BPH Migas siapkan 5 langkah

Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan banyaknya penyimpangan yang akan terjadi akibat pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng, bentuk penyimpangan yang akan terjadi bisa meliputi; meningkatnya penimbunan BBM bersubsidi, terjadinya pengoplosan dan meningkatnya antrean, serta menggunakan tangki modifikasi.

Dirinya mengungkapkan bakal terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di 1 April 2012. "Bahkan tidak memungkinkan terjadinya unjuk rasa besar-besaran," tegasnya.

"Penyimpangan itu akan banyak terjadi di April-Juni jika kebijakan pembatasan BBM jadi diberlakukan," ujarnya kala ditemui dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Rabu (18/1/2012).

Lebih lanjut Andi menambahkan, di bulan Juli-Desember 2012 akan ada substitusi pengendara, dari roda empat ke roda dua. Dan yang lebih ekstrim lagi potensi tidakan anarkis semacam pembajakan mobil tangki BBM.

"Pembatasan BBM diprediksi akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat, seperti akan ada tindakan penghadangan terhadap mobil-mobil tangki BBM Pertamina dari Depo ke SPBU-SPBU," pungkasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mengatur sebaik mungkin pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi yang telah diatur dalam APBN 2012. "Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir adanya kecenderungan tersebut," ujarnya.

Guna mengendalikan konsumsi dan mengatur program pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, BPH Migas mengatakan ada lima langkah yang akan dikerjakan di 2012. Pertama, pihaknya akan meningkatkan sosialisasi yang difokuskan pada wilayah pengaturan pembatasan BBM tersebut.

Kedua, akan mengatur pembatasan BBM bersubsidi di April 2012. Selanjutnya secara bertahap diteruskan ke wilayah lain. Ketiga, akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi jenis premium untuk kendaraan pribadi beroda empat. Keempat, akan melaksanakan diversifikasi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi umum. Dan kelima, pihaknya akan melakukan pengawasan bersama Ditjen Migas dan Aparat Hukum sehingga penyimpangan dapat diminimalisir.

"Secara bertahap kami akan menyiapkan infrastruktur distribusi BBG dan penyediaan konverter kit. Selain itu kami akan menggunakan alat kendali untuk konsumsi BBM bersubsidi seperti RFID dan Smart Card," pungkasnya.

Masih menurut Andi, BPH Migas akan melakukan langkah-langkah preventif guna menanggulangi penyimpangan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. BPH Migas akan melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi BBM meliputi dari Kilang ke Terminal BBM lalu ke Penyalur atau SPBU.

"Kami juga akan melakukan penertiban administrasi dan melakukan pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti CCTV, Samrt Card dan RFID," ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya akan memonitoring pendistribusian dengan menggunakan teknologi solvent tagging. "Kami juga mengusulkan pembentukan satgas penanggulangan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu," tegasnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan akan mengaktifkan pengawasan operasional di lapangan dengan Polri, Pemkot dan Pemda. (bro)