Bank infrastruktur menunggu kesiapan pemerintah
Bank infrastruktur menunggu kesiapan pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Masuknya Indonesia dalam tahap investment grade, membuat Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mendapat rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution untuk menciptakan bank infrastruktur.
Menurut Chairul Tanjung, bos Trans Corporation, dari pertemuan terakhir terkait invesment grade BI telah menyampaikan kepada presiden dan merekomendasi bahwa akan dibuatnya bank infrastruktur.
"Dengan presiden telah menerima rekomendasi dari BI, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan di tingkat pemerintahan. Untuk persoalan waktu tidak mungkin di tahun ini karena menggunakan modal yang cukup besar dan ditaruh di APBN. Sedangkan APBN 2012 kan sudah selesai, tapi saya juga yakin tidak akan masuk ke APBD karena APBD lebih ke infrastruktur, dan itupun nanti kalaupun terjadi akan masuk ke APBN 2013," jelasnya.
Sedangkan mengenai format bank infrastruktur Chairul mengatakan, belum ada pembahasan secara detail apakah membuat bank baru atapun merubah bank yang sudah ada menjadi bank infrastruktur.
"Prinsipnya kita belum tahu apakah ada satu bank mau dijadikan ke sana atau tidak, tapi kalaupun diganti kan harus bank pemerintah dan sekarang bank pemerintah sudah go publik semua. Serta jika bank publik di kontrak tidak akan mudah terkait dengan kepemilikan saham. Sehingga, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan saat kita akan membuat bank infrastruktur,"ujarny kepada Sindonews.
Chairul menambahkan, dirinya sepakat dengan Gubernur BI dalam pembuatan bank infrastruktur harus diajukan undang-undangnya ke DPR. "Pada undang-undang sebelumnya tidak membahas tentang hal itu dan mengatur bank infrastruktur berbeda dengan bank konvensional lainnya, karena dari segi dana harus longterm dan berbeda manajemennya," jelasnya.
Dalam berita sebelumnya, Chief Economist BNI Ryan Kiryanto memaparkan, lembaga ini sebaiknya berbentuk bank, karena lebih prudent menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Menurutnya, ini diperlukan guna mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Program Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Pendirian bank infrastruktur menjadi perlu untuk mengcover kebutuhan ini. Struktur bank lebih tepat dibandingkan lembaga yang lain karena akan lebih mudah dalam menghimpun dan menyalurkan kredit," ungkap Ryan.
Meskipun pendirian bank infrastruktur dirasa sudah mendesak, Ryan bukan berarti mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat bank yang sama sekali baru. Pasalnya, pendirian bank baru, akan memerlukan waktu sekira tiga tahun dengan modal yang cukup besar.
"Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar di bank BUMN misalnya, dapat memilih salah satu bank tersebut untuk menjadi bank infrastruktur. Bila hal ini terlalu berat karena bank BUMN sudah Tbk (berbentuk perseroan), pemerintah juga bisa mengarahkan mereka untuk melakukan sindikasi," jelasnya. (ank)
Menurut Chairul Tanjung, bos Trans Corporation, dari pertemuan terakhir terkait invesment grade BI telah menyampaikan kepada presiden dan merekomendasi bahwa akan dibuatnya bank infrastruktur.
"Dengan presiden telah menerima rekomendasi dari BI, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan di tingkat pemerintahan. Untuk persoalan waktu tidak mungkin di tahun ini karena menggunakan modal yang cukup besar dan ditaruh di APBN. Sedangkan APBN 2012 kan sudah selesai, tapi saya juga yakin tidak akan masuk ke APBD karena APBD lebih ke infrastruktur, dan itupun nanti kalaupun terjadi akan masuk ke APBN 2013," jelasnya.
Sedangkan mengenai format bank infrastruktur Chairul mengatakan, belum ada pembahasan secara detail apakah membuat bank baru atapun merubah bank yang sudah ada menjadi bank infrastruktur.
"Prinsipnya kita belum tahu apakah ada satu bank mau dijadikan ke sana atau tidak, tapi kalaupun diganti kan harus bank pemerintah dan sekarang bank pemerintah sudah go publik semua. Serta jika bank publik di kontrak tidak akan mudah terkait dengan kepemilikan saham. Sehingga, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan saat kita akan membuat bank infrastruktur,"ujarny kepada Sindonews.
Chairul menambahkan, dirinya sepakat dengan Gubernur BI dalam pembuatan bank infrastruktur harus diajukan undang-undangnya ke DPR. "Pada undang-undang sebelumnya tidak membahas tentang hal itu dan mengatur bank infrastruktur berbeda dengan bank konvensional lainnya, karena dari segi dana harus longterm dan berbeda manajemennya," jelasnya.
Dalam berita sebelumnya, Chief Economist BNI Ryan Kiryanto memaparkan, lembaga ini sebaiknya berbentuk bank, karena lebih prudent menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Menurutnya, ini diperlukan guna mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Program Ekonomi Indonesia (MP3EI).
"Pendirian bank infrastruktur menjadi perlu untuk mengcover kebutuhan ini. Struktur bank lebih tepat dibandingkan lembaga yang lain karena akan lebih mudah dalam menghimpun dan menyalurkan kredit," ungkap Ryan.
Meskipun pendirian bank infrastruktur dirasa sudah mendesak, Ryan bukan berarti mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat bank yang sama sekali baru. Pasalnya, pendirian bank baru, akan memerlukan waktu sekira tiga tahun dengan modal yang cukup besar.
"Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar di bank BUMN misalnya, dapat memilih salah satu bank tersebut untuk menjadi bank infrastruktur. Bila hal ini terlalu berat karena bank BUMN sudah Tbk (berbentuk perseroan), pemerintah juga bisa mengarahkan mereka untuk melakukan sindikasi," jelasnya. (ank)
()
Explore More