Jaga ketahanan pangan, pemerintah pilih impor

Sindonews.com - Mengatasi berbagai tantangan menuju ketahanan pangan, pemerintah menyatakan kebijakan impor juga menjadi pilihan demi menjaga ketercukupan pasokan pangan selain berusaha menjamin ketersediaan pasokan dan aksebilitas pangan serta stabilisasi harga dalam negeri.

"Akibat pola konsumsi yang meningkat dan sulitnya untuk menambah hasil produksi pangan, maka kebijakan impor kebutuhan dasar demi menjaga ketercukupan pasokan pangan akan disegerakan oleh pemerintah," ucap Menteri Perdagangan Gita wirjawan ketika menjadi pembicara dalam acara seminar Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Dia juga menambahkan, sulitnya menjaga ketahanan pangan adalah terus bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi yang berlebihan, tanpa diiringi peningkatan produksi pangan maka ketahanan pangan nasional akan semakin sulit untuk dicapai.

"Pola konsumsi yang berlebihan ini dapat dilihat dari jumlah konsumsi beras indonesia yang dua kali lebih besar dari negara tetangga. Misalkan saja tahun 2011 produksi beras lokal Indonesia sebesar 65,4 juta ton dan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri pemerintah harus melakukan impor beras sebanyak 2,5 juta ton, begitu juga dengan gula," ungkapnya.

Beberapa strategi upaya pengendalian ketersediaan bahan pangan sudah banyak dilakukan, namun menurut Gita, ketergantungan Indonesia terhadap beberapa bahan pangan impor seperti beras dan gula masih sangat tinggi dan terus mewarnai kebijakan pemerintah.

"Harus ada perubahan pola konsumsi, mungkin bisa diangkat persoalan kesehatan. Untuk kesehatan masyarakat juga akan lebih meningkat jika kita tidak banyak mengkonsumsi gula karena saat ini Indonesia merupakan negara dengan penderita diabetes terbesar keempat menurut data WHO," paparnya

Kementerian Perdagangan ditegaskan Gita akan berkomitmen untuk bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyuarakan hal-hal yang bisa mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk kualitas dan profil konsumsi makanan dan minuman yang kadar nutrisinya lebih seimbang serta potensi usaha yang berkaitan dengan hal tersebut.

"Saya percaya bahwa penyeimbangan antara kebijakan pemerintah dengan yang berkaitan dengan uang bisa diinisiatifkan oleh pihak dunia usaha yang akan memastikan keterjangkauan harga dan berkelanjutan dari usaha kita bersama," pungkasnya. (ank)