Infrastruktur masalah utama pertanian
Rabu, 08 Februari 2012 - 13:22 WIB
Infrastruktur masalah utama pertanian
A
A
A
Sindonews.com - Menurut Kementerian Keuangan permasalahan yang dihadapi petani saat ini bukan sekedar pada sektor pembiayaan melainkan infrastruktur dan faktor teknis serta eksekusi dari program yang direncanakan.
"Permasalahan yang utama untuk pertanian adalah infrastruktur. Tidak akan mungkin pertanian akan bagus tanpa ditunjang dengan infrastruktur yang bagus juga, karena ketika petani ingin membawa hasil panen ke kota tiba-tiba jalanannya rusak, hasilnya tertahan dan harganya jatuh," ucap Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati saat menjadi pembicara pada acara Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2012).
Terkait dengan pembiayaan, dirinya juga menjelaskan jika ada program yang jelas berikut dengan skema eksekusi dan pertanggungjawabannya, maka Kementerian Keuangan akan berikan alokasi anggaran tersebut.
"Kementerian Keuangan hanya akan melakukan alokasi terhadap program yang akan dilakukan pemerintah, jadi programnya harus jelas. Serta nantinya lepas untuk permasalahan teknis dan eksekusi maka kita serahkan ke Kemnterian Pertanian dan Kementerian terkait lainnya karena untuk ketahanan pangan ini kita sudah ada dana Rp41 triliun," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Muliaman D Hadad dalam acara yang sama dengan menyatakan persoalan bukan pada pembiayaan tapi pada fasilitas ataupun infrastruktur termasuk dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan variabel tersebut.
"Siapa melakukan apa, itu yang perlu ditegaskan apalagi untuk persoalan infrastruktur, karena ini juga proses mitigasi dan nantinya akan mengetahui di bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki," tegas muliaman. (ank)
"Permasalahan yang utama untuk pertanian adalah infrastruktur. Tidak akan mungkin pertanian akan bagus tanpa ditunjang dengan infrastruktur yang bagus juga, karena ketika petani ingin membawa hasil panen ke kota tiba-tiba jalanannya rusak, hasilnya tertahan dan harganya jatuh," ucap Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati saat menjadi pembicara pada acara Jakarta Food Security Summit 2012 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2012).
Terkait dengan pembiayaan, dirinya juga menjelaskan jika ada program yang jelas berikut dengan skema eksekusi dan pertanggungjawabannya, maka Kementerian Keuangan akan berikan alokasi anggaran tersebut.
"Kementerian Keuangan hanya akan melakukan alokasi terhadap program yang akan dilakukan pemerintah, jadi programnya harus jelas. Serta nantinya lepas untuk permasalahan teknis dan eksekusi maka kita serahkan ke Kemnterian Pertanian dan Kementerian terkait lainnya karena untuk ketahanan pangan ini kita sudah ada dana Rp41 triliun," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Muliaman D Hadad dalam acara yang sama dengan menyatakan persoalan bukan pada pembiayaan tapi pada fasilitas ataupun infrastruktur termasuk dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan variabel tersebut.
"Siapa melakukan apa, itu yang perlu ditegaskan apalagi untuk persoalan infrastruktur, karena ini juga proses mitigasi dan nantinya akan mengetahui di bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki," tegas muliaman. (ank)
()
