Ekonom Minta Karantina Jabodetabek Selama Dua Minggu
Senin, 30 Maret 2020 - 11:01 WIB
Ekonom Minta Karantina Jabodetabek Selama Dua Minggu
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan agar pemerintah melakukan karantina wilayah yang terkena pandemik virus corona (Covid-19). Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 dalam kelurahan atau desa yang banyak kasus positif, orang dalam pengawasan (ODP), atau pasien dalam pengawasan (PDP).
Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan mengatakan agar pemerintah mengkarantina wilayah Jabodetabek setidaknya untuk dua minggu. Pasalnya, Jabodetabek merupakan wilayah yang terkena dampak dari virus Covid-19.
"Penentuan kelurahan yang dikarantina berdasar batas jumlah positif per penduduk (densitas) berdasar konsensus ahli epidimologi. Warga dalam kelurahan yang di karantina dapat keluar rumah setiap 2-3 hari hanya untuk membeli makanan, obat-obatan dan keperluan dasar lainnya," ujar Fadhil di Jakarta, Senin (30/3/2020).
Dia pun melanjutkan agar pemerintah tidak memikirkan bagaimana terkait dengan perekonomian nasional, melainkan terkait kepentingan kemanusiaan dan kesehatan. Hal tersebut merupakan pentingnya untuk memahami bahwa saat ini bukan saatnya memikirkan ekonomi dibanding dengan kesehatan.
"Karena ekonomi mungkin sekarang jatuh resesi dalam seperti tahun 1998, ekonomi akan bisa kembali lagi, kita akan bisa recovery lagi, masalah cepat atau lambat bergantung pada respon semua baik skala nasional atau pun internasional," jelasnya.
Dia menambahkan, jika satu orang meninggal dunia maka orang tersebut tidak dapat hidup kembali, sementara itu mengenai perekonomian akan bisa kembali lagi seiring waktu berjalan. "Jadi, saya kira prinsip yang harus kita pegang bahwa kita harus mendahulukan kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat," tandasnya.
Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan mengatakan agar pemerintah mengkarantina wilayah Jabodetabek setidaknya untuk dua minggu. Pasalnya, Jabodetabek merupakan wilayah yang terkena dampak dari virus Covid-19.
"Penentuan kelurahan yang dikarantina berdasar batas jumlah positif per penduduk (densitas) berdasar konsensus ahli epidimologi. Warga dalam kelurahan yang di karantina dapat keluar rumah setiap 2-3 hari hanya untuk membeli makanan, obat-obatan dan keperluan dasar lainnya," ujar Fadhil di Jakarta, Senin (30/3/2020).
Dia pun melanjutkan agar pemerintah tidak memikirkan bagaimana terkait dengan perekonomian nasional, melainkan terkait kepentingan kemanusiaan dan kesehatan. Hal tersebut merupakan pentingnya untuk memahami bahwa saat ini bukan saatnya memikirkan ekonomi dibanding dengan kesehatan.
"Karena ekonomi mungkin sekarang jatuh resesi dalam seperti tahun 1998, ekonomi akan bisa kembali lagi, kita akan bisa recovery lagi, masalah cepat atau lambat bergantung pada respon semua baik skala nasional atau pun internasional," jelasnya.
Dia menambahkan, jika satu orang meninggal dunia maka orang tersebut tidak dapat hidup kembali, sementara itu mengenai perekonomian akan bisa kembali lagi seiring waktu berjalan. "Jadi, saya kira prinsip yang harus kita pegang bahwa kita harus mendahulukan kepentingan kesehatan dan keselamatan masyarakat," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
