Si miskin tak tersentuh pertumbuhan ekonomi
Rabu, 04 Januari 2012 - 10:08 WIB
Si miskin tak tersentuh pertumbuhan ekonomi
A
A
A
Sindonews.com – Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 6,2 persen pada 2011 dinilai belum menyentuh masyarakat bawah. Buktinya, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat (Jabar) bertambah 2.180 orang selama Maret-September 2011.
Ekonom dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Acuviarta Kurtubi mengatakan, masyarakat bawah atau mereka yang berpenghasilan rendah tidak tersentuh pertumbuhan ekonomi yang diklaim pada kisaran 6,2 persen.
Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Jabar menjadi bukti nyata pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan penduduk perkotaan kelas menengah atas dan industri yang berbasis di perdagangan.
”Kalangan bawah tidak tersentuh. Mereka yang kondisi ekonominya kurang, bukannya semakin sejahtera, tapi justru semakin miskin. Sementara kalangan menengah atas semakin kaya,” jelas Acuviarta di Bandung, kemarin.
Beberapa faktor yang menyebabkan penduduk miskin bertambah miskin yaitu investasi yang masuk Jawa Barat tidak padat modal. Hal itu berimbas pada sedikitnya daya serap tenaga kerja oleh kalangan industri.
Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk Jabar yang meningkat 1,6 persen per tahun tidak terserap dan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di Jabar.
Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Jabar, lanjut Acuviarta, juga mengindikasikan tidak maksimalnya sejumlah program kerakyatan yang dikeluarkan pemerintah. Belum lagi minimnya dana ABPD yang dikucurkan untuk sektor ekonomi kerakyatan.
”Program bansos (bantuan sosial) ternyata tidak efektif menekan penduduk miskin. Artinya, program tersebut kurang tepat sasaran,” ucap dia.
Pada dasarnya, pemerintah daerah (pemda) bisa melakukan sejumlah terobosan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kelas bawah. Seperti memperbesar porsi belanja modal agar pembangunan infrastruktur bisa lebih merata, terutama sarana prasarana perdesaan untuk menunjang ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat desa pindah domisili ke kota, sementara mereka tidak memiliki keahlian.
Upaya lainnya yang bisa dilakukan yaitu menggenjot sektor pertanian. Industri tersebut, selama ini belum banyak tersentuh kebijakan ekonomi. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani.
”Masyarakat dari sektor pertanian, juga rentan terhadap kemiskinan,” timpal Acuviarta.
Sebagaimana diketahui, selama periode Maret-September 2011, jumlah penduduk miskin di Jabar bertambah 2.180 orang menjadi 4.650.810 orang atau 10,57 persen dari total populasi di Jabar. Menurut Kepala BPS Jabar Lukman Ismail, jumlah penduduk miskin tersebut hanya didasarkan pada masyarakat miskin dan sangat miskin.
”Kalau mereka yang hampir miskin dan rentan miskin dimasukkan, maka jumlah penduduk miskin bisa naik empat kali lipat. Apalagi, bila pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan moneter seperti menaikkan harga BBM atau TDL. Maka, jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah,” kata dia.
Ekonom dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Acuviarta Kurtubi mengatakan, masyarakat bawah atau mereka yang berpenghasilan rendah tidak tersentuh pertumbuhan ekonomi yang diklaim pada kisaran 6,2 persen.
Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Jabar menjadi bukti nyata pertumbuhan ekonomi tidak merata. Pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan penduduk perkotaan kelas menengah atas dan industri yang berbasis di perdagangan.
”Kalangan bawah tidak tersentuh. Mereka yang kondisi ekonominya kurang, bukannya semakin sejahtera, tapi justru semakin miskin. Sementara kalangan menengah atas semakin kaya,” jelas Acuviarta di Bandung, kemarin.
Beberapa faktor yang menyebabkan penduduk miskin bertambah miskin yaitu investasi yang masuk Jawa Barat tidak padat modal. Hal itu berimbas pada sedikitnya daya serap tenaga kerja oleh kalangan industri.
Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk Jabar yang meningkat 1,6 persen per tahun tidak terserap dan mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di Jabar.
Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Jabar, lanjut Acuviarta, juga mengindikasikan tidak maksimalnya sejumlah program kerakyatan yang dikeluarkan pemerintah. Belum lagi minimnya dana ABPD yang dikucurkan untuk sektor ekonomi kerakyatan.
”Program bansos (bantuan sosial) ternyata tidak efektif menekan penduduk miskin. Artinya, program tersebut kurang tepat sasaran,” ucap dia.
Pada dasarnya, pemerintah daerah (pemda) bisa melakukan sejumlah terobosan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kelas bawah. Seperti memperbesar porsi belanja modal agar pembangunan infrastruktur bisa lebih merata, terutama sarana prasarana perdesaan untuk menunjang ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat desa pindah domisili ke kota, sementara mereka tidak memiliki keahlian.
Upaya lainnya yang bisa dilakukan yaitu menggenjot sektor pertanian. Industri tersebut, selama ini belum banyak tersentuh kebijakan ekonomi. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani.
”Masyarakat dari sektor pertanian, juga rentan terhadap kemiskinan,” timpal Acuviarta.
Sebagaimana diketahui, selama periode Maret-September 2011, jumlah penduduk miskin di Jabar bertambah 2.180 orang menjadi 4.650.810 orang atau 10,57 persen dari total populasi di Jabar. Menurut Kepala BPS Jabar Lukman Ismail, jumlah penduduk miskin tersebut hanya didasarkan pada masyarakat miskin dan sangat miskin.
”Kalau mereka yang hampir miskin dan rentan miskin dimasukkan, maka jumlah penduduk miskin bisa naik empat kali lipat. Apalagi, bila pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan moneter seperti menaikkan harga BBM atau TDL. Maka, jumlah penduduk miskin akan semakin bertambah,” kata dia.
()
