Pemerintah dituding sengaja bangkrutkan Pertamina
Pemerintah dituding sengaja bangkrutkan Pertamina
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Audit Watch (IAW) menuding ada upaya Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Ketua Komisi VII DPR untuk membangkrutkan PT Pertamina.
Hal ini terkait dengan prediksi BBM yang telah disusun Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina pada penyediaan kebutuhan BBM di 2011 lalu. Demikian disampaikan Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Dia menilai, Kementerian ESDM yang dipimpin Jero Wacik pada 2011 telah gagal memprediksi dengan baik dan benar jumlah kebutuhan BBM subsidi yang akan dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, prediksi BBM yang terdiri dari Premium, kerosene dan solar disusun Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina menggunakan mekanisme yang sudah baku, untuk kebutuhan 2011 yang disetujui oleh DPR sesuai UU APBN 2011 seharusnya adalah 38.467.396 kiloliter (kl) atau 38,46 juta kl.
Yang tujuannya untuk mengantisipasi jika sampai terjadi ledakan permintaan masyarakat. Jumlah itu kemudian diperbesar menjadi 40.364.921 kl atau 40,36 juta kl di dalam APBN Perubahan.
"Total untuk itu maka negara mengalokasikan subsidi sebesar Rp129,7 triliun di dalam APBN-P 2011, di mana angka itu setara dengan volume 40,49 juta kl," kata Iskanda.
Ternyata lanjut dia, jumlah tersebut hingga akhir 2011 malah membengkak hingga Rp160 triliun.
"Artinya, ada selisih subsidi yang menjadi beban negara sebesar Rp30,3 triliun akibat dari perhitungan mereka. Ini angka yang sangat luar biasa yang dilahirkan dari kekurangmatangan perhitungan Kementerian ESDM," jelasnya.
Dia menambahkan, perhitungan Kementerian ESDM tersebut di lapangan dinilai jauh dari kenyataan sehingga kurang untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat saat menyambut Natal dan Tahun Baru yakni sampai dengan angka 1.332.365 kl atau 1,33 juta kl senilai kira-kira Rp5,67 triliun.
"Angka ini sangat luar biasa jauh melenceng untuk ukuran estimasi yang dikeluarkan oleh instrumen negara, yang notabene diklaim memiliki kemampuan yang mumpuni apalagi sudah ditambah dengan keberadaan seorang wakil menteri patut untuk dipertanyakan," ujarnya.
Pihaknya juga mengkritik cara Jero Wacik memberikan perintah kepada Dirut PT Pertamina yang hanya melalui telepon gengam memerintahkan Pertamina menggelontorkan BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru lalu yang nilainya mencapai Rp5,7 triliun.
Hal ini terkait dengan prediksi BBM yang telah disusun Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina pada penyediaan kebutuhan BBM di 2011 lalu. Demikian disampaikan Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (24/1/2012).
Dia menilai, Kementerian ESDM yang dipimpin Jero Wacik pada 2011 telah gagal memprediksi dengan baik dan benar jumlah kebutuhan BBM subsidi yang akan dikonsumsi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, prediksi BBM yang terdiri dari Premium, kerosene dan solar disusun Kementerian ESDM bersama dengan PT Pertamina menggunakan mekanisme yang sudah baku, untuk kebutuhan 2011 yang disetujui oleh DPR sesuai UU APBN 2011 seharusnya adalah 38.467.396 kiloliter (kl) atau 38,46 juta kl.
Yang tujuannya untuk mengantisipasi jika sampai terjadi ledakan permintaan masyarakat. Jumlah itu kemudian diperbesar menjadi 40.364.921 kl atau 40,36 juta kl di dalam APBN Perubahan.
"Total untuk itu maka negara mengalokasikan subsidi sebesar Rp129,7 triliun di dalam APBN-P 2011, di mana angka itu setara dengan volume 40,49 juta kl," kata Iskanda.
Ternyata lanjut dia, jumlah tersebut hingga akhir 2011 malah membengkak hingga Rp160 triliun.
"Artinya, ada selisih subsidi yang menjadi beban negara sebesar Rp30,3 triliun akibat dari perhitungan mereka. Ini angka yang sangat luar biasa yang dilahirkan dari kekurangmatangan perhitungan Kementerian ESDM," jelasnya.
Dia menambahkan, perhitungan Kementerian ESDM tersebut di lapangan dinilai jauh dari kenyataan sehingga kurang untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi masyarakat saat menyambut Natal dan Tahun Baru yakni sampai dengan angka 1.332.365 kl atau 1,33 juta kl senilai kira-kira Rp5,67 triliun.
"Angka ini sangat luar biasa jauh melenceng untuk ukuran estimasi yang dikeluarkan oleh instrumen negara, yang notabene diklaim memiliki kemampuan yang mumpuni apalagi sudah ditambah dengan keberadaan seorang wakil menteri patut untuk dipertanyakan," ujarnya.
Pihaknya juga mengkritik cara Jero Wacik memberikan perintah kepada Dirut PT Pertamina yang hanya melalui telepon gengam memerintahkan Pertamina menggelontorkan BBM subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru lalu yang nilainya mencapai Rp5,7 triliun.
()
Explore More