Atasi macet, pemilik usaha di Yogya harus sediakan parkir
Jum'at, 30 Desember 2011 - 12:11 WIB
Atasi macet, pemilik usaha di Yogya harus sediakan parkir
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Indonesia Traffic Watch Tomi Susanto mengimbau para pemilik usaha di Yogyakarta menyediakan lahan parkir, terutama yang berlokasi di pinggir jalan.
Tomi melihat banyak badan jalan digunakan lahan parkir. Hampir setiap ruas jalan di Yogyakarta dimanfaatkan untuk lokasi parkir yang menyumbang kemacetan. “Kita akan coba sampaikan ini,” ujarnya kemarin.
Selain karena badan jalan yang banyak dimanfaatkan sebagai tempat parkir, kemacetan juga disebabkan pengendara motor yang kerap main serobot. “Teman-teman pengendara motor saat ini banyak yang tidak menghargai, mentang-mentang punya motor yang kecil,” katanya.
Salah satu kawasan macet yang mengganggu lalu lintas Yogyakarta akibat parkir terjadi kawasan Malioboro hingga saat ini belum juga terselesaikan. Malah meluas ke sejumlah jalan menuju ke sana.
Pemerintah daerah diminta melakukan terobosan dalam hal pengelolaan lalu lintas di jantung Kota Yogyakarta ini. Anggota Komisi D DPRD Arif Rahman Hakim mengatakan, Malioboro masih menjadi magnet pariwisata di Yogyakarta.
Wisatawan yang datang ke Kota Gudeg ini pasti merasa hambar jika belum datang ke kawasan ini. Untuk itulah Malioboro harus ditata agar wisatawan tetap betah dan tertarik berkunjung. Namun, dalam sepekan terakhir atau selama libur Natal dan Tahun Baru, kemacetan jalan menuju Malioboro menjadi pemandangan rutin. Kemacetan juga melebar di beberapa ruas jalan penyangga. Mulai Jalan Ahmad Dahlan, Mataram, hingga ke Jalan Mangkubumi.
“Eksekutif harus mengatasi kemacetan ini. Jangan sampai kemacetan akan merusak citra Malioboro sebagai pusat pariwisata,” ucapnya.
Pengelolaan lalu lintas jalan menuju Malioboro perlu dikaji ulang. Semestinya akses menuju ke kawasan ini direkayasa sedemikian rupa agar mudah mencapainya. Seperti dari arah Pasar Kembang, akan lebih efektif masuk langsung tanpa harus memutar di sisi timur. Beberapa jalan juga harus dibebaskan dari lokasi parkir. Kerap parkir yang menggunakan bahu jalan juga menambah parah kemacetan.
“Kerap ada kendaraan berhenti di depan mal, ini harus ditindak tegas,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY Tjipto Haribowo mengatakan kewenangan pengelolaan lalu lintas di Malioboro merupakan kewenangan dari pemerintah kota. Meski demikian, pihaknya sudah kerap berkoordinasi dalam pengelolaan kawasan Malioboro.
Selama ini yang menjadi permasalahan kemacetan adalah parkir. Malioboro tidak memiliki kantong parkir yang cukup menampung kendaraan yang lewat. Akibatnya parkir kendaraan kerap melebar di bahu jalan. “Idealnya Malioboro memang untuk kawasan pedestrian (pejalan kaki),” ucapnya.
Pemprov DIY sebenarnya sudah merencanakan menyusun pola pengelolaan ini. Di antaranya menyiapkan kantong parkir di eks Bioskop Indra dan beberapa tempat parkir.
Namun, ini tidak bisa mudah karena butuh adanya shuttle bus untuk menampung penumpang. “Parkir sebenarnya peluang bisnis, ini harus ditangkap swasta untuk membuat parkir bertingkat,” katanya.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan ESDM Provinsi DIY Rani, tidak mungkin lagi ada pelebaran jalan di kawasan Malioboro. Pihaknya hanya bisa melakukan pelebaran di beberapa jalan masuk perkotaan. “Untuk Malioboro itu tinggal bagaimana memaksimalkan manajemen lalu lintas,” ucapnya.
Tomi melihat banyak badan jalan digunakan lahan parkir. Hampir setiap ruas jalan di Yogyakarta dimanfaatkan untuk lokasi parkir yang menyumbang kemacetan. “Kita akan coba sampaikan ini,” ujarnya kemarin.
Selain karena badan jalan yang banyak dimanfaatkan sebagai tempat parkir, kemacetan juga disebabkan pengendara motor yang kerap main serobot. “Teman-teman pengendara motor saat ini banyak yang tidak menghargai, mentang-mentang punya motor yang kecil,” katanya.
Salah satu kawasan macet yang mengganggu lalu lintas Yogyakarta akibat parkir terjadi kawasan Malioboro hingga saat ini belum juga terselesaikan. Malah meluas ke sejumlah jalan menuju ke sana.
Pemerintah daerah diminta melakukan terobosan dalam hal pengelolaan lalu lintas di jantung Kota Yogyakarta ini. Anggota Komisi D DPRD Arif Rahman Hakim mengatakan, Malioboro masih menjadi magnet pariwisata di Yogyakarta.
Wisatawan yang datang ke Kota Gudeg ini pasti merasa hambar jika belum datang ke kawasan ini. Untuk itulah Malioboro harus ditata agar wisatawan tetap betah dan tertarik berkunjung. Namun, dalam sepekan terakhir atau selama libur Natal dan Tahun Baru, kemacetan jalan menuju Malioboro menjadi pemandangan rutin. Kemacetan juga melebar di beberapa ruas jalan penyangga. Mulai Jalan Ahmad Dahlan, Mataram, hingga ke Jalan Mangkubumi.
“Eksekutif harus mengatasi kemacetan ini. Jangan sampai kemacetan akan merusak citra Malioboro sebagai pusat pariwisata,” ucapnya.
Pengelolaan lalu lintas jalan menuju Malioboro perlu dikaji ulang. Semestinya akses menuju ke kawasan ini direkayasa sedemikian rupa agar mudah mencapainya. Seperti dari arah Pasar Kembang, akan lebih efektif masuk langsung tanpa harus memutar di sisi timur. Beberapa jalan juga harus dibebaskan dari lokasi parkir. Kerap parkir yang menggunakan bahu jalan juga menambah parah kemacetan.
“Kerap ada kendaraan berhenti di depan mal, ini harus ditindak tegas,” katanya.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY Tjipto Haribowo mengatakan kewenangan pengelolaan lalu lintas di Malioboro merupakan kewenangan dari pemerintah kota. Meski demikian, pihaknya sudah kerap berkoordinasi dalam pengelolaan kawasan Malioboro.
Selama ini yang menjadi permasalahan kemacetan adalah parkir. Malioboro tidak memiliki kantong parkir yang cukup menampung kendaraan yang lewat. Akibatnya parkir kendaraan kerap melebar di bahu jalan. “Idealnya Malioboro memang untuk kawasan pedestrian (pejalan kaki),” ucapnya.
Pemprov DIY sebenarnya sudah merencanakan menyusun pola pengelolaan ini. Di antaranya menyiapkan kantong parkir di eks Bioskop Indra dan beberapa tempat parkir.
Namun, ini tidak bisa mudah karena butuh adanya shuttle bus untuk menampung penumpang. “Parkir sebenarnya peluang bisnis, ini harus ditangkap swasta untuk membuat parkir bertingkat,” katanya.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan ESDM Provinsi DIY Rani, tidak mungkin lagi ada pelebaran jalan di kawasan Malioboro. Pihaknya hanya bisa melakukan pelebaran di beberapa jalan masuk perkotaan. “Untuk Malioboro itu tinggal bagaimana memaksimalkan manajemen lalu lintas,” ucapnya.
()
