Proyek PLTA Karama dilanjutkan
Selasa, 07 Februari 2012 - 11:30 WIB
Proyek PLTA Karama dilanjutkan
A
A
A
Sindonews.com - Proyek pembangunan waduk dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karama tetap dilanjutkan. Bahkan, warga Kecamatan Kalumpang dan Bonehau yang sebelumnya menolak proyek ini berbalik mendukung.
Itulah salah satu kesepakatan yang diperoleh dalam dialog antara tokoh adat dan tokoh masyarakat Kalumpang dan Bonehau dengan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Adnan Anwar Saleh di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulbar, Senin 6 Februari 2012.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, massa yang merupakan warga Kalumpang dan Bonehau yang telah empat hari tiga malam menduduki Kantor Gubernur Sulbar, mengakhiri aksinya. Mereka pun kemarin meninggalkan Kantor Gubernur dan kembali ke daerahnya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir 14 Tobarak (Raja) Kalumpang yang dipimpin Tobarak Lembang, Robert Eli Sipayo. Selain itu, hadir penanggung jawab aksi, Kalvin Kalambo. Gubernur menegaskan bahwa proyek PLTA belum berjalan dan masih dalam kajian. Dia juga mengaku tidak mengetahui adanya alat berat di lokasi.
Namun, Anwar membenarkan CGGC sebagai investor sudah membangun menara untuk keperluan pengkajian karakteristik air yang dimonitor langsung di China. Warga Kalumpang belum diajak bicara karena pekerjaan PLTA itu belum tentu dilaksanakan. Yang dilakukan selama ini belum mengikat pihak mana pun.
Soal survei bisa dilakukan siapa saja. ”Saya minta hasil kajian itu secara kontinu. Pembangunan PLTA ini harus sesuai rencana. Karena itu, dilakukan kajian. Saya menandatangani kerja sama dengan Unhas untuk mengkajinya,” kata Anwar.
Pemerintah sedang melakukan kajian. Apa pun hasilnya, tetap akan ditawarkan. Artinya, baik buruknya hasil kajian itu pemerintah akan menyampaikan kepada rakyat, terutama yang daerahnya akan direlokasi.
”Kalau tidak bisa diterima, ya dicarikan solusi lain. Intinya, tidak ada pemaksaan kepada rakyat. Saya juga meminta Unhas melibatkan warga lokal, terutama akademisinya,” tandasnya.
Penanggung jawab aksi, Kalvin Kalambo, mengatakan, masalah pokoknya adalah orang Kalumpang tidak bisa dipisahkan dengan tanah leluhur mereka. Karena itu, penolakan pembangunan PLTA yang merelokasi warga tidak bisa ditawar-tawar.
”Harapan kami setelah ini, pemerintah menyikapinya dengan bijak agar tidak ada dampak lain yang muncul. Rakyat Kalumpang mendukung pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur anggota DPRD Sulbar ini. (bro)
()
