SPBU belum siap, Hiswana Migas minta pembatasan diundur
Rabu, 18 Januari 2012 - 18:52 WIB
SPBU belum siap, Hiswana Migas minta pembatasan diundur
A
A
A
Sindonews.com - Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) meminta pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi diundur, karena minimnya persiapan dari para petugas SPBU.
“Kami mengusulkan kebijakan ini diundur sampai segala sesuatunya siap,” ujar Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi yang ditemui dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2012).
Dia menjelaskan, hingga sekarang belum ada pelatihan bagi petugas SPBU baik oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait teknis pelaksanaan pembatasan di lapangan.
“Operator SPBU apakah sudah memiliki kemampuan memilah konsumen ini boleh beli BBM subsidi dan ini tidak?” tegasnya.
Seluruh petugas SPBU harus dilatih agar mampu memahami Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 hingga teknis pembatasan. “Saat ini jumlah SPBU di Jawa-Bali sekira 3.000 unit. Dengan asumsi tiap SPBU 40 petugas, maka ada 120 ribu petugas harus dilatih,” kata Eri.
Apalagi, Eri menambahkan, hingga sekarang belum ada petunjuk pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi di lapangan. “Sampai sekarang itu yang dibahas di Kementerien ESDM baru sebatas peraturannya saja. Sementara petunjuk pelaksanaan dari Ditjen Migas atau Pertamina, kita tidak tahu,” pungkasnya.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa-Bali belum 100 persen siap menjalankan program pembatasan ini. "Di beberapa daerah terpencil, sulit mengubah SPBU dari menjual premium ke pertamax," ujar Eri.
Menurutnya, di daerah selatan Jawa masih banyak infrastruktur jalan yang masih terbatas sehingga para pengusaha tidak berani menjual pertamax di daerah tersebut. “Daya beli masyarakat di sana masih rendah kemudian secara infrastruktur jalan juga masih terbatas,” tegasnya.
Dia menuturkan, beberapa daerah di luar Jawa berani menjual pertamax tetapi penjualannya hanya 200 liter per hari. "Padahal, Pertamina menetapkan minimal pembelian pertamax 8.000 liter. Artinya, jualan pertamax ini proyek rugi pengusaha. Walaupun, marjin pertamax lebih tinggi dari premium," jelasnya.
Namun, Eri melanjutkan pembatasan BBM bersubsidi ini dinilainya belum menjamin pengusaha akan mendapat keuntungan dengan berjualan pertamax. “Mereka masih menghadapi risiko apakah return-nya sesuai dengan yang diharapkan,” lanjutnya. (bro)
()
