Secercah asa pengusaha mebel untuk Mendag baru
Rabu, 19 Oktober 2011 - 16:24 WIB
Secercah asa pengusaha mebel untuk Mendag baru
A
A
A
Sindonews.com – Pengusaha mebel dan kerajinan di Jawa Barat meminta pemerintah tidak memperpanjang Surat Keputusan (SK) izin ekspor bahan baku terutama rotan. Soal izin ekspor bahan baku rotan memang sedang memanas antara Menteri Perindutrian MS Hidayat dan Menteri Perdagangan terdahulu Mari Elka Pangestu.
Harapan itu mencuat seiring ditetapkannya Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia bersatu II, Gita Wirjawan kemarin. Sebagaimana diketahui, akibat izin ekspor bahan baku melalui SK Kemendag No.36/2009, sejumlah industri mebel dan kerajinan nasional kesulitan mendapatkan bahan baku rotan. Akibatnya, volume produksi berkurang dan berimbas pada pengurangan tenaga kerja.
“Kami berharap, Menteri Perdagangan yang baru tidak memperpanjang izin ekspor bahan baku, mengingat SK No36/2009 memang sudah tidak berlaku lagi. Jangan sampai kebijakan tersebut diberlakukan lagi,” kata Ketua Pengusaha Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (Asmindo) Cirebon, Sumartja, Rabu (19/10/2011).
Justru, lanjut dia, Menteri Perdagangan yang baru mesti membuat regulasi yang membeku selebar lebarnya kran ekspor produk jadi, seperti kerajinan dan furnitur.
Diakui Sumartja, setelah diberlakukannya izin ekspor bahan baku dari dalam negeri, terutama rotan gelondongan, industri kerajinan dan mebel dalam negeri kolaps. Industri kerajinan yang memanfaatkan rotal di Cirebon paling banyak terkena dampaknya.
Cirebon yang awalnya bisa mengeskpor kerajinan rotan mencapai 3.000 kontainer per bulan, turun drastis menjadi 700 kontainer per bulan. Turunnya produksi kerajinan akibat kelangkaan bahan baku rotan.
Kondisi itu terjadi sejak tahun 2005 melalui SK Kemendag No12/2005. Parahnya lagi, diperpanjang lagi saat kepemimpinan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu melalui SK SK No36/2009.
“Karena pangsa pasar yang semakin berkurang dan bahan baku yang sulit ditemukan, kami terpaksa memberhentikan sejumlah karyawan. Kalaupun rotan tersedia, harganya cukup tinggi,” jelas dia.
Sumartja menjelaskan, pemerintah harus membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Apalagi, bila pemerintah ingin menggerakkan ekonomi rakyat.
Industri kerajinan, lanjut dia, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Lain halnya bila bahan baku tersebut di ekspor, keuntungannya hanya akan dirasakan segelintir orang saja.
Sumartja bahkan optimis, pasar kerajinan Indonesia akan semakin banyak diburu sejumlah negara maju. Beberapa pasar yang prospektif diantaranya kawasan Afrika, Eropa, Asia, dan Australia.
“Sejauh ini mereka cukup tertarik dengan produk kita. Sayangnya, volume produksi dalam negeri belum bisa memenuhi permintaan akibat minimnya bahan baku rotan,” pungkas dia. Arif budianto
Harapan itu mencuat seiring ditetapkannya Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia bersatu II, Gita Wirjawan kemarin. Sebagaimana diketahui, akibat izin ekspor bahan baku melalui SK Kemendag No.36/2009, sejumlah industri mebel dan kerajinan nasional kesulitan mendapatkan bahan baku rotan. Akibatnya, volume produksi berkurang dan berimbas pada pengurangan tenaga kerja.
“Kami berharap, Menteri Perdagangan yang baru tidak memperpanjang izin ekspor bahan baku, mengingat SK No36/2009 memang sudah tidak berlaku lagi. Jangan sampai kebijakan tersebut diberlakukan lagi,” kata Ketua Pengusaha Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia (Asmindo) Cirebon, Sumartja, Rabu (19/10/2011).
Justru, lanjut dia, Menteri Perdagangan yang baru mesti membuat regulasi yang membeku selebar lebarnya kran ekspor produk jadi, seperti kerajinan dan furnitur.
Diakui Sumartja, setelah diberlakukannya izin ekspor bahan baku dari dalam negeri, terutama rotan gelondongan, industri kerajinan dan mebel dalam negeri kolaps. Industri kerajinan yang memanfaatkan rotal di Cirebon paling banyak terkena dampaknya.
Cirebon yang awalnya bisa mengeskpor kerajinan rotan mencapai 3.000 kontainer per bulan, turun drastis menjadi 700 kontainer per bulan. Turunnya produksi kerajinan akibat kelangkaan bahan baku rotan.
Kondisi itu terjadi sejak tahun 2005 melalui SK Kemendag No12/2005. Parahnya lagi, diperpanjang lagi saat kepemimpinan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu melalui SK SK No36/2009.
“Karena pangsa pasar yang semakin berkurang dan bahan baku yang sulit ditemukan, kami terpaksa memberhentikan sejumlah karyawan. Kalaupun rotan tersedia, harganya cukup tinggi,” jelas dia.
Sumartja menjelaskan, pemerintah harus membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Apalagi, bila pemerintah ingin menggerakkan ekonomi rakyat.
Industri kerajinan, lanjut dia, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Lain halnya bila bahan baku tersebut di ekspor, keuntungannya hanya akan dirasakan segelintir orang saja.
Sumartja bahkan optimis, pasar kerajinan Indonesia akan semakin banyak diburu sejumlah negara maju. Beberapa pasar yang prospektif diantaranya kawasan Afrika, Eropa, Asia, dan Australia.
“Sejauh ini mereka cukup tertarik dengan produk kita. Sayangnya, volume produksi dalam negeri belum bisa memenuhi permintaan akibat minimnya bahan baku rotan,” pungkas dia. Arif budianto
()
