Pemerintah-DPR belum sepakat soal pembatasan BBM
Senin, 30 Januari 2012 - 19:10 WIB
Pemerintah-DPR belum sepakat soal pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Putusan soal kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April yang dibahas dalam rapat kerja Pemerintah dengan Komisi VII DPR RI hari ini belum menemui titik temu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih meminta pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan tersebut dan untuk segera disampaikan lagi kepada DPR tanpa batas waktu yang tidak ditentukan.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, kesimpulan rapat kerja hari ini merupakan keputusan yang terbaik dan secepatnya akan dilakukan pengkajian yang lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Kita akan mengkaji secepat mungkin, besok pagi saya akan mulai bekerja untuk hal ini," ujarnya seusai melaksanakan rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (30/1/2012).
Jero juga menambahkan bahwa kesimpulan tersebut dilandaskan beberapa opsi pertimbangan yang bertujuan demi kepentingan rakyat.
"Dari mulai jam 10 sampai sore ini yang saya rasakan bahwa semua mengkerucut untuk kepentingan rakyat. Tadi memang ada beberapa opsi yang dipertimbangkan," ungkapnya.
Dia menambahkan mengenai keputusan akan dimulainya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini pada 1 April, Jero menegaskan belum adanya keputusan mengenai kebijakan tersebut direalisasikan atau tidak.
"Keputusan memang belum ada, tapi tenang saja keputusan tersebut akan diambil dan merupakan political will nantinya," tegasnya. (ank)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih meminta pemerintah untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan tersebut dan untuk segera disampaikan lagi kepada DPR tanpa batas waktu yang tidak ditentukan.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, kesimpulan rapat kerja hari ini merupakan keputusan yang terbaik dan secepatnya akan dilakukan pengkajian yang lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Kita akan mengkaji secepat mungkin, besok pagi saya akan mulai bekerja untuk hal ini," ujarnya seusai melaksanakan rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (30/1/2012).
Jero juga menambahkan bahwa kesimpulan tersebut dilandaskan beberapa opsi pertimbangan yang bertujuan demi kepentingan rakyat.
"Dari mulai jam 10 sampai sore ini yang saya rasakan bahwa semua mengkerucut untuk kepentingan rakyat. Tadi memang ada beberapa opsi yang dipertimbangkan," ungkapnya.
Dia menambahkan mengenai keputusan akan dimulainya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini pada 1 April, Jero menegaskan belum adanya keputusan mengenai kebijakan tersebut direalisasikan atau tidak.
"Keputusan memang belum ada, tapi tenang saja keputusan tersebut akan diambil dan merupakan political will nantinya," tegasnya. (ank)
()
