Jamsostek bidik 170 ribu tenaga kerja informal
Selasa, 17 Januari 2012 - 09:10 WIB
Jamsostek bidik 170 ribu tenaga kerja informal
A
A
A
Sindonews.com – PT Jamsostek (Persero) menargetkan tahun ini bisa menambah jumlah peserta baru dari tenaga kerja informal sebanyak 170 ribu orang. Tahun lalu tenaga kerja informal yang menjadi peserta Jamsostek sebanyak 150.200 orang.
“Untuk mencapai target tersebut, kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Seperti yang dilakukan Kabupaten Purwakarta,” ujar Direktur Kepesertaan Jamsostek Ahmad Ansyori kemarin.
Ansyori mengatakan, setelah tahun lalu memasukkan 15 ribu pekerja sosial sebagai peserta Jamsostek, tahun ini giliran 75.474 pekerja informal yang diikutkan dalam program jaminan sosial yang dikelola perseroan.
Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengaku selama ini antara iuran yang dibayarkan pekerja informal dengan klaim yang harus dibayarkan, jauh lebih besar klaim yang dikeluarkan. Namun, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jamsostek mengalami surplus yang cukup besar.
“Dari iuran yang dibayarkan sekitar Rp8 miliar tahun lalu, klaim yang harus dibayar Rp1,89 miliar. Jadi ada surplus,” tegasnya.
Menurut Hotbonar, pemerintah pusat bisa meniru langkah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menerapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) skala mini bagi pekerja informal.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjelaskan, untuk mengikutkan pekerja informal Purwakarta sebagai peserta Jamsostek,Pemkab Purwakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar.
“Jumlah itu hanya lima persen dari APBD Kabupaten Purwakarta yang mencapai Rp1,1 triliun,” katanya.
Menurut Dedi, pekerja informal yang diikutkan dalam program ini mulai buruh tani, tukang ojek, tukang cukur, sampai sopir angkutan kota. Pada 2011,Pemkab Purwakarta menganggarkan iuran Jamsostek sebesar Rp8 miliar untuk 10 ribu pekerja sosial, seperti ketua rukun tetangga, perangkat desa, ketua karang taruna, sampai dukun bayi.
“Untuk mencapai target tersebut, kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Seperti yang dilakukan Kabupaten Purwakarta,” ujar Direktur Kepesertaan Jamsostek Ahmad Ansyori kemarin.
Ansyori mengatakan, setelah tahun lalu memasukkan 15 ribu pekerja sosial sebagai peserta Jamsostek, tahun ini giliran 75.474 pekerja informal yang diikutkan dalam program jaminan sosial yang dikelola perseroan.
Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengaku selama ini antara iuran yang dibayarkan pekerja informal dengan klaim yang harus dibayarkan, jauh lebih besar klaim yang dikeluarkan. Namun, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jamsostek mengalami surplus yang cukup besar.
“Dari iuran yang dibayarkan sekitar Rp8 miliar tahun lalu, klaim yang harus dibayar Rp1,89 miliar. Jadi ada surplus,” tegasnya.
Menurut Hotbonar, pemerintah pusat bisa meniru langkah Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menerapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) skala mini bagi pekerja informal.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjelaskan, untuk mengikutkan pekerja informal Purwakarta sebagai peserta Jamsostek,Pemkab Purwakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar.
“Jumlah itu hanya lima persen dari APBD Kabupaten Purwakarta yang mencapai Rp1,1 triliun,” katanya.
Menurut Dedi, pekerja informal yang diikutkan dalam program ini mulai buruh tani, tukang ojek, tukang cukur, sampai sopir angkutan kota. Pada 2011,Pemkab Purwakarta menganggarkan iuran Jamsostek sebesar Rp8 miliar untuk 10 ribu pekerja sosial, seperti ketua rukun tetangga, perangkat desa, ketua karang taruna, sampai dukun bayi.
()
