Pengusaha buka dialog dengan buruh
Jum'at, 27 Januari 2012 - 18:15 WIB
Pengusaha buka dialog dengan buruh
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, melalui dewan pengurus daerah Jawa Barat, Apindo telah secara resmi meminta kepada Gubernur Jawa Barat untuk memfasilitasi pertemuan antara wakil pengusaha dan buruh.
Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesali demonstrasi yang saat ini terjadi di beberapa kawasan industri Bekasi.
"Kami harapkan Gubernur bisa segera merespons surat dari Apindo dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata dia di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Sebelumnya, Apindo mengaku telah diundang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), terkait aksi buruh yang memblokade jalan tol di kawasan Jababeka.
"Kami sudah diundang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perekonomian untuk musyawarah. Kemungkinannya nanti malam," ungkap Wakil Ketua Apindo Franky Sibarani.
Menurut Franky, pada dasarnya, kalangan pengusaha masih membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk berdiskusi dan bermusyawarah dengan semua pihak yang terkait. "Kita ingin bermusyawarah dan kita terbuka ingin melakukan itu karena tidak ada yang diuntungkan atas hal ini, termasuk kami," lanjut dia.
Sebagai informasi, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi atas SK Gubernur Jabar tentang penetapan UMK Gubernur No.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sekira Rp1,4 juta.
Upah buruh untuk kelompok II Rp1,7 juta dan kelompok I sebesar Rp1,8 juta. Ribuan buruh asal Bekasi ini marah dengan hasil putusan ini dan kemudian melakukan aksi mogok kerja dengan menutup sejumlah ruas tol di Jababeka. (ank)
Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesali demonstrasi yang saat ini terjadi di beberapa kawasan industri Bekasi.
"Kami harapkan Gubernur bisa segera merespons surat dari Apindo dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan," kata dia di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Sebelumnya, Apindo mengaku telah diundang pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), terkait aksi buruh yang memblokade jalan tol di kawasan Jababeka.
"Kami sudah diundang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perekonomian untuk musyawarah. Kemungkinannya nanti malam," ungkap Wakil Ketua Apindo Franky Sibarani.
Menurut Franky, pada dasarnya, kalangan pengusaha masih membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk berdiskusi dan bermusyawarah dengan semua pihak yang terkait. "Kita ingin bermusyawarah dan kita terbuka ingin melakukan itu karena tidak ada yang diuntungkan atas hal ini, termasuk kami," lanjut dia.
Sebagai informasi, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bekasi atas SK Gubernur Jabar tentang penetapan UMK Gubernur No.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sekira Rp1,4 juta.
Upah buruh untuk kelompok II Rp1,7 juta dan kelompok I sebesar Rp1,8 juta. Ribuan buruh asal Bekasi ini marah dengan hasil putusan ini dan kemudian melakukan aksi mogok kerja dengan menutup sejumlah ruas tol di Jababeka. (ank)
()
