Delapan pansus dibentuk atasi masalah air
A
A
A
Sindonews.com - Guna mengatasi masalah air yang ada di Indonesia, pemerintah akan membentuk delapan panitia khusus (pansus).
"Sesuai dengan Perpres No 33 tentang sumber daya air kita mengoptimalkan cara bagaimana air ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tanpa ada diskriminasi. Tanpa ada yang merasa kelebihan, tanpa ada yang merasa kekurangan. Oleh sebab itu, pengelolaannya menjadi sangat krusial dan penting," ungkap Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kala ditemui di kantornya, di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/2/2012).
Pansus pertama yaitu pembentukan pansus pencapaian surplus beras 10 juta ton pada 2014. Di mana menurut Hatta, hal ini merupakan dukungan dari Dewan Sumber Daya Air terhadap program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk surplus beras 10 juta ton.
"Kalau ini airnya tidak dikelola dengan baik, nanti akan mix match jadinya. Oleh sebab itu dibentuk pansus, itu bentuk support kita," tambahnya.
Lanjutnya, pansus yang kedua yaitu pansus pencapaian target millenium development goals di bidang penyediaan air minum bersih. Ketiga, pansus yang menangani pengurangan risiko akibat banjir.
Pansus keempat yakni pansus pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta hektare (ha). Selanjutnya, pansus kelima adalah perbaikan kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkotaan, industri, dan pemukiman.
Selain itu, pansus keenam adalah pangelolaan SDA di wilayah perbatasan. Pansus ketujuh peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air, serta pansus kedelapan yaitu bagaimana nanti sungai ini bisa dimanfaatkan menjadi transportasi air yang andal.
"Nah, kedelapan pansus ini bekerja. Seluruh anggota nanti ini direkomendasikan kepada pemerintah sebagai pemikiran dari dewan sumber daya air," paparnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan dan melakukan rehabilitasi saluran air yang cukup besar.
"Misalkan Citarum, kalau kita bicara tentu di sini tidak melakukan pekerjaannya. Ini kan dewan memberikan rekomendasi kepada kebijakan yang akan dimplementasikan. Kalau kita bicara Sungai Citarum itu kalau enggak salah dananya sampai Rp7 triliun. Cukup besar untuk memperbaiki itu, tentu saja secara bertahap dikelola dan itu dikelola di kesra," pungkasnya. (ank)
"Sesuai dengan Perpres No 33 tentang sumber daya air kita mengoptimalkan cara bagaimana air ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Tanpa ada diskriminasi. Tanpa ada yang merasa kelebihan, tanpa ada yang merasa kekurangan. Oleh sebab itu, pengelolaannya menjadi sangat krusial dan penting," ungkap Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kala ditemui di kantornya, di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (6/2/2012).
Pansus pertama yaitu pembentukan pansus pencapaian surplus beras 10 juta ton pada 2014. Di mana menurut Hatta, hal ini merupakan dukungan dari Dewan Sumber Daya Air terhadap program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk surplus beras 10 juta ton.
"Kalau ini airnya tidak dikelola dengan baik, nanti akan mix match jadinya. Oleh sebab itu dibentuk pansus, itu bentuk support kita," tambahnya.
Lanjutnya, pansus yang kedua yaitu pansus pencapaian target millenium development goals di bidang penyediaan air minum bersih. Ketiga, pansus yang menangani pengurangan risiko akibat banjir.
Pansus keempat yakni pansus pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta hektare (ha). Selanjutnya, pansus kelima adalah perbaikan kualitas air sungai yang melintasi kawasan perkotaan, industri, dan pemukiman.
Selain itu, pansus keenam adalah pangelolaan SDA di wilayah perbatasan. Pansus ketujuh peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dari tenaga air, serta pansus kedelapan yaitu bagaimana nanti sungai ini bisa dimanfaatkan menjadi transportasi air yang andal.
"Nah, kedelapan pansus ini bekerja. Seluruh anggota nanti ini direkomendasikan kepada pemerintah sebagai pemikiran dari dewan sumber daya air," paparnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan dan melakukan rehabilitasi saluran air yang cukup besar.
"Misalkan Citarum, kalau kita bicara tentu di sini tidak melakukan pekerjaannya. Ini kan dewan memberikan rekomendasi kepada kebijakan yang akan dimplementasikan. Kalau kita bicara Sungai Citarum itu kalau enggak salah dananya sampai Rp7 triliun. Cukup besar untuk memperbaiki itu, tentu saja secara bertahap dikelola dan itu dikelola di kesra," pungkasnya. (ank)
()