Realisasi anggaran infrastruktur tak efisien
Kamis, 19 Januari 2012 - 13:14 WIB
Realisasi anggaran infrastruktur tak efisien
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran belanja infrastruktur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Latif Adam menilai hal ini masih jauh dari tataran ideal yang seharusnya.
Dia menambahkan bahwa dari periode 2005 sampai dengan 2011, untuk belanja infrastruktur meningkat per tahunnya sebesar 25,5 persen namun rasio belanja terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh dari level ideal, yakni lima persen.
Disamping itu koefisien elatisitas belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baru mencapai 0,17 persen lebih rendah dari China yaitu sebesar 0,33 persen dan India sebesar 0,21 persen. "Hal ini kurang efisien untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur," ujar Latif di acara Indonesia's Infrastructure Outlook 2012 di Gedung BRI II, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Ketidakefisienan ini, dia melanjutkan, disebabkan oleh lambannya realisasi anggaran infrastruktur. Per September 2011, anggaran yang terserap hanya 30 persen dari total anggaran.
"Bagaimana bisa meningkatkan infrastruktur jika penyerapannya terburu-buru di tiga bulan pada akhir tahun," tutur Latif.
Selain itu, Latif menambahkan, proporsi anggaran untuk fisik pembangunan tergolong kecil. Ini disebabkan banyak anggaran terserap di pos-pos lain seperti membayar jasa konsultan, biaya perencanaan, monitoring, dan supervisi serta fee project.
Dia mengungkapkan, dampak dari permasalahan infrastruktur ini cost of doing business akan mahal. "Perusahaan di Indonesia mengeluarkan biaya transportasi dari 20 sampai 30 persen dari total biaya produksi yang jauh lebih tinggi dari biaya di beberapa negara kompetitor seperti China yang hanya 12 persenan," jelasnya.
Hal yang senada juga disampaikan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini bahwa kesiapan infrastruktur nantinya akan menunjang investasi masuk Indonesia dan kondisi hari ini infrastruktur relatif tertinggal.
"Saya sepakat 100 persen setuju dengan bapak Latif Adam bahwa sekarang semua mata indonesia sudah layak untuk jadi buruan investor, namun belum siap karena melihat beberapa faktor seperti infrastruktur yang sangat kurang," ungkap Emma.
Emma juga menegaskan bahwa faktor penghambat lainnya adalah kondisi politik yang kurang stabil membuat semuanya berjalan lambat terutama untuk pembuatan undang-undang.
"Kalau sudah dicanangkan misalnya seperti pembangunan jalur kereta yang yang terhubung langsung ke Bandara Soekarno Hatta sebenarnya bisa selesai 5 sampai 6 tahun, namun kan untuk mengetok palu saja juga menghabiskan waktu selama itu," tandasnya. (ank)
Dia menambahkan bahwa dari periode 2005 sampai dengan 2011, untuk belanja infrastruktur meningkat per tahunnya sebesar 25,5 persen namun rasio belanja terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh dari level ideal, yakni lima persen.
Disamping itu koefisien elatisitas belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baru mencapai 0,17 persen lebih rendah dari China yaitu sebesar 0,33 persen dan India sebesar 0,21 persen. "Hal ini kurang efisien untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur," ujar Latif di acara Indonesia's Infrastructure Outlook 2012 di Gedung BRI II, Jakarta, Kamis (19/1/2012).
Ketidakefisienan ini, dia melanjutkan, disebabkan oleh lambannya realisasi anggaran infrastruktur. Per September 2011, anggaran yang terserap hanya 30 persen dari total anggaran.
"Bagaimana bisa meningkatkan infrastruktur jika penyerapannya terburu-buru di tiga bulan pada akhir tahun," tutur Latif.
Selain itu, Latif menambahkan, proporsi anggaran untuk fisik pembangunan tergolong kecil. Ini disebabkan banyak anggaran terserap di pos-pos lain seperti membayar jasa konsultan, biaya perencanaan, monitoring, dan supervisi serta fee project.
Dia mengungkapkan, dampak dari permasalahan infrastruktur ini cost of doing business akan mahal. "Perusahaan di Indonesia mengeluarkan biaya transportasi dari 20 sampai 30 persen dari total biaya produksi yang jauh lebih tinggi dari biaya di beberapa negara kompetitor seperti China yang hanya 12 persenan," jelasnya.
Hal yang senada juga disampaikan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini bahwa kesiapan infrastruktur nantinya akan menunjang investasi masuk Indonesia dan kondisi hari ini infrastruktur relatif tertinggal.
"Saya sepakat 100 persen setuju dengan bapak Latif Adam bahwa sekarang semua mata indonesia sudah layak untuk jadi buruan investor, namun belum siap karena melihat beberapa faktor seperti infrastruktur yang sangat kurang," ungkap Emma.
Emma juga menegaskan bahwa faktor penghambat lainnya adalah kondisi politik yang kurang stabil membuat semuanya berjalan lambat terutama untuk pembuatan undang-undang.
"Kalau sudah dicanangkan misalnya seperti pembangunan jalur kereta yang yang terhubung langsung ke Bandara Soekarno Hatta sebenarnya bisa selesai 5 sampai 6 tahun, namun kan untuk mengetok palu saja juga menghabiskan waktu selama itu," tandasnya. (ank)
()
