Pemerintah matangkan pembentukan bank infrastruktur
Kamis, 26 Januari 2012 - 12:00 WIB
Pemerintah matangkan pembentukan bank infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah tengah mengkaji dua opsi pembentukan bank infrastruktur sebagai upaya untuk memperlancar pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
Kedua opsi tersebut merumuskan lembaga pembiayaan infrastruktur baru atau memanfaatkan lembaga perbankan yang sudah ada seperti Bank Mandiri maupun bank syariah.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, opsi menggunakan lembaga yang sudah ada ini bisa mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur.
“Memang, lebih baik memperkuat apa yang sudah ada. Selama ini kita menggunakan Bank Mandiri untuk pembiayaan infrastruktur. Ini bisa kita manfaatkan lagi untuk menitipkan anggaran infrastruktur,” ujar Hatta di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Pembahasan mengenai lembaga pembiayaan untuk infrastruktur tersebut dibahas di Kantor Presiden dalam rapat terbatas bidang perekonomian.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam keterangan persnya menjelaskan, untuk membuat lembaga pembiayaan baru memerlukan waktu dan transisi yang baik.
Menurut dia, pendirian sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur baru memerlukan dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga membutuhkan persiapan yang lebih lama.
Dia menjelaskan, kedua opsi tentang lembaga pendanaan infrastruktur masih akan dimatangkan oleh pemerintah. Pemerintah sampai saat ini belum akan membuat keputusan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam arahannya mengatakan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan prioritas untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk itu, kebijakan dan rencana pemerintah harus didukung dengan sisi perbankan secara khusus.
Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah akan memperkuat institusi yang ada untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.
Kalangan perbankan yang selama ini memiliki kekuatan di pembiayaan infrastruktur akan diminta untuk lebih menguatkan kapasitas bagi ketersediaan infrastruktur di dalam negeri.
“Institusi-institusi penunjang seperti Indonesia Infrastructure Fund (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan diperkuat permodalan dan kapasitasnya supaya bisa jugamempercepatpembangunan infrastruktur,” ungkap Menkeu di Jakarta. (ank)
Kedua opsi tersebut merumuskan lembaga pembiayaan infrastruktur baru atau memanfaatkan lembaga perbankan yang sudah ada seperti Bank Mandiri maupun bank syariah.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, opsi menggunakan lembaga yang sudah ada ini bisa mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur.
“Memang, lebih baik memperkuat apa yang sudah ada. Selama ini kita menggunakan Bank Mandiri untuk pembiayaan infrastruktur. Ini bisa kita manfaatkan lagi untuk menitipkan anggaran infrastruktur,” ujar Hatta di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Pembahasan mengenai lembaga pembiayaan untuk infrastruktur tersebut dibahas di Kantor Presiden dalam rapat terbatas bidang perekonomian.
Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dalam keterangan persnya menjelaskan, untuk membuat lembaga pembiayaan baru memerlukan waktu dan transisi yang baik.
Menurut dia, pendirian sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur baru memerlukan dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga membutuhkan persiapan yang lebih lama.
Dia menjelaskan, kedua opsi tentang lembaga pendanaan infrastruktur masih akan dimatangkan oleh pemerintah. Pemerintah sampai saat ini belum akan membuat keputusan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam arahannya mengatakan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan prioritas untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Untuk itu, kebijakan dan rencana pemerintah harus didukung dengan sisi perbankan secara khusus.
Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah akan memperkuat institusi yang ada untuk menggenjot pembangunan infrastruktur.
Kalangan perbankan yang selama ini memiliki kekuatan di pembiayaan infrastruktur akan diminta untuk lebih menguatkan kapasitas bagi ketersediaan infrastruktur di dalam negeri.
“Institusi-institusi penunjang seperti Indonesia Infrastructure Fund (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) akan diperkuat permodalan dan kapasitasnya supaya bisa jugamempercepatpembangunan infrastruktur,” ungkap Menkeu di Jakarta. (ank)
()
