Anggaran Pemkab Bantul fokuskan 11 sektor

Sindonews.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul 2012 yang mencapai Rp1,195 triliun dan belanja daerah yang mencapai Rp1,198 triliun akan difokuskan atau diprioritaskan kepada 11 sektor pembangunan.

Sebelas sektor pembangunan itu meliputi tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab, pengentasan kemiskinan dan penanganan desa tertinggal, pendidikan, kesehatan, pertanian, industri kecil dan koperasi, perdagangan dan pasar tradisional, pariwisata, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, infrastruktur penataan ruang dan permukiman serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“11 prioritas pembangunan itu yang akan kita kerjakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, DIY,” kata Sri Suryawidati, Bupati Bantul, DIY, Jumat (3/2/2012).

Dari 11 prioritas pembangunan tersebut, kata Ida, permasalahan kemiskinan dan pengangguran menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten Bantul. Pasalnya kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Bantul masih cukup tinggi.

“Kita mencoba menurunkan kemiskinan dan pengangguran dari tahun ke tahun dengan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui instansi terkait, seperti Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan beberapa dinas yang lainnya,” paparnya.

Untuk masalah pengangguran sendiri, kata Ida, pemerintah Kabupaten Bantul mencoba menarik para investor untuk membangun pabrik di wilayah Kabupaten Bantul yang mampu menyerap tenaga kerja sangat banyak.

“Kalau ada investor yang akan membangun pabrik yang mampu menyerap tenaga kerja banyak. Pemkab Bantul siap mengurus segala hal dan investornya tinggal duduk manis. Semuanya akan berjalan lancar mulai dari perijinan dan lain sebagainya,” tandasnya.

Ida menyatakan, khusus bagi investor pengembangan perumahan yang mulai melirik Bantul paska erupsi merapi, Pemkab Bantul akan bertindak sangat selektif pasalnya akan mengurangi lahan persawahan yang ada.

“Setiap tahun lahan subur untuk persawahan di Bantul terus berkurang sehingga pengembangan perumahan akan ditempatkan pada daerah yang marjinal dan sesuaikan dengan tata ruang yang telah dimiliki Pemkab Bantul,” tegasnya.

Lebih lanjut Ida menyatakan, untuk perlindungan terhadap pedagang di pasar tradisional maka pembatasan pendirian supermarket atau toko jejaring akan ditempuh sembari membenahi atau merenovasi pasar-pasar tradisional agar nyaman digunakan untuk berjualan.

“Kita sudah mengajukan anggaran renovasi pasar ke pemerintah pusat pada tahun 2011 dan diharapkan pada tahun 2012 ini kita mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat,” pungkasnya.