Ketahanan Pangan Harus Diperkuat Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar
Kamis, 09 April 2020 - 03:14 WIB
Ketahanan Pangan Harus Diperkuat Saat Pembatasan Sosial Berskala Besar
A
A
A
JAKARTA - Ketahanan pangan harus diperkuat agar tidak menimbulkan panic buying yang bakal menyebabkan kekurangan, ketika DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pekan ini. Penerapan PSBB di wilayah ini memang mendesak dilakukan karena Jakarta menjadi pusat penyebaran wabah corona.
"Kalau punya protensi produksi serius lah. Selama 2019, itu nunggu banget punya saya. Kira-kira seperti itu," ujar Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bustanul Arifin di Jakarta, Rabu (8/4).
Lebih lanjut Ia mengingatkan, agar pelaku pasar atau distributor tidak menahan ketersediaan pangan. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan daerah yang menutup pasokan pangan agar jika terjadi kelangkaan bisa dijual dengan mahal.
"Satu, tidak picik cara berpikirnya karena masih ada beberapa tempat yang menutup barang-barang dari daerah lain. Benar itu, apalagi beras impor. Biasa sok sok-an dia tutup nggak boleh beras impor masuk. Kepala daerah manapun yurisidksinya administrasi. Ekonomi tidak mengenal yurisdiksa batas administrasi. Kalau distribusi lancar, stabilitasnya terjamin," jelasnya.
Dia pun meminta agar pemerintah pusat dalam memperbaiki beberapa lahan produksi yang saat ini menghambat produksi pangan. Salah satunya menyelesaikan keterbatasan lahan yang masih menjadi kendala bagi petani.
"Jangan main-main dengan konversi lahan. Alih fungsi lahan enggak dapat banyak cuma mal. Menjaga alih fungsi kan untuk anak cucu," ungkapnya.
"Kalau punya protensi produksi serius lah. Selama 2019, itu nunggu banget punya saya. Kira-kira seperti itu," ujar Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bustanul Arifin di Jakarta, Rabu (8/4).
Lebih lanjut Ia mengingatkan, agar pelaku pasar atau distributor tidak menahan ketersediaan pangan. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan daerah yang menutup pasokan pangan agar jika terjadi kelangkaan bisa dijual dengan mahal.
"Satu, tidak picik cara berpikirnya karena masih ada beberapa tempat yang menutup barang-barang dari daerah lain. Benar itu, apalagi beras impor. Biasa sok sok-an dia tutup nggak boleh beras impor masuk. Kepala daerah manapun yurisidksinya administrasi. Ekonomi tidak mengenal yurisdiksa batas administrasi. Kalau distribusi lancar, stabilitasnya terjamin," jelasnya.
Dia pun meminta agar pemerintah pusat dalam memperbaiki beberapa lahan produksi yang saat ini menghambat produksi pangan. Salah satunya menyelesaikan keterbatasan lahan yang masih menjadi kendala bagi petani.
"Jangan main-main dengan konversi lahan. Alih fungsi lahan enggak dapat banyak cuma mal. Menjaga alih fungsi kan untuk anak cucu," ungkapnya.
(akr)
