Digempur produk impor, UMKM Jabar susut 10%
Senin, 21 November 2011 - 18:07 WIB
Digempur produk impor, UMKM Jabar susut 10%
A
A
A
Sindonews.com - Gempuran produk-produk impor ke pasar domestik tak diragukan lagi telah menampar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya di Jawa Barat di mana jumlah UMKM diperkirakan menyusut hingga sekira 10 persen selama kurun waktu Januari-Oktober 2011.
Selain karena produk impor, UMKM pun cenderung sulit berkembang akibat berbelitnya proses perizinan. Saat ini, jumlah UMKM di Jabar tidak kurang dari 8,4 juta usaha. Sekira 4 juta UMKM bergerak pada sektor pertanian, sementara sisanya bergerak pada sektor nonpertanian. Kecenderungannya, UMKM sektor pertanian lebih bisa bertahan ketimbang sektor lainnya.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Porvinsi Jawa Barat Wawan Hernawan menjelaskan, UMKM yang mengalami penyusutan lebih banyak berasal dari sektor elektronik, baja, dan fesyen. “UMKM yang bangkrut karena kalah bersaing dengan produk impor,” jelas Wawan Hernawan saat press konference Konsolidasi Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank 2011 di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (21/11/2011).
Menurut dia, produk UMKM dari ketiga sektor tersebut bersaing dengan produk luar negari. Volume produk impor seperti elektronik, baja, dan fesyen pun cukup besar. Akibatnya, terjadi persaingan pasar antara produk dalam negeri dan produk impor. Belum lagi, sejumlah produk impor dijual dengan harga lebih murah. Imbasnya, pangsa pasar lebih banyak melirik produk buatan negara lain.
Sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan UMKM untuk memperluas pangsa pasar, tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah. Proses izin usaha dan produk cenderung berbelit. Padahal, label pengesahan produk UMKM sangat penting, terutama untuk ekspansi penjualan ke pasar modern. Persoalan lainnya yang tak kalah penting, adanya retribusi yang harus dibayar UMKM dalam mengurus izin produk dan izin usaha.
“Beberapa peraturan daerah memang menggratiskan perizinan untuk UMKM. Tapi tetap saja, mereka harus membayar ke oknum pemerintahan. Artinya, masih ada premanisme UMKM dan premanisme yang dilakukan negara terhadap pelaku usaha kecil,” tegas Wawan.
Dinas KUMKM sendiri, terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah, akan segera dikucurkannya dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp15,4 miliar, kepada sekitar 947 kelompok usaha khusus ibu-ibu. Setiap kelompok, akan mendapat dana sekitar Rp15-20 juta untuk dijadikan modal usaha. Kendati bersifat bantuan, dana tersebut akan diaudit.
“Dana itu diberikan kepada kelompok usaha yang bergerak pada olahan makanan, minuman, dan bordir. Mereka yang mendapat bantuan, sebelumnya telah diseleksi,” jelas dia. Rencananya, bulan Desember 2011, bantuan Bansos tersebut akan segera dicairkan kepada 947 kelompok usaha.
Sebelumnya, pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saingnya agar tak kalah dengan produk impor dan bahkan mampu menembus pasar internasional.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengupayakan UMKM dapat naik kelas dengan memiliki standar Internasional Standar Organization (ISO) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kita berharap IKM yang ada bisa naik kelas, dari mulai peningkatan mutu, biaya mutu waktu sehingga IKM kompetensi lebih baik lagi dan dapat menopang industry besar atau menjadi bagian rangkaian dari basis industri,” ujar Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah.
Selain karena produk impor, UMKM pun cenderung sulit berkembang akibat berbelitnya proses perizinan. Saat ini, jumlah UMKM di Jabar tidak kurang dari 8,4 juta usaha. Sekira 4 juta UMKM bergerak pada sektor pertanian, sementara sisanya bergerak pada sektor nonpertanian. Kecenderungannya, UMKM sektor pertanian lebih bisa bertahan ketimbang sektor lainnya.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Porvinsi Jawa Barat Wawan Hernawan menjelaskan, UMKM yang mengalami penyusutan lebih banyak berasal dari sektor elektronik, baja, dan fesyen. “UMKM yang bangkrut karena kalah bersaing dengan produk impor,” jelas Wawan Hernawan saat press konference Konsolidasi Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank 2011 di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (21/11/2011).
Menurut dia, produk UMKM dari ketiga sektor tersebut bersaing dengan produk luar negari. Volume produk impor seperti elektronik, baja, dan fesyen pun cukup besar. Akibatnya, terjadi persaingan pasar antara produk dalam negeri dan produk impor. Belum lagi, sejumlah produk impor dijual dengan harga lebih murah. Imbasnya, pangsa pasar lebih banyak melirik produk buatan negara lain.
Sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan UMKM untuk memperluas pangsa pasar, tidak sepenuhnya mendapat dukungan pemerintah. Proses izin usaha dan produk cenderung berbelit. Padahal, label pengesahan produk UMKM sangat penting, terutama untuk ekspansi penjualan ke pasar modern. Persoalan lainnya yang tak kalah penting, adanya retribusi yang harus dibayar UMKM dalam mengurus izin produk dan izin usaha.
“Beberapa peraturan daerah memang menggratiskan perizinan untuk UMKM. Tapi tetap saja, mereka harus membayar ke oknum pemerintahan. Artinya, masih ada premanisme UMKM dan premanisme yang dilakukan negara terhadap pelaku usaha kecil,” tegas Wawan.
Dinas KUMKM sendiri, terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah, akan segera dikucurkannya dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp15,4 miliar, kepada sekitar 947 kelompok usaha khusus ibu-ibu. Setiap kelompok, akan mendapat dana sekitar Rp15-20 juta untuk dijadikan modal usaha. Kendati bersifat bantuan, dana tersebut akan diaudit.
“Dana itu diberikan kepada kelompok usaha yang bergerak pada olahan makanan, minuman, dan bordir. Mereka yang mendapat bantuan, sebelumnya telah diseleksi,” jelas dia. Rencananya, bulan Desember 2011, bantuan Bansos tersebut akan segera dicairkan kepada 947 kelompok usaha.
Sebelumnya, pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saingnya agar tak kalah dengan produk impor dan bahkan mampu menembus pasar internasional.
Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengupayakan UMKM dapat naik kelas dengan memiliki standar Internasional Standar Organization (ISO) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kita berharap IKM yang ada bisa naik kelas, dari mulai peningkatan mutu, biaya mutu waktu sehingga IKM kompetensi lebih baik lagi dan dapat menopang industry besar atau menjadi bagian rangkaian dari basis industri,” ujar Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah.
()
