Soal Ibu Kota Baru, Jubir Luhut Sebut Bisa Ditunda Sampai Situasi Normal
Soal Ibu Kota Baru, Jubir Luhut Sebut Bisa Ditunda Sampai Situasi Normal
A
A
A
JAKARTA - Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru tengah menjadi sorotan di tengah penyebaran wabah virus corona atau Covid-19. Pemerintah dituding tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran demi penanganan virus corona, ketika pemindahan Ibu Kota baru ke Kalimantan terus berjalan.
Hal itu dibantah oleh juru bicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menegaskan, sikap pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja. Sambung Jodi mengungkapkan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan.
Sebab terang dia sesuai instruksi dan arahan Presiden, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Bahkan sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN ini sampai situasi kondusif.
"Saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Bu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan Covid-19. Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali," ujar Jodi di Jakarta, Senin (6/4/2020).
Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai yang dilakukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi di bawah pimpinan Luhut Pandjaitan saat ini terkait ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para investor. Hal itu demi menjaga agar tidak ada pembatalan rencana investasi, sehingga bisa membantu recovery ekonomi saat pandemi mereda.
Sebelumnya Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani dampak ekonomi dan sosial dari adanya pandemi Covid-19.
IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh Pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik.
Hal itu dibantah oleh juru bicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menegaskan, sikap pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja. Sambung Jodi mengungkapkan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan.
Sebab terang dia sesuai instruksi dan arahan Presiden, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Bahkan sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN ini sampai situasi kondusif.
"Saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Bu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan Covid-19. Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali," ujar Jodi di Jakarta, Senin (6/4/2020).
Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai yang dilakukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi di bawah pimpinan Luhut Pandjaitan saat ini terkait ibu kota baru hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para investor. Hal itu demi menjaga agar tidak ada pembatalan rencana investasi, sehingga bisa membantu recovery ekonomi saat pandemi mereda.
Sebelumnya Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani dampak ekonomi dan sosial dari adanya pandemi Covid-19.
IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh Pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik.
(akr)
Explore More