Pemulihan Ekonomi Sangat Bergantung Pada Keberhasilan Pencegahan Covid-19

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak mengeluarkan kebijakan menaikkan cukai ataupun pajak di saat perekonomian sulit seperti sekarang, baik itu cukai rokok maupun produk lainnya.

Kebijakan sebaiknya dikeluarkan jika kondisi ekonomi dan negara dalam keadaan stabil. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi masalah ekonomi dan masalah kesehatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, yakni merebaknya Covid-19. Bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga hampir di seluruh dunia.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah harus melindungi seluruh sektor ekonomi. Jika ada perusahaan yang masih bisa melakukan eksport dipersilakan dan diberikan insentif.

"Niat menaikkan cukai, pajak, dan sebagainya itu kan asumsi sebelum (terjadi wabah) corona. Jadi mengapa dipertahankan? (Regulasi tersebut) sekarang sudah tidak relevan. Jangan hanya rokok saja yang dibicarakan tapi seluruh sektor industri lainnya. Ini tidak relevan, bahkan harusnya diberi insentif," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) Prof. Dr. Didin S. Damanhuri di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Menurut Didin S. Damanhuri, sekarang ini yang paling penting adalah negara menyelamatkan warga yang kemiskinan ekstrimnya mencapai 25 juta dan yang hampir miskin mencapai 50% atau 130 juta jiwa. Mereka sekarang ini yang rawan kelaparan.

Ia mengatakan pemulihan maupun pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menangani penyebaran Covid-19. Juga sangat tergantung kepada keberhasilan kita maupun negara lain menemukan obat anti atau vaksin Covid-19.

"Jadi, bahasanya, pemerintah harus melawan corona dan dampak ekonominya. Jadi jangan lupa, kalau kita berhasil melawan Corona itu adalah recovery strategi juga untuk ekonomi," sambungnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk Indonesia, selain tergantung pada obat anti-Coviid-19, juga tergantung dari efektifitas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pemerintah. Untuk PSBB, Indonesia memiliki problem efektifitas penggunaan dan penyerapan dana PSBB Rp70 triliun untuk melawan virus corona ini, apakah tepat sasaran dan tidak bocor.

"Jadi persoalannya adalah dua variabel, variabel efektivitas PSBB yang dananya relatif kecil dibanding negara lain dalam menghadapi Covid-19 yang bisa ratusan triliun. Di sini terbalik, untuk coronanya Rp70 triliun dan insentif ekonominya Rp150 triliun. Makanya saya lagi kampanye setidak-tidaknya sekarang dibalik, menghadapi Covid-19 ini lebih baik yang Rp150 triliun dan nanti bisa ditingkatkan kalau ada skenario kondisi paling buruk terjadi," saran Didin S. Damanhuri.

Dia berpendapat, pemerintah saat ini seharusnya memprioritaskan penanganan dan perlindungan masyarakat dari penularan maupun wabah Covid-19. Karena itu, dana yang disediakan seharusnya diprioritaskan untuk penanganan pencegahan masyarakat dari penularan lebih banyak dibandingkan perbaikan ekonomi.

Dengan diprioritaskannya dana untuk pencegahan Covid-19, maka pemerintah bisa menyediakan alat pelindung diri (APD) yang banyak untuk tenaga kesehatan, penyediaan kamar perawatan bagi pasien yang tertular Covid-19, memproduksi masker yang cukup untuk masyarakat dan sebagainya.

"Jadi, kalau kita bayangkan untuk corona, kita produksi masker massal, kemudian APD massal, dokter, perawat, rumah sakit disubsidi. Itu ada spending tetapi spending itu adalah perputaran uang dan itu menyelamatkan nyawa manusia, sekaligus menyelamatkan sektor-sektor ekonomi sebenarnya. Jadi jangan pendekatannya cost tapi ini human investment, ini adalah sebuah penyelamatan orang-orang unggul bahkan dokter dan perawat," tegas Didin.

Pada kesempatan yang sama, dia sepakat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/PMK.07/2020 yang salah satunya menyebutkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dana bagi hasil sumberdaya alam (DBHSDA) dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk penanganan dan pencegahan penularan virus corona. Alasannya, penyelamatan masyarakat dari penularan Covid-19 menjadi prioritas utama dan itu menjadi kunci utama bagi pemulihan ekonomi.

"Setuju sekali. Jadi sekarang harus dimobilisasi dana (BHCHT) seperti itu terutama untuk daerah-daerah yang petani tembakaunya tinggi, seperti Jawa Timur atau Sumatra Utara. Kan tidak semua petani tembakau, jadi harus clustering dana itu. Atau kalau masih cukup besar cluster di mana yang banyak penyakit atau Covid-19 tinggi diutamakan juga. Saya setuju dana bagi hasil itu dimanfaatkan untuk melawan corona juga," tandasnya.

Yang memprihatinkan, kata Didin, selama ini DBHCT belum dimanfaatkan untuk pencegahan Covid-19. Malah alokasi dana pendidikan yang dipakai untuk membiayai pencegahan pandemi tersebut.

"Harusnya proyek-proyek yang tidak prioritas ditunda. Jadi ini sepertinya pendekatannya Indonesia kurang pas. Tidak ada sense of crisis dengan menggunakan dana pendidikan dan tidak menggunakan dana-dana proyek nonprioritas. Jadi masih ada mimpi sepertinya mau cepat selesai (pencegahan Covid-19) lalu proyek nanti dilanjutkan. Sepertinya kurang membaca perkembangan yang berat di dunia ini," kritiknya.

Berkaitan dengan industri hasil tembakau, Didin menyampaikan, industri hasil tembakau selama ini terbukti menggerakkan perekonomian masyarakat di kota dan daerah. Untuk itu sudah sewajarnya pemerintah melindungi dan membiarkan para petani tembakau bekerja serta memikirkan bagaimana menampung hasil produksinya.

Ditanya bagaimana memberikan stimulus untuk buruh dan petani tembakau, Didin mengakui belum mengetahuinya secara pasti. Yang jelas, jika perusahaan atau industri hasil tembakau masih bisa berproduksi dan melakukan ekspor hasil produksinya keluar negeri, maka usaha inin harus terus dilindungi. Karena dapat menggerakan perekonomian masyarakat.

"Untuk stimulus yang diberikan pemerintah untuk petani dan buruh tembakau saya enggak tahu persis seperti apa, tapi kira-kira kan mereka tetap bekerja kegiatan pertaniannya dan tinggal sosial distancingnya saja diatur. Lalu kemudian bagaimana menampung produknya. Kalau bisa dengan Bulog, Pemda, atau pengusaha yang menampung produknya bisa diberi insentif," papar Guru Besar yang pernah mengenyam pendidikan di Prancis ini.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjajaran Bandung ini juga sepakat dengan prediksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Karena adanya wabah Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tertekan di bawah 4%. Bahkan ekstrimnya bisa hanya mencapai 0,4%.

"Pertumbuhan ekonominya paling tinggi dan berat itu sekitar 2%-3%, bahkan minus. Bisa terjadi yaitu (pertumbuhan ekonomi hanya) 0,4 % kalau mengacu menteri keuangan. Itu angka realistis. Kan pakai perkiraan dengan asumsi semua variabel dihitung dan ada cara menghitungnya," pungkasnya.