Swasembada terancam, sapi betina produktif terus dipotong
Rabu, 02 November 2011 - 09:30 WIB
Swasembada terancam, sapi betina produktif terus dipotong
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah mencanangkan swasembada daging pada 2014 dikhawatirkan tidak efektif bila masih ditemui sejumlah kelonggaran aturan dan ketidaksinkronan jumlah kapasitas produksi sapi di dalam negeri.
Salah satu persoalan yang cukup mengkhawatirkan adalah terhentinya rantai reproduksi sapi. Ketua Forum Penggemukan Sapi Jawa Barat (FPSJ) Yudi Guntara menjelaskan, dari total suplai daging sapi lokal, 80 persen-nya merupakan sapi betina produktif dengan usia 3-5 tahun. Bila kondisi tersebut dibiarkan, siklus reproduksi sapi dalam kurun beberapa tahun kedepan diperkirakan mandek.
“Sapi betina dipatok dengan harga lebih murah dari sapi pejantan. Parahnya lagi, pengawasan di sejumlah RPH terkait larangan memotong sapi berita produktif belum maksimal,” tegas Yudi di sela-sela Diskusi Dampak Kebijakan Impor Sapi Bakalan dan Daging Sapi Terhadap Kebijakan Pengembangan Sapi Potong di Indonesia, di LPPM Unpad, Jalan Banda, Kota Bandung, kemarin. Padahal, UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencantumkan larangan memotong sapi betina produktif.
Namun demikian, Yudi tidak bisa berkesimpulan siapa yang salah dalam hal ini. Di satu pihak pemerintah melarang memotong sapi betina produktif. Di sisi lainnya, jumlah sapi betina lebih banyak dari sapi pejantan. Sementara, peternak sapi sangat mengandalkan hewan ternaknya untuk menyambung hidup.
Dengan begitu, tidak ada yang bisa melarang peternak, menjual sapi miliknya. “Makanya pemerintah harus mencari solusi. Karena akan jadi masalah bila induk sapi terus di potong,” tegas Yudi.
Kendati demikian, Sekretaris DPD Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (PPSKI) Jawa Barat, Robi Agustiar mengakui, bila sapi betina produktif yang dipotong di Jabar berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi, Robi tetap mengkhawatirkan akan terjadi stagnasi reproduksi sapi akibat banyaknya sapi betina produktif yang di potong. Idealnya, lanjut Robi, komposisi sapi potong yaitu 20 persen sapi betina tidak produktif dan 80 persen sapi pejantan. Dengan begitu, siklus reproduksi sapi akan berjalan.
“Sementara untuk menghasilkan sapi betina produktif butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. Tapi siapa yang bisa melarang peternak menjual sapinya. Mereka bisa membeli surat palsu bahwa sapi tersebut sudah tidak produktif. Mestinya ada program yang sifatnya memberi insentif agar peternak mau mempertahankan ternaknya,” beber dia.
Parahnya lagi, penegakan UU No.18/2009 tidak menyentuh sektor hulu. Sehingga, RPH luput dari pengawasan.
Sementara itu, Peneliti Sosial Ekonomi Peternakan LPPM Unpad, Rochadi Tawaf mendesak pemerintah untuk menghitung ulang kapasitas produksi industri peternakan sapi nasional. Hasil sensus pemerintah menunjukkan populasi sapi dan kerbau mencapai 15 juta ekor. Angka tersebut cukup memenuhi standar swasembada sapi nasional sebesar 14,2 juta ekor. Tetapi yang terjadi, lanjut Rochadi, pemerintah masih melakukan impor sapi sebanyak 500 ribu ekor sapi bakalan sampai akhir tahun 2011.
“Pemerintah harus menghitung ulang agar setrategi swasembada sapi bisa tercapai. Hasil sensus BPS berbeda jauh dengan kondisi rill di lapangan,” jelas dia.
Untuk diketahui, Jawa Barat saja termasuk provinsi yang tidak bisa lepas dari suplai sapi impor. Di mana, dari total suplai sapi impor ke dalam negeri, 50 persen-nya diserap oleh Jabar.
Sebelumnya, pemerintah sudah melarang keras, bahkan memberikan sanksi atas berbagai upaya untuk memotong sapi betina produktif. Bahkan demi melindungi sapi betina produktif, pemerintah rela memberi insentif kepada para peternak sebesar Rp500 ribu untuk sapi betina yang sedang hamil.
"Nantinya akan diberikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi sapi yang sedang hamil, dan kita akan menindaklanjuti peternak yang tetap memotong sapi betina. Hal ini ditakutkan karena produksi sapi betina lebih besar dari sapi jantan," ujar Menteri Pertanian Suswono.
Pemotongan sapi betina produktif ini merupakan salah satu keluhan para pengusaha ternak, apalagi untuk mendukung swasembada daging sapi pada 2014 mendatang.
Namun berdasarkan hasil sensus sapi yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian tahun ini, hasilnya jauh lebih besar dibandingkan target. Sapi yang berhasil disensus BPS tahun ini tercatat sebesar 14,8 juta ekor, padahal targetnya hanya sebesar 12,2 juta ekor saja.
"Dengan hasil data ternak tersebut ada optimistis dari kami dan bahkan akan tercapai percepatan pencapaian swasembada daging," ujar Suswono.
Salah satu persoalan yang cukup mengkhawatirkan adalah terhentinya rantai reproduksi sapi. Ketua Forum Penggemukan Sapi Jawa Barat (FPSJ) Yudi Guntara menjelaskan, dari total suplai daging sapi lokal, 80 persen-nya merupakan sapi betina produktif dengan usia 3-5 tahun. Bila kondisi tersebut dibiarkan, siklus reproduksi sapi dalam kurun beberapa tahun kedepan diperkirakan mandek.
“Sapi betina dipatok dengan harga lebih murah dari sapi pejantan. Parahnya lagi, pengawasan di sejumlah RPH terkait larangan memotong sapi berita produktif belum maksimal,” tegas Yudi di sela-sela Diskusi Dampak Kebijakan Impor Sapi Bakalan dan Daging Sapi Terhadap Kebijakan Pengembangan Sapi Potong di Indonesia, di LPPM Unpad, Jalan Banda, Kota Bandung, kemarin. Padahal, UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencantumkan larangan memotong sapi betina produktif.
Namun demikian, Yudi tidak bisa berkesimpulan siapa yang salah dalam hal ini. Di satu pihak pemerintah melarang memotong sapi betina produktif. Di sisi lainnya, jumlah sapi betina lebih banyak dari sapi pejantan. Sementara, peternak sapi sangat mengandalkan hewan ternaknya untuk menyambung hidup.
Dengan begitu, tidak ada yang bisa melarang peternak, menjual sapi miliknya. “Makanya pemerintah harus mencari solusi. Karena akan jadi masalah bila induk sapi terus di potong,” tegas Yudi.
Kendati demikian, Sekretaris DPD Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau (PPSKI) Jawa Barat, Robi Agustiar mengakui, bila sapi betina produktif yang dipotong di Jabar berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tetapi, Robi tetap mengkhawatirkan akan terjadi stagnasi reproduksi sapi akibat banyaknya sapi betina produktif yang di potong. Idealnya, lanjut Robi, komposisi sapi potong yaitu 20 persen sapi betina tidak produktif dan 80 persen sapi pejantan. Dengan begitu, siklus reproduksi sapi akan berjalan.
“Sementara untuk menghasilkan sapi betina produktif butuh waktu 1,5 sampai 2 tahun. Tapi siapa yang bisa melarang peternak menjual sapinya. Mereka bisa membeli surat palsu bahwa sapi tersebut sudah tidak produktif. Mestinya ada program yang sifatnya memberi insentif agar peternak mau mempertahankan ternaknya,” beber dia.
Parahnya lagi, penegakan UU No.18/2009 tidak menyentuh sektor hulu. Sehingga, RPH luput dari pengawasan.
Sementara itu, Peneliti Sosial Ekonomi Peternakan LPPM Unpad, Rochadi Tawaf mendesak pemerintah untuk menghitung ulang kapasitas produksi industri peternakan sapi nasional. Hasil sensus pemerintah menunjukkan populasi sapi dan kerbau mencapai 15 juta ekor. Angka tersebut cukup memenuhi standar swasembada sapi nasional sebesar 14,2 juta ekor. Tetapi yang terjadi, lanjut Rochadi, pemerintah masih melakukan impor sapi sebanyak 500 ribu ekor sapi bakalan sampai akhir tahun 2011.
“Pemerintah harus menghitung ulang agar setrategi swasembada sapi bisa tercapai. Hasil sensus BPS berbeda jauh dengan kondisi rill di lapangan,” jelas dia.
Untuk diketahui, Jawa Barat saja termasuk provinsi yang tidak bisa lepas dari suplai sapi impor. Di mana, dari total suplai sapi impor ke dalam negeri, 50 persen-nya diserap oleh Jabar.
Sebelumnya, pemerintah sudah melarang keras, bahkan memberikan sanksi atas berbagai upaya untuk memotong sapi betina produktif. Bahkan demi melindungi sapi betina produktif, pemerintah rela memberi insentif kepada para peternak sebesar Rp500 ribu untuk sapi betina yang sedang hamil.
"Nantinya akan diberikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi sapi yang sedang hamil, dan kita akan menindaklanjuti peternak yang tetap memotong sapi betina. Hal ini ditakutkan karena produksi sapi betina lebih besar dari sapi jantan," ujar Menteri Pertanian Suswono.
Pemotongan sapi betina produktif ini merupakan salah satu keluhan para pengusaha ternak, apalagi untuk mendukung swasembada daging sapi pada 2014 mendatang.
Namun berdasarkan hasil sensus sapi yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kementerian Pertanian tahun ini, hasilnya jauh lebih besar dibandingkan target. Sapi yang berhasil disensus BPS tahun ini tercatat sebesar 14,8 juta ekor, padahal targetnya hanya sebesar 12,2 juta ekor saja.
"Dengan hasil data ternak tersebut ada optimistis dari kami dan bahkan akan tercapai percepatan pencapaian swasembada daging," ujar Suswono.
()
