Industri Khawatirkan Masalah Pasokan dan Harga Gas Bumi
Sabtu, 11 Mei 2024 - 10:04 WIB
loading...
Pasokan gas untuk sektor industri mengalami masalah pasokan yang mengganggu kinerja industri. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pasokan gas untuk sektor industri mengalami masalah pasokan yang mengganggu kinerja industri yang saat ini sedang tumbuh baik. Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal 1-2024 mengeluarkan data kapasitas terpakai industri mencapai 73,61% naik dari kapasitas terpakai kuartal 1 2024 di 72,33%.
Kemajuan sektor industri tersebut juga terganggu dengan tidak konsistennya pelaksanaan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) industri. Para pelaku di tujuh sektor, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, serta sarung tangan karet seringkali terpaksa membeli gas di atas standar HGBT yaitu di USD6 per MMBtu. Masalah pasokan dan harga gas ini mengancam competitive advantage industri Indonesia dalam kompetisi global.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto menyatakan bahwa masalah pada suplai gas bumi memberikan ancaman bagi kemajuan industri manufaktur secara umum dan khususnya industri aneka keramik. Menurut Edy mulai bulan Februari 2024 ini Perusahaan Gas Negara (PGN) memberlakukan kuota pemakaian gas alias Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dengan kisaran 60%-70% dengan alasan terjadi gangguan suplai di hulu.
"Anggota asosiasi bagaimanapun harus mempertahankan utilisasi produksi serta komitmen penjualan industri keramik kepada pelanggan baik domestik maupun ekspor dengan terpaksa harus membayar mahal harga gas. Bahkan dalam catatan kami ada yang mencapai USD15 per MMBtu, padahal HGBT untuk sektor industri keramik di USD6 per MMBtu. Akibatnya daya saing industri sangat terganggu dan kita kalah bersaing di pasar regional maupun internasional," terang Edy dalam keterangannya, Sabtu (11/5/2024).
Baca Juga: Menperin Absen Rapat HGBT, Nasib Harga Gas Murah Jadi Tidak Jelas
Edy menambahkan industri seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. PGN pada saat yang bersamaan mengeluarkan pembatasan pemakaian gas dengan sistem kuota harian. Kebijakan tersebut membuat industri kesulitan untuk mengatur rencana produksi bahkan terpaksa harus mulai mengurangi beberapa lini produksi. Dengan sendirinya langkah yang dianggap tidak proindustri dari PGN dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini ditengarai membuat sektor industri tidak tumbuh optimal.
Kemajuan sektor industri tersebut juga terganggu dengan tidak konsistennya pelaksanaan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) industri. Para pelaku di tujuh sektor, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, serta sarung tangan karet seringkali terpaksa membeli gas di atas standar HGBT yaitu di USD6 per MMBtu. Masalah pasokan dan harga gas ini mengancam competitive advantage industri Indonesia dalam kompetisi global.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto menyatakan bahwa masalah pada suplai gas bumi memberikan ancaman bagi kemajuan industri manufaktur secara umum dan khususnya industri aneka keramik. Menurut Edy mulai bulan Februari 2024 ini Perusahaan Gas Negara (PGN) memberlakukan kuota pemakaian gas alias Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) dengan kisaran 60%-70% dengan alasan terjadi gangguan suplai di hulu.
"Anggota asosiasi bagaimanapun harus mempertahankan utilisasi produksi serta komitmen penjualan industri keramik kepada pelanggan baik domestik maupun ekspor dengan terpaksa harus membayar mahal harga gas. Bahkan dalam catatan kami ada yang mencapai USD15 per MMBtu, padahal HGBT untuk sektor industri keramik di USD6 per MMBtu. Akibatnya daya saing industri sangat terganggu dan kita kalah bersaing di pasar regional maupun internasional," terang Edy dalam keterangannya, Sabtu (11/5/2024).
Baca Juga: Menperin Absen Rapat HGBT, Nasib Harga Gas Murah Jadi Tidak Jelas
Edy menambahkan industri seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. PGN pada saat yang bersamaan mengeluarkan pembatasan pemakaian gas dengan sistem kuota harian. Kebijakan tersebut membuat industri kesulitan untuk mengatur rencana produksi bahkan terpaksa harus mulai mengurangi beberapa lini produksi. Dengan sendirinya langkah yang dianggap tidak proindustri dari PGN dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini ditengarai membuat sektor industri tidak tumbuh optimal.
Lihat Juga :
