BUMN harus jadi penggerak ekonomi bangsa
BUMN harus jadi penggerak ekonomi bangsa
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap agar BUMN dapat menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia, ketimbang menjadi sumber pendanaan.
"Sebaiknya BUMN lebih dimanfaatkan kepentingan pengembangan ekonomi daripada sumber pendapatan. Kalau zaman dulu mungkin iya, ketika pajak masih kecil, sekarang kan pajak udah sangat besar," ungkap Menteri BUMN Dahlan Iskan, kala ditemui usai Salat Jumat, di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/1/2012).
Dia mencontohkan, jika BUMN difungsikan sebagai penggerak ekonomi maka proyek infrasturktur yang misalnya swasta tak bisa mengerjakan akan dikerjakan oleh BUMN.
"Bottleneck yang swasta enggak bisa mengerjakan, maka BUMN mengerjakan. Kalau infrastruktur dan bottleneck dikerjakan BUMN kemudian ekonomi tumbuh swasta berkembang, pajak kan tinggi kan?," kata Dahlan.
Terkait soal dividen sebagai salah satu sumbangan BUMN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara pada 2011 sebesar Rp28,2 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp28,8 triliun.
Mantan Dirut PLN tersebut tidak bisa memastikan bagaimana mekanisme dividen BUMN ke depannya. Pasalnya, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan kabinet.
"Itu harus kesepakatan kabinet, tak bisa keinginan BUMN, itu lintas sektoral, karena harus kesepakatan kabinet. Misalnya Rp28 triliun dari BUMN dibanding Rp1.000 triliun dari pemasukan dari tempat lain dan peranannya tak terlalu banyak," paparnya.
Agar fungsi BUMN lebih besar dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi Dahlan mengatakan masih harus ada kesepakatan kabinet sehingga BUMN tidak hanya sebagai sumber penghasilan. (ank)
"Sebaiknya BUMN lebih dimanfaatkan kepentingan pengembangan ekonomi daripada sumber pendapatan. Kalau zaman dulu mungkin iya, ketika pajak masih kecil, sekarang kan pajak udah sangat besar," ungkap Menteri BUMN Dahlan Iskan, kala ditemui usai Salat Jumat, di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/1/2012).
Dia mencontohkan, jika BUMN difungsikan sebagai penggerak ekonomi maka proyek infrasturktur yang misalnya swasta tak bisa mengerjakan akan dikerjakan oleh BUMN.
"Bottleneck yang swasta enggak bisa mengerjakan, maka BUMN mengerjakan. Kalau infrastruktur dan bottleneck dikerjakan BUMN kemudian ekonomi tumbuh swasta berkembang, pajak kan tinggi kan?," kata Dahlan.
Terkait soal dividen sebagai salah satu sumbangan BUMN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi dividen BUMN terhadap penerimaan negara pada 2011 sebesar Rp28,2 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp28,8 triliun.
Mantan Dirut PLN tersebut tidak bisa memastikan bagaimana mekanisme dividen BUMN ke depannya. Pasalnya, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan kabinet.
"Itu harus kesepakatan kabinet, tak bisa keinginan BUMN, itu lintas sektoral, karena harus kesepakatan kabinet. Misalnya Rp28 triliun dari BUMN dibanding Rp1.000 triliun dari pemasukan dari tempat lain dan peranannya tak terlalu banyak," paparnya.
Agar fungsi BUMN lebih besar dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi Dahlan mengatakan masih harus ada kesepakatan kabinet sehingga BUMN tidak hanya sebagai sumber penghasilan. (ank)
()
Explore More