Pemerintah tidak akan paksakan pembatasan BBM
Jum'at, 27 Januari 2012 - 06:03 WIB
Pemerintah tidak akan paksakan pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi Sumberdaya Mineral Jero Wacik menyatakan pemerintah tidak akan memaksakan pelaksanaan pembatasan pemakaian premium bersubsidi mulai 1 April 2012, kalau memang tidak dikehendaki rakyat.
Hal ini disampaikan Menteri Energi sumber daya mineral Jero wacik seusai melaksanakan konferensi pers terkait kinerja 100 hari Menteri ESDM di kantor Kementerian ESDM. "Kalau memang sulit (melaksanakan pembatasan BBM), kenapa dipaksakan," ungkapnya.
Menurut dia, pihaknya juga masih akan duduk bersama DPR pada pekan depan untuk membahas apakah memilih opsi pembatasan atau kenaikan harga BBM.
Dimana seharusnya pembahasan pembatasan BBM bersubsidi antara pemerintah dan DPR yang berlangsung Kamis, namun ditunda sampai Senin (30/1). Jero mengatakan, sampai saat ini, pemerintah memang tidak mempunyai opsi kenaikan harga BBM. Apalagi, UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 juga mengamanatkan tidak ada kenaikan harga BBM.
"Tapi, kami akan dengarkan keinginan rakyat. Kalaupun naik, maka akan dipertimbangkan sangat matang. Kami akan ambil keputusan yang terbaik," ujarnya.
Kalau opsi kenaikan harga disepakati dalam pembahasan dengan DPR, tambahnya, maka keputusannya bukan hanya berada di dirinya. "Tapi, presiden," ujarnya.
"Untuk opsi kenaikan ada banyak pilihan mulai dari opsi kenaikan 0 rupiah, kenaikan 500, 1.000 hingga 1.500. Nanti kita pilih opsi yang paling mudah, biarkan saja kita yang pusing para menteri juga, tapi rakyat dapat opsi yang paling mudah," ujarnya.
Jero juga menjelaskan sedikit mengenai pemikiran subsidi bahwa sebenarnya kenaikan harga minyak yang dimungkinkan terjadi ini tidak mencabut keseluruhan subsidi tapi hanya mengurangi jatah subsidi.
"Karena sebetulnya biaya produksi itu 8.200, jadi kalau dijual 4.500 berarti subsidinya 3.700. Sehingga jika nanti dijual 5.500 atau 6.500 berarti masih disubsidi walaupun jumlahnya berbeda. Namanya masih BBM subsidi," jelasnya.
Menteri yang baru merayakan 100 hari kerja ini menegaskan bahwa kalau seandainya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut terjadi maka Angkutan Umum dan masyarakat golongan kecil tetap diberikan subsidi walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda.
Jero juga mengatakan, pemerintah akan berhati-hati memutuskan pembatasan BBM karena tidak ingin rakyat menjadi susah. "Rakyat harus dijaga. Kami akan hati-hati memutuskan dan melakukan persiapan secara matang," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Jero, pihaknya sudah memutuskan akan terus menjalankan konversi BBM transportasi ke gas. "Tidak boleh berhenti, karena konversi ke BBG ini yang akan selamatkan kita ke depan," ujarnya. (ank)
Hal ini disampaikan Menteri Energi sumber daya mineral Jero wacik seusai melaksanakan konferensi pers terkait kinerja 100 hari Menteri ESDM di kantor Kementerian ESDM. "Kalau memang sulit (melaksanakan pembatasan BBM), kenapa dipaksakan," ungkapnya.
Menurut dia, pihaknya juga masih akan duduk bersama DPR pada pekan depan untuk membahas apakah memilih opsi pembatasan atau kenaikan harga BBM.
Dimana seharusnya pembahasan pembatasan BBM bersubsidi antara pemerintah dan DPR yang berlangsung Kamis, namun ditunda sampai Senin (30/1). Jero mengatakan, sampai saat ini, pemerintah memang tidak mempunyai opsi kenaikan harga BBM. Apalagi, UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 juga mengamanatkan tidak ada kenaikan harga BBM.
"Tapi, kami akan dengarkan keinginan rakyat. Kalaupun naik, maka akan dipertimbangkan sangat matang. Kami akan ambil keputusan yang terbaik," ujarnya.
Kalau opsi kenaikan harga disepakati dalam pembahasan dengan DPR, tambahnya, maka keputusannya bukan hanya berada di dirinya. "Tapi, presiden," ujarnya.
"Untuk opsi kenaikan ada banyak pilihan mulai dari opsi kenaikan 0 rupiah, kenaikan 500, 1.000 hingga 1.500. Nanti kita pilih opsi yang paling mudah, biarkan saja kita yang pusing para menteri juga, tapi rakyat dapat opsi yang paling mudah," ujarnya.
Jero juga menjelaskan sedikit mengenai pemikiran subsidi bahwa sebenarnya kenaikan harga minyak yang dimungkinkan terjadi ini tidak mencabut keseluruhan subsidi tapi hanya mengurangi jatah subsidi.
"Karena sebetulnya biaya produksi itu 8.200, jadi kalau dijual 4.500 berarti subsidinya 3.700. Sehingga jika nanti dijual 5.500 atau 6.500 berarti masih disubsidi walaupun jumlahnya berbeda. Namanya masih BBM subsidi," jelasnya.
Menteri yang baru merayakan 100 hari kerja ini menegaskan bahwa kalau seandainya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak tersebut terjadi maka Angkutan Umum dan masyarakat golongan kecil tetap diberikan subsidi walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda.
Jero juga mengatakan, pemerintah akan berhati-hati memutuskan pembatasan BBM karena tidak ingin rakyat menjadi susah. "Rakyat harus dijaga. Kami akan hati-hati memutuskan dan melakukan persiapan secara matang," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Jero, pihaknya sudah memutuskan akan terus menjalankan konversi BBM transportasi ke gas. "Tidak boleh berhenti, karena konversi ke BBG ini yang akan selamatkan kita ke depan," ujarnya. (ank)
()
