhan publik sehingga dapat memberikan peningkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” ujar Sarwo Edhy.

Adapun fokus utama program tersebut adalah pada pembangunan infrastruktur pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, atau pengembangan prasarana dan sarana pertanian lainnya dengan melibatkan warga atau swadaya masyarakat.

Tak hanya menyejahterkan petani, program padat karya juga bisa sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. “Kegiatan program padat karya oleh masyarakat (P3A dan Poktan) dilakukan melalui pola transfer dana pemerintah langsung ke rekening kelompok penerima manfaat,” tutur Sarwo Edhy.

Pembangunan jalan usaha tani dan produksi pertanian misalnya, pada 2019 Kementan telah merealisasikan 68,8 kilometer (km) untuk areal sawah 4.329 ha. Infrastruktur itub dibangun di 16 kabupaten di delapan provinsi yang melibatkan 144 kelompok tani.

“Dengan adanya jalan usaha tani, sangat membantu petani dalam menjalankan usaha taninya. Selain itu, yang membangun juga para petani sehingga rasa memiliki lebih tinggi untuk turut menjaganya,” ujarnya.

Pada 2020 ini, Kementan mencanangkan pembangunan jalan usaha tani sepanjang 14,4 hektare (ha) di 10 provinsi. Peningkatan target lebih dari tiga kali lipat ini karena anggarannya naik menjadi Rp47,4 miliar untuk 2020 dari sebelumnya Rp18 miliar pada 2019. Dalam pembangunannya akan melibatkan 361 kelompok tani.

“Rencana pembangunan ini sudah diajukan sejak 2019. Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik sehingga bisa memberikan kontribusi selain peningkatan produksi pertanian, juga pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja,” katanya. (Sudarsono)